Sensus Pertanian 2023: Pemberdayaan Masyarakat Atasi Tantangan Sektor Pertanian

Buruh tani menanam padi di area persawahan Tamarunang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (16/6/2022). Foto: Arnas Padda/ANTARA FOTO

Sensus pertanian 2023 akan segera dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni-Juli 2023 mendatang. Sensus pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan pertanian di Indonesia. Tujuan dari sensus pertanian adalah untuk mengetahui jumlah dan luas lahan pertanian, jumlah petani, komoditas pertanian yang dihasilkan, serta berbagai faktor lain yang berkaitan dengan pertanian di Indonesia.

Sensus pertanian 2023 akan menjadi yang ke-7 sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1963. Sensus pertanian 2023 ini akan menjadi yang pertama dilaksanakan setelah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Oleh karena itu, data yang dihasilkan dari sensus pertanian ini akan sangat penting untuk mengetahui dampak pandemi terhadap sektor pertanian di Indonesia.

Data dari BPS Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang penting di provinsi ini. Pada tahun 2022, sektor pertanian menyumbang sekitar 207 716,66 miliar dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat sebesar 2.422.782,32 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat di Jawa Barat.

Namun, data dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian di Jawa Barat. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Luas panen padi pada 2022 diperkirakan sebesar 1,69 juta hektare.

Produksi padi pada 2022 diperkirakan sebesar 9,62 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebesar 0,51 juta ton GKG atau 5,56 persen dibandingkan produksi padi di 2021 yang sekitar 9,11 juta ton GKG.

Ilustrasi lahan pertanian. Foto: Dok. Kementan

Masalah lain yang dihadapi oleh sektor pertanian di Jawa Barat adalah rendahnya kualitas dan kuantitas pangan yang dihasilkan. Meskipun sektor pertanian masih menjadi sektor yang penting di Jawa Barat, namun produksi pangan yang dihasilkan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan produksi pangan di Jawa Barat.

Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian di Jawa Barat. Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dan dapat mengembangkan sektor pertanian dengan lebih baik.

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani mengenai teknik bercocok tanam yang baik dan benar, serta penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan.

Selain itu, pemberian bantuan modal usaha dan peralatan pertanian juga bisa menjadi salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat. Bantuan tersebut dapat diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga atau subsidi untuk membeli peralatan pertanian seperti traktor, alat pengolah tanah, atau benih yang berkualitas.

Ilustrasi lahan pertanian. Foto: Dok. Kementan

Namun, program pemberdayaan masyarakat tidak hanya fokus pada aspek teknis pertanian semata. Penting juga untuk meningkatkan kualitas hidup petani dan memperkuat ikatan sosial antar petani. Hal ini bisa dilakukan melalui program-program sosial seperti pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak petani, pembangunan sarana dan prasarana di desa seperti jalan, air bersih, dan sanitasi yang layak, serta pembentukan kelompok tani atau koperasi pertanian untuk memperkuat solidaritas antar petani.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat memperkuat kemandirian petani dalam memasarkan hasil panen mereka. Salah satu contohnya adalah dengan memfasilitasi pembentukan kelompok tani atau koperasi pertanian yang dapat menjual hasil panen secara bersama-sama. Selain itu, pelatihan-pelatihan mengenai teknik pengolahan dan penyimpanan hasil panen juga dapat membantu meningkatkan kualitas produk pertanian yang dihasilkan petani.

Dalam konteks sensus pertanian 2023, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan partisipasi yang maksimal dari petani dalam sensus tersebut. Selain itu, sensus pertanian 2023 juga akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pertanian di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat jumlah petani sebanyak 2.673.443 orang pada tahun 2020. Sekitar 55,69% dari jumlah petani tersebut merupakan petani yang bekerja di lahan sawah, sedangkan sisanya bekerja di lahan kering. Adapun komoditas utama yang dihasilkan di Provinsi Jawa Barat adalah padi, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan kopi.

Buruh tani menanam padi di area persawahan Tamarunang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (16/6/2022). Foto: Arnas Padda/ANTARA FOTO

Namun, kendala yang dihadapi oleh petani di Provinsi Jawa Barat tidak jauh berbeda dengan petani di daerah lainnya di Indonesia. Beberapa kendala tersebut antara lain rendahnya kualitas infrastruktur di desa seperti jalan, air bersih, dan sanitasi yang layak, rendahnya akses terhadap modal dan peralatan pertanian, serta minimnya pengetahuan petani mengenai teknik pertanian modern dan pemasaran produk pertanian.

Melalui sensus pertanian 2023, diharapkan data-data tersebut dapat dijadikan acuan untuk merancang program-program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, petani di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya dapat terbantu dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kualitas hidup mereka.

Selain itu, hasil sensus pertanian juga dapat menjadi acuan untuk mengoptimalkan program bantuan dan subsidi yang diberikan kepada petani. Dengan mengetahui jumlah petani, luas lahan pertanian, jenis tanaman yang ditanam, dan produksi yang dihasilkan, pemerintah dapat menentukan jenis bantuan yang paling sesuai untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian.

Di samping itu, hasil sensus pertanian juga dapat menjadi acuan bagi investor dalam menentukan jenis usaha pertanian yang akan dikembangkan. Dengan mengetahui potensi pertanian suatu daerah, investor dapat memilih jenis usaha yang paling sesuai dan mengembangkannya dengan memanfaatkan teknologi yang tepat.

Ilustrasi petani gunakan cangkul. Foto: Dian Muliana/Shutterstock

Namun, sensus pertanian juga menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam pengumpulan data yang akurat dan up-to-date. Hal ini disebabkan oleh banyaknya petani yang tersebar di wilayah yang luas, keterbatasan tenaga dan waktu untuk melakukan survei lapangan, serta minimnya akses informasi teknologi yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk memastikan keberhasilan sensus pertanian yang akan datang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat dan data yang diperoleh menjadi lebih akurat.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat memudahkan pengumpulan dan pengolahan data, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan sensus dapat lebih efisien. Pemerintah juga perlu meningkatkan akses petani terhadap informasi teknologi dan pelatihan, sehingga petani dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian mereka.

Dalam konteks pembangunan pertanian, pemberdayaan masyarakat petani juga merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap teknologi, modal, dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup petani.

Buruh tani menyiapkan benih padi sebelum ditanam di area persawahan Bontoramba, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (16/12/2021). Foto: Arnas Padda/ANTARA FOTO

Pemberdayaan masyarakat petani juga dapat dilakukan dengan memberikan dukungan yang lebih besar terhadap kelompok-kelompok petani yang telah terorganisir dengan baik. Pemerintah dapat memberikan bantuan dan subsidi kepada kelompok petani yang telah terbentuk, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Dalam hal ini, BPS Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan informasi kepada petani. Melalui penyediaan data dan informasi terkait pertanian, petani dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

BPS Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat juga dapat memainkan peran penting dalam melakukan sensus pertanian di wilayah mereka. Dengan melakukan sensus yang akurat dan up-to-date, pemerintah dapat merencanakan program pembangunan pertanian yang lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat petani dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Sebagai kesimpulan, sensus pertanian 2023 merupakan sebuah langkah penting dalam mengembangkan sektor pertanian di Indonesia. Dengan memiliki data yang akurat dan terbaru, pemerintah dan stakeholder terkait dapat merancang program-program yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani.