Naturalisasi Pejabat: Solusi "mudah" untuk Indonesia Maju Tanpa Korupsi?

pejabat licik, sumber: https://pixabay.com/vectors/police-corruption-bribery-money-7297651/

Bagaimana solusi "mudah" untuk Indonesia Maju Tanpa Korupsi?Indonesia adalah negeri yang kaya, bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan ironi. Salah satu ironi terbesar adalah bagaimana negeri ini selalu disesaki oleh para pejabat yang justru menjadi beban negara. Setiap tahun, rakyat dipertontonkan dengan berbagai skandal korupsi, pejabat yang hanya sibuk berswafoto saat bencana melanda, serta kebijakan absurd yang lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan rakyat.Pertanyaannya, sampai kapan kita harus bertahan dengan kualitas pejabat seperti ini? Jika dalam sepak bola kita bisa menaturalisasi pemain asing untuk meningkatkan performa tim nasional, mengapa tidak kita terapkan hal yang sama dalam dunia pemerintahan? Mungkin sudah saatnya Indonesia melakukan "Naturalisasi Pejabat" agar negara ini bisa dikelola oleh individu yang benar-benar kompeten dan berintegritas.

Pejabat Digaji Mahal, Kinerjanya Nol Besar

pejabat internasional, sumber: https://pixabay.com/policy-maker

Mari kita lihat realita yang terjadi. Seorang menteri, pejabat BUMN di Indonesia bisa bergaji puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan, ditambah berbagai tunjangan, fasilitas mewah, serta uang pensiun yang terus mengalir seumur hidup. Begitu pula dengan anggota DPR yang digaji hampir Rp80 juta per bulan, belum termasuk berbagai tunjangan yang jika diakumulasikan bisa mencapai Rp500 juta per tahun per orang.

Namun, apakah kualitas kerja mereka sebanding dengan gaji yang diterima? Tidak! Banyak dari mereka hanya datang untuk tidur saat rapat, absen ketika sidang penting, atau malah sibuk membuat kebijakan yang tidak masuk akal, seperti pengesahan RUU yang lebih menguntungkan oligarki ketimbang rakyat, UU perampasan aset, dibiarkan mangkrak begitu saja . Mereka hidup nyaman di kursi empuk parlemen sementara rakyat harus bertahan dengan gaji yang tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok yang terus melambung.

Jika kita bandingkan dengan pejabat di negara-negara maju seperti Finlandia, Selandia Baru, atau Norwegia, para pemimpin di sana digaji wajar dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Mereka tidak sibuk memperkaya diri sendiri, tidak menjadikan jabatan sebagai ladang bisnis, dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk berfoya-foya.

Lantas, mengapa kita tidak meniru mereka? Mungkin solusinya adalah menaturalisasi pejabat dari negara-negara maju agar kita bisa merasakan bagaimana rasanya dipimpin oleh orang yang benar-benar bekerja demi kepentingan publik.

Korupsi: Tradisi yang Terus Dilestarikan

pejabat korup, sumber: https://pixabay.com/

Indonesia seperti memiliki ‘tradisi’ korupsi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hampir setiap bulan kita disuguhi berita pejabat yang ditangkap KPK karena kasus suap, penggelapan dana, hingga pencucian uang. Namun, yang lebih ironis adalah hukuman bagi para koruptor yang terlampau ringan.

Lihat saja kasus Harvey Moeis, suami dari selebritas, yang merampok triliunan rupiah uang rakyat tetapi hanya dihukum 12 tahun penjara itu pun nanti bisa remisi dan mungkin keluar lebih cepat. Bandingkan dengan rakyat kecil yang mencuri sandal atau cokelat di minimarket, langsung dihakimi massa dan dihukum lebih berat.

Jika kita terus mempertahankan pejabat dengan mental maling seperti ini, kapan Indonesia bisa maju? Mungkin sudah waktunya kita mengganti pejabat lokal dengan pejabat asing yang memiliki rekam jejak bersih dan kredibilitas tinggi. Bayangkan jika kementerian keuangan dipimpin oleh ekonom dari Swiss, kementerian hukum dan HAM dipegang oleh pakar dari Jerman, kementerian pendidikan dipimpin oleh ahli pendidikan dari Finlandia, BUMN oleh ahli dari Jepang, ketua DPR dari Norwegia. Mungkin kita akhirnya bisa melihat kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kantong pribadi pejabatnya.

Indonesia Bukan Negara Milik Pejabat!

Salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah mentalitas pejabat yang merasa bahwa negara ini adalah "warisan keluarga" mereka. Mereka seolah-olah merasa berhak menumpuk kekayaan dari uang rakyat, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan memperlakukan rakyat sebagai "bawahan" yang tidak boleh banyak protes.

Mereka lupa bahwa negara ini bukan milik mereka! Indonesia adalah milik rakyat yang bekerja keras membayar pajak, yang harus bertahan dengan sistem yang bobrok, dan yang terus menjadi korban dari kepemimpinan yang buruk.

Maka, jika mereka tidak bisa memperbaiki diri, mungkin sudah waktunya kita menerapkan naturalisasi pejabat. Biarkan orang-orang dengan rekam jejak bersih, kompetensi tinggi, dan dedikasi yang jelas menggantikan para pejabat kita yang hanya bisa korupsi, tidur di rapat, dan sibuk memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

Jika sepak bola kita saja bisa berkembang dengan menaturalisasi pemain asing, mengapa pemerintahan kita tidak bisa melakukan hal yang sama?

Indonesia butuh pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan pemimpin yang menjadikan negara sebagai ladang bisnis pribadi! Ingat Indonesia bukan milik pejabat, tapi milik seluruh Rakyat.