Kemiskinan di Indonesia: Benarkah Masyarakat Kita Pemalas?

Para Pedagang sedang Berjualan di Trotoar Jalan. (Foto dibuat dengan AI)

Jutaan keluarga di Indonesia hidup dalam kondisi yang rapuh secara ekonomi, terjebak dalam siklus "gali lubang tutup lubang" hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Meskipun sering tidak terlihat dalam statistik resmi, kelompok menengah ke bawah inilah yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan di Indonesia berada pada level 9,36% atau setara dengan 26,2 juta jiwa. Selain itu, ada puluhan juta lagi masyarakat yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan, yang pendapatannya habis tak bersisa setiap bulan dan tidak memiliki tabungan untuk masa depan. Mereka adalah potret nyata dari populasi yang hidupnya pas-pasan, selalu was-was jika ada kebutuhan mendadak atau kenaikan harga.

Dalih "malas" seringkali menjadi tameng untuk menyederhanakan masalah kemiskinan yang sebenarnya bersifat struktural. Faktanya, banyak dari mereka adalah pekerja keras yang upahnya tidak sebanding dengan realitas biaya hidup. Sebagai contoh, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2025 berada di angka sekitar Rp5,2 juta.

Secara nominal, angka ini mungkin terdengar cukup. Namun, saat kita bedah lebih lanjut apakah realistis untuk membiayai sewa tempat tinggal yang layak, transportasi harian, makanan bergizi, biaya pendidikan anak, dan menyisihkan sedikit untuk hiburan? Jawabannya seringkali tidak.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang upah minimumnya sekitar MYR 1.500 (setara Rp 4,95 juta), angka kita mungkin terlihat bersaing. Namun, daya beli, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan akses terhadap layanan publik berkualitas di sana seringkali membuat upah tersebut terasa lebih menyejahterakan. Rendahnya upah di Indonesia secara efektif membatasi ruang gerak warganya untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik.

Menyadari Adanya Ketimpangan

Suasana pemukiman pemulung di dekat bantaran Kali Ciliwung, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Foto: Ika Maryani/ANTARA FOTO

Fakta yang lebih menyakitkan muncul ketika kita membandingkan upah rakyat dengan pendapatan para wakilnya di parlemen. Berdasarkan data yang ada, gaji anggota parlemen di Indonesia berada di kisaran Rp82 juta hingga Rp102 juta per bulan. Angka ini menciptakan sebuah rasio ketimpangan yang ekstrem, di mana gaji seorang anggota dewan bisa mencapai 16 hingga 20 kali lipat dari Upah Minimum Rata-rata (UMR) masyarakat yang diwakilinya. Kesenjangan ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan banyak negara lain.

Sebagai perbandingan, di negara maju seperti Jerman atau Australia, rasio gaji parlemen terhadap upah minimum hanya berada di angka 2,2 hingga 2,4 kali lipat. Bahkan di negara berkembang seperti Filipina dan Thailand, rasionya jauh lebih rendah dari Indonesia. Data ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari prioritas negara dan bukti nyata dari ketidakadilan sosial yang terstruktur, di mana para pembuat kebijakan hidup di realitas ekonomi yang sama sekali berbeda dari mayoritas rakyatnya.

Keluar dari Jebakan

Terkadang, terasa betapa kurang beruntungnya terlahir sebagai warga negara di negeri ini. Ketika puluhan juta jiwa hidup dalam keadaan rentan dalam segi finansial dan struktur upah gagal mengimbangi laju biaya hidup, argumen bahwa kemiskinan disebabkan oleh kemalasan individu menjadi tidak relevan dan kejam. Ini adalah masalah sistemik yang harus diselesaikan oleh pemerintahan kita untuk menciptakan kondisi yang lebih merata dan membuka kesempatan lebih luas bagi kalangan yang tidak punya banyak pilihan.

Bagi banyak orang, hidup adalah perjuangan yang tak ada habisnya, namun hasilnya seringkali tidak sebanding. Mereka berjuang mati-matian, tetapi pilihan yang tersedia sangat terbatas. Kemiskinan bukanlah sekadar kekurangan materi; ia adalah lingkaran setan yang memerangkap masyarakat menengah ke bawah, membuat mereka sulit keluar dari jeratan, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha.

Sementara itu, akses untuk tumbuh dan maju, seperti pendidikan berkualitas, modal, atau jaringan profesional, seolah hanya tersedia bagi segelintir orang yang beruntung, yang sudah memiliki jalur yang disediakan oleh keluarga dan kolega. Fenomena ini menciptakan kesenjangan yang kian melebar, di mana yang sudah kaya semakin mudah berkembang, sementara yang miskin terus berjuang di tempat yang sama.

Namun, kita tidak boleh menyerah begitu saja, masih ada secercah harapan yang bisa kita pilih. Seperti fenomena memiliki dua pekerjaan atau lebih yang kini sudah menjadi hal lumrah. Situasi ekonomi saat ini memaksa kita untuk mengerahkan seluruh tenaga dan memanfaatkan setiap celah demi bertahan hidup.

Bekerja keras adalah salah satu cara kita berjuang, namun itu saja tidak cukup. Di sisi lain, kita tidak bisa berpuas diri. Agar bisa terus maju dan beradaptasi dengan tuntutan industri yang semakin ketat, kita harus terus mengembangkan diri. Oleh karena itu, pilihlah satu bidang yang ingin Anda kuasai, pelajari sedalam mungkin, dan jadikan diri Anda seorang ahli. Hanya dengan begitu, kita bisa menemukan jalan keluar dan tidak hanya sekadar bertahan, melainkan benar-benar tumbuh.