Menguji Kelayakan PNS Jalur CAT sebagai Motor The New Indonesia

Digenerasi dengan Gemini

“I’m more afraid of my bureaucrats than I’m afraid of siapa lah, kuntilanak atau apa gitu.”

Pernyataan pada kegiatan Indonesia Economic Outlook 2026 pekan lalu menjadi pengantar penyampaian konsep The New Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. Didahului oleh premis bahwa birokrasi kadang-kadang tidak benar, implementasi konsep kebaruan yang muncul dalam sambutan tersebut adalah ihwal Indonesia yang tidak korupsi.

Dalam buku Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives (Hatch, 1997), birokrasi dalam arti luas muncul pada siklus formalisasi dari organisasi. Formalisasi hadir sebagai jawaban pada terciptanya krisis pengendalian pada tahapan delegasi alias ketika organisasi sudah terlalu besar untuk dikelola secara terpusat.

Birokrasi, masih dalam arti luas, muncul dengan maksud sebagai pengendalian alias pemastian bahwa keputusan-keputusan manajerial pada tingkatan organisasi yang besar tetap diambil sesuai selera manajemen. Krisis yang terjadi pada siklus formalisasi ini lantas dikenal sebagai red tape atau ketika organisasi terbelit aturan-aturannya sendiri.

Perlu dipahami bahwa terkadang pengaturan di birokrasi sejatinya adalah upaya memastikan bahwa suatu produk layanan memang diberikan secara benar. Beberapa tahun yang lalu, kita pernah membaca bahwa seorang buronan bisa memperoleh KTP elektronik hanya dalam waktu 1 jam dan 19 menit.

Pada titik ini, kecepatan yang ditawarkan birokrasi justru menihilkan pengendalian yang seharusnya eksis. Pemangkasan atau penyederhanaan birokrasi pada dasarnya berkelindan dengan reduksi pengendalian sebagai esensi yang dicari titik temunya.

Dalam pidato yang sama, Presiden Prabowo menegaskan upaya membangun pemerintah yang bersih dan adil. Apabila birokrat tidak mau menyesuaikan diri, akan dilakukan regenerasi dengan memilih putra-putri Indonesia yang terbaik.

Menyoal definisi terbaik ini, maka kita dapat mundur sejenak sekitar satu dekade.

Tahun 2014 menjadi momentum penting dalam birokrasi Indonesia dengan hadirnya implementasi penuh sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sesuatu yang oleh Turner et al. (2019) disebut sebagai capaian inkremental dari reformasi birokrasi.

Para PNS yang masuk sejak periode tersebut merupakan produk dari sistem seleksi yang diakui kualitasnya. Pada masanya, CAT dikenal sebagai tes yang bahkan tidak berkuasa meluluskan anak Presiden. Informasi ini disebut terus pada setiap periode, khususnya pada saat sebelum peserta mengerjakan tes CAT.

Statistik ASN Semester I 2025 dari Badan Kepegawaian Negara juga menyebut bahwa proporsi PNS dengan masa kerja 0-10 tahun mencapai 30% dan mayoritas PNS (54%) berada di rentang masa kerja 11-20 tahun atau turut mencakup sebagian angkatan CAT. Lebih spesifik, dokumen statistik ASN Tahun 2026 Semester 1 dari BKN mendetilkan bahwa 21% PNS berada pada masa kerja 0-5 tahun (429.643) dan 6-10 tahun (319.442).

Pada masa kerja di bawah 15 tahun, mereka memang belum akan berada di level pejabat Eselon II. Kalaupun ada, tentu jumlahnya masih sangat sedikit. Secara golongan pun, angkatan awal itu baru merambah Golongan IV di beberapa tahun terakhir. Kebanyakan bahkan terperangkap di golongan III/d karena formasi penuh di atas. Namun demikian, durasi tersebut cukup untuk menempatkan seorang birokrat di level yang penting dari mesin birokrasi.

Angkatan CAT ini adalah orang-orang yang secara struktur belum mengambil peran penentu kebijakan, tetapi menguasai substansi luar dalam. Kalangan ini juga yang termasuk me-repost konten, "boro-boro korupsi, internet mati saja gue tethering". Ada kisah teman dari angkatan CAT ini yang kemarin bahkan beli laptop ketika laptop kantor yang diserahterimakan padanya sudah tidak mampu lagi mengejar ritme kerja.

Mereka termasuk kalangan yang tetap mengerahkan kemampuan ketika kantor bahkan tidak memberikan dukungan air minum sekalipun.

Sejalan dengan kebijakan dari penyedia beasiswa baik dalam negeri seperti LPDP dan luar negeri seperti Fullbright, AAS, atau Chevening, sudah cukup banyak PNS angkatan CAT yang menjadi penerima beasiswa dan bahkan telah kembali mengabdi pada instansi masing-masing. Malah ada yang sudah pergi studi lagi.

Dengan demikian, kualitas yang sudah bersih di awal tersebut telah pula dipoles sedemikian rupa untuk menciptakan generasi calon pemimpin pada birokrasi masa depan.

Pada akhirnya, dalam upaya mewujudkan the New Indonesia sebagai birokrasi yang bersih, adaptif, dan progresif, investasi terbesar negara sejatinya telah dimulai sejak satu dekade lalu. Generasi CAT adalah modal institusional yang tidak datang dari kebetulan, tetapi dari proses seleksi yang terstandar dan relatif bebas intervensi.

The New Indonesia dapat bertumpu pada tangan-tangan profesional yang selama ini bekerja dalam senyap. Sebagian dari mereka menunggu saatnya diberi mandat untuk membawa birokrasi bergerak lebih jauh dari sekadar administrasi, tetapi juga menjadi mesin kemajuan bangsa.

Substansi artikel ini dalam Bahasa Inggris turut ditulis pada laman Newsletter bertajuk Bureaucracy in Practice.