Pesisir Barat Membutuhkan Pembangunan Layak melalui Agenda SDGs Desa 2030

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung dengan beribukota Krui. Daerah yang menjadi pecahan dari Kabupaten Lampung Barat ini tentunya kurang mendapatkan sorotan dari publik secara nasional. Hal ini disebabkan daerah ini menjadi salah satu daerah yang terkategori dalam Daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terpencil) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 - 2024. Dengan begitu, melalui adanya Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 ini menjadi tolak ukur bagi pemerintah, khususnya di Provinsi Lampung untuk memberikan perhatian utama bagi Pesisir Barat yang memiliki potensial di segala aspek.

Tanda Perbatasan antara Kabupaten Tanggamus dan Pesisir Barat di Bukit Barisan Selatan (Foto/Tubasmedia.com)

Faktor Penyebab Pesisir Barat termasuk Daerah 3T

Hingga saat ini, Kabupaten Pesisir Barat menjadi salah satu kabupaten baru di Provinsi Lampung yang telah disahkan sejak tahun 2012. Setelah disahkan sebagai kabupaten baru malahan daerah ini termasuk kategori 3T. Daerah yang berada di posisi sepanjang pantai ini masih didominasi dengan penduduk yang bersifat rural dan bermata pencaharian bahan pokok, seperti perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Mata pencaharian yang mereka miliki ini mengindikasikan bahwa Sumber Daya Alam yang berada di daerah ini mendukung, namun pengelolaan yang dilakukan masih belum dimanfaatkan dengan baik, disertai dengan pembangunan dan kesejahteraan yang berada di daerah ini masih kurang merata. Hal ini yang kemudian menimbulkan berbagai faktor yang membuat Pesisir Barat termasuk dalam Daerah 3T.

Kemudian, terdapat juga beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama dari permasalahan yang dihadapi di daerah dengan julukan Helauni Kibaghong, seperti pendidikan yang belum memadai, aliran listrik yang rendah, literasi yang masih kurang, hingga tingkat sumber daya manusia dan teknologi yang sangat minim.

Salah satu faktor yang menjadi kasus pada permasalahan ini yaitu pengembangan listrik di daerah tersebut dapat dikatakan masih terbatas. Hal ini dibuktikan pada fakta di lapangan, di mana ketika waktu telah menunjukkan di malam hari, sebagian besar pemukiman masyarakat mengalami pemadaman listrik hingga di waktu fajar dan membuat masyarakat tersebut terdorong untuk memiliki generator set atau dikenal dengan genset. Tidak lupa juga dengan akses telekomunikasi yang masih terbatas juga dengan pasokan tower sinyal dan provider jaringan yang sangat sedikit, sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan jaringan telekomunikasi.

Dorongan Pemberian Kehidupan Layak melalui SDGs

Logo dan Tujuan dari SDGs Desa yang memiliki sekitar 18 Tujuan yang berpacu dari SDGs UNDP 2030. (Nazalea Kusuma/greennetwork.id)

Ketidakmerataan yang terjadi di Pesisir Barat tentu menimbulkan sebuah dorongan, baik dari masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar. Dorongan yang diberikan merupakan berbagai upaya dan solusi untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di kabupaten ini. Maka dari itu, Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dapat menjadi jawaban utama sebagai solusi alternatif pada hal ini.

Sebagaimana yang diketahui bahwa SDGs merupakan salah satu agenda dari hasil diskusi yang telah disepakati secara bersama oleh Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) sejak tahun 2015. Jenis program ini dapat dikatakan bersifat nirlaba dan menyeluruh bagi seluruh aspek di dunia untuk melakukan berbagai perubahan yang menuju pembangunan secara berlanjut. Tujuan program inilah yang membawa seluruh masyarakat akan sadarnya dengan kebangkitan dan kesetaraan di segala aspek dari lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Program ini kemudian menjadi agenda nasional melalui Bappenas RI untuk didistribusikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Selain itu, SDGs memiliki sebanyak 17 tujuan yang disertai dengan 169 taregt yang telah disasarkan agar memenuhi dan tercapai. Namun, berbeda dengan SDGs yang dikhususkan bagi pedesaan, di mana terdapat 18 tujuan dengan salah satu tujuan ke-18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptatif. Jika dikaitkan dengan Kabupaten Pesisir Barat ini tentunya berpotensi untuk mencapai pemerataan dengan adanya dorongan bagi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi dari Program SDGs Desa ini. Program ini pada kenyataannya masih banyak belum diketahui oleh sebagian masyarakat. Namun, implementasi dari program ini tentunya kerap dilakukan oleh masyarakat secara sehari-hari, ditambah dengan adanya berbagai upaya dalam bentuk tindakan dalam membangun dan membangkitkan daerah 3T ini agar kehidupan masyarakat mencapai dengan kata 'layak' dan berdaya saing.

Sosialisasi SDGs Desa sebagai Edukasi Baru Bagi Masyarakat

Pemerintah setempat tentunya memerlukan tindakan untuk memberikan akses edukasi masyarakat yang sesuai sebagaimana pada daerah yang lainnya. Minimnya literasi di daerah ini juga tentu membuat tantangan yang begitu besar untuk menjalankan program SDGs Desa ini dengan efektif dan memberikan pemahaman dengan penyampaian yang berkorelasi dengan kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan tersebut dapat dihadapi dengan adanya inisiatif dari kalangan masyarakat yang memiliki jiwa pengabdian untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat setempat dari skala yang kecil hingga skala yang besar.

Sosialisasi SDGs yang diberikan bukan hanya sekedar pada konsepnya saja, tetapi memerlukan aksi nyata dengan terlibat secara langsung dalam melakukan pembangunan secara berlanjut. Hal ini tentu dapat menciptakan sebuah kolaborasi antara satu dengan lainnya untuk senantiasa melakukan sosialiasi, baik dalam bentuk kampanye maupun aksi nyata demi mencapai Pesisir Barat yang setara dengan daerah-daerah lainnya. Serta, tidak lupa juga dengan adanya sosialiasi pada program ini tentu menjadi sebuah gagasan baru bagi masyarakat Pesisir Barat agar bisa mendapatkan kelayakan pada pembangunan merata dan kesejahteraan sosial di negeri ini.