Sebuah Refleksi Kemunduran: Gerakan Masyarakat Sipil dan Demokrasi Indonesia

Ilustrasi Gambar Gerakan Masyarakat Sipil dan Demokrasi Indonesia (Shutterstock)

Demokrasi Indonesia merupakan hasil proses sejarah dan politik yang panjang. Perkembangan demokrasi di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya diawali dari pemahaman dan visi demokrasi itu sendiri oleh para tokoh kemerdekaan dan founding fathers Indonesia, khususnya Sukarno, Mohammad Hatta, dan Soetan Shahrir. Perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri dimulai pada masa setelah Indonesia merdeka, berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat, munculnya masa diktator Sukarno pada orde lama dan Suharto pada orde baru, serta menjelang pasca- masa perang. zaman kemerdekaan Indonesia. Proses integrasi reformasi sejak tahun 1998 hingga saat ini. Namun, demokrasi Indonesia tampaknya mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir.

Negara Indonesia telah menempuh perjalanan panjang menuju perubahan politik yang demokratis sejak perlawanan kelompok pro-demokrasi pada akhir tahun 1990an yang berpuncak pada penggulingan pemimpin otoriter Suharto pada bulan Mei 1998.Seperti diketahui, Presiden Suharto telah banyak memimpin Indonesia, namun dengan sedikitnya kebebasan sipil dan keterbukaan politik, munculnya gerakan politik pro-demokrasi pada akhir tahun 1990an menyebabkan pergeseran ke arah politik yang lebih demokratis melompat ke depan

Era reformasi adalah sebuah periode politik Indonesia yang ditandai dengan transisi dari rezim otoritarian menuju konsolidasi demokrasi. Tetapi, transisi tersebut tidak berlangsung secara linear. Elite predatori—yakni politisi, birokrat, dan pebisnis yang membentuk politico business alliance untuk kepentingan individu dan kelompok—yang diinkubasi sejak kejayaan Orde Baru mendapatkan posisi strategisnya di era reformasi dengan menyesuaikan diri di dalam sistem politik demokrasi dengan masuk dalam partai politik, pemerintahan, dan legistaltif, dan perlahan-lahan membajak institusi demokrasi untuk kepentingan mereka (Robison & Hadiz: 2004).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan demokrasi terbesar ketiga, memiliki sejarah panjang dalam perkembangan masyarakat sipil dan demokrasi. Namun, beberapa dekade terakhir menunjukkan tanda-tanda kemunduran dalam gerakan masyarakat sipil dan kualitas demokrasi. Refleksi ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran tersebut dan dampaknya pada masyarakat Indonesia.

1. Masyarakat Sipil: Pilar Demokrasi

Masyarakat sipil adalah fondasi penting dalam demokrasi yang sehat. Organisasi masyarakat sipil berperan dalam mengawasi pemerintah, mengadvokasi hak-hak warga, dan memastikan partisipasi publik dalam proses politik. Di Indonesia, OMS telah berperan penting dalam berbagai perubahan sosial dan politik, termasuk jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998.

2. Kemunduran dalam Gerakan Masyarakat Sipil

Namun, beberapa tahun terakhir, OMS di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat peran mereka:

Represi dan Intimidasi: Aktivis dan organisasi sering menghadapi tekanan, intimidasi, dan bahkan kekerasan fisik. Kasus-kasus penangkapan aktivis dan pembubaran paksa demonstrasi semakin meningkat.

Regulasi yang Ketat: Pemerintah menerapkan peraturan yang semakin ketat terhadap OMS, seperti UU Ormas yang memberikan wewenang luas kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi yang dianggap mengancam stabilitas.

Pembatasan Kebebasan Berpendapat: Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin terasa, baik melalui regulasi maupun melalui tindakan hukum terhadap individu yang mengkritik pemerintah.

3. Demokrasi dalam Tantangan

Demokrasi Indonesia juga menghadapi tantangan serius yang mengancam kualitas dan keberlangsungannya:

Korupsi dan Nepotisme: Korupsi yang merajalela dan praktik nepotisme di berbagai tingkat pemerintahan melemahkan institusi demokrasi dan kepercayaan publik.

Polarisasi Politik: Polarisasi politik yang tajam menyebabkan fragmentasi masyarakat, memicu konflik sosial, dan mengurangi ruang untuk dialog konstruktif.

Kontrol Pemerintah: Peningkatan kontrol pemerintah terhadap media dan informasi mengurangi transparansi dan akuntabilitas, serta membatasi akses publik terhadap informasi yang independen.

4. Dampak pada Masyarakat

Kemunduran gerakan masyarakat sipil dan demokrasi memiliki dampak luas pada masyarakat Indonesia:

Hak Asasi Manusia: Pembatasan kebebasan berpendapat dan represifitas terhadap aktivis merusak hak asasi manusia dan mengurangi ruang untuk perbedaan pendapat.

Partisipasi Publik: Penurunan kualitas demokrasi mengurangi partisipasi publik dalam proses politik, menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi dan proses demokrasi.

Pembangunan Sosial: OMS yang lemah mengurangi kapasitas untuk advokasi terhadap isu-isu penting seperti hak-hak buruh, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.

Kemunduran dalam gerakan masyarakat sipil dan demokrasi di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan perhatian segera. Upaya bersama dari pemerintah, OMS, dan masyarakat luas diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap kuat dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan memperkuat masyarakat sipil dan melindungi nilai-nilai demokrasi, Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara demokratis yang adil dan inklusif.