Perempuan dan Kekuasaan: Budaya Stereotip dalam Politik

Ilustrasi Gambar Perempuan dan Kekuasaan: Budaya Stereotip dalam Politik (Shutterstock)

Kedudukan dan peranan perempuan di Indonesia telah muncul sejak lama. Begitu banyak tercatat sejumlah tokoh perempuan yang turut memberikan andil dalam aktivitas politik, dengan perjuangan fisik melawan penjajah, serta berbagai bentuk perlawanan yang telah dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, peluang kerja yang setara dengan pria, serta bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan (Bakti, 2012:149).

Begitu banyak cara yang dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan, untuk memperjuangkan hak-haknya. Dan hal itu membuahkan hasil, yaitu telah membuka jalan bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam segala aspek kehidupan termasuk dunia politik. Berbagai bentuk perjuangan politik telah digeluti kaum perempuan, seperti parlemen, kabinet, partai politik, LSM, dan sebagainya. Mereka berpikir perempuan juga mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang sama dengan laki-laki, yang juga bisa digunakan untuk mempolitisir dan mengontrol kaum laki-laki, bisa memberikan suara terbanyak, serta bisa dimanfaatkan demi kepentingan tertentu (Primariantari,1998:41).

Salah satu yang perlu diperhitungkan keberadaannya dalam dunia politik sekarang adalah kaum perempuan dimana selain merupakan pemberi suara terbanyak, perempuan juga sudah banyak yang terlibat langsung dalam partai politik misalnya sebagai pengurus partai, pengambil keputusan dan sebagai calon anggota legislatif (Caleg). Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu.

Perbincangan tentang perempuan politik Indonesia setidaknya bersentuhan dengan upaya untuk memajukan demokrasi, di dalamnya setiap penghuni negeri ini memiliki hak yang sama satu dan yang lainnya, tidak terkecuali perempuan untuk masuk dalam wilayah politik. Selama ini,perempuan dalam bingkai politik belum sampai pada tingkat maksimal.

Kekuasaan Perempuan di Era Modern: Tantangan Struktural dan Budaya

Di era modern, perempuan telah lebih banyak memasuki ruang kekuasaan, baik di bidang politik, bisnis, maupun organisasi sosial. Namun, mereka masih menghadapi banyak tantangan struktural seperti kesenjangan upah, minimnya representasi di posisi tertinggi, dan diskriminasi gender. Budaya patriarki yang masih melekat sering kali membatasi ruang perempuan untuk berperan aktif dalam posisi kekuasaan, baik melalui stereotip tentang ketidakmampuan perempuan maupun tuntutan ganda sebagai ibu dan pemimpin.

Meskipun perempuan terus menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses kekuasaan, perubahan positif yang terjadi menunjukkan bahwa pintu kesempatan semakin terbuka. Dengan dukungan yang tepat dan pergeseran persepsi masyarakat, perempuan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam dunia kekuasaan dan membuat perbedaan signifikan. Pada akhirnya, kekuasaan perempuan tidak hanya bermanfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan beragam

Budaya Stereotip dalam Politik

Budaya stereotip dalam politik mengacu pada pandangan atau persepsi yang menggeneralisasi individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik tertentu, seperti gender, ras, agama, atau latar belakang sosial. Stereotip ini sering kali tidak akurat dan dapat menimbulkan diskriminasi, bias, serta hambatan bagi partisipasi kelompok-kelompok yang terstereotip dalam politik.

Stereotip dalam politik adalah hambatan yang nyata bagi keterwakilan yang adil dan inklusif. Stereotip gender, ras, usia, dan lainnya dapat menghambat perkembangan karier politik perempuan dan kelompok minoritas, serta membatasi pilihan masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik. Namun, dengan edukasi publik, kebijakan inklusif, dan peran media yang lebih adil, masyarakat dapat bergerak menuju politik yang lebih inklusif dan merata. Perubahan ini memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk politisi, media, masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk menciptakan lingkungan politik yang terbuka dan bebas dari bias stereotip.