Menteri yang Tak Terkalahkan

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD (kanan) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kiri) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (11/4/2023). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto

Tulisan ini bukan tentang hasil pertandingan, perlombaan, apalagi perkelahian. Ini adalah tentang seorang menteri yang selalu menang dalam pertengkaran intelektual. Menteri yang tak pernah gentar dalam mengungkap tabir gelap di balik hiruk pikuk lembaga perwakilan. Pakar hukum yang memang paham tentang prinsip transparansi dan keadilan serta tokoh agamis yang memegang erat ajaran Tuhan.

Ini ditulis sebagai bentuk kekaguman saya terhadap pejabat yang satu ini. Tokoh yang beberapa waktu lalu menjadi pemeran utama "drama" dalam sidang kasus Rp 349 T di Kemenkeu. Orang yang menjadi pusat perhatian setiap orang yang ada di Gedung DPR. Menteri yang berani membongkar rahasia yang sebelumnya masih terselubung, yang bahkan tidak diketahui oleh Sri Mulyani. Ketegasan dalam mengambil keputusan juga sempat membawanya duduk di kursi jabatan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi RI periode 2008-2013. Dan saat ini ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Menteri kelahiran Madura, daerah yang sangat jauh dari kawasan ibu kota Jakarta, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. atau yang lebih akrab disapa Mahfud MD. Menteri yang sangat low profile dan tidak haus jabatan. Jabatannya memang banyak, merangkap.

Selain sebagai Menko Polhukam-salah satunya-dia juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Bukti bahwa ia memang tidak mengejar jabatan adalah saat Wakil Ketua Komisi III DPR RI menanyakan apa fungsi Kompolnas dan bukankah lebih baik Kompolnas itu dibubarkan karena dinilai kurang efektif, beliau dengan mudah menjawab,

“Oh terserah. Bapak, kan, yang membuat Kompolnas ada ini. Kan, DPR yang buat.”

Mungkin bagi Pak Mahfud ini hanyalah permainan kata, yang jika dipelintir akan menjadi senjata yang membunuh tuannya. Itu hanya satu dari serangan anggota DPR yang tidak mempan terhadapnya. Masih banyak lagi upaya anggota DPR untuk mendesak eksistensinya sebagai Menko Polhukam RI.

Menteri kelahiran 13 Mei 1957 itu mampu menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPR dengan sangat baik. Tak sedikitpun keraguan tampak di wajahnya saat dicecar oleh beragam pertanyaan yang bagi orang lain mungkin menjebak.

Ada yang karena takjub dan kagum atas apa yang disampaikannya, ada yang juga takut karena posisinya sedang terancam, melihat Pak Mahfud memiliki data-data pelaku TPPU, yang sebagiannya merupakan anggota dewan. Dalam beberapa kali sidang di Gedung DPR, Pak Mahfud terlihat sangat mendominasi persidangan. Opini yang didukung dengan berbagai data autentik itu membuat stiker parpol terdiam kaku.

Selain hukum ketatanegaraan yang ia kuasai, ilmu agama yang dulu ia dapatkan di pesantren juga menjadi pedoman dan alasan bahwa setiap hal mencurigakan dalam lingkungan pejabat negara memang harus diungkapkan. Tanpa mempedulikan risiko yang akan dihadapi, kebenaran harus selalu diperjuangkan. Tekanan dari pihak yang sedang terancam mungkin selalu ia rasakan. Namun, yang namanya hukum harus tetap ditegakkan.

Sepenggal Cerita bersama Gus Dur

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kanan) saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan. Foto: Galih Pradipta/Antara Foto

Jika dilihat dengan saksama, perawakannya mirip dengan presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid. Keduanya tidak pernah ragu untuk memberantas tindakan koruptif. Jiwa santri kedua tokoh yang bersahabat ini menjadi bekal untuk selalu berani mengusik kenikmatan yang tengah dirasakan oleh dewan legislatif.

Bagi Pak Mahfud, Gus Dur merupakan guru agama sekaligus mentor politik. Baginya Gus Dur merupakan orang yang paling berjasa atas terjaminnya toleransi dan keberagaman suku, agama, dan ras yang ada di negara kita. Maka tak heran jika kemudian cucu pendiri NU ini dikenal sebagai Bapak Pluralisme.

Idola Pak Mahfud yang terkenal penuh humor ini, saat awal menjabat sebagai kepala negara memintanya untuk bersedia menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinetnya.

“Maksudnya Menteri Pertanahan mungkin, Gus?” tanya Pak Mahfud memastikan, pertahanan atau pertanahan.

“Bukan, Menteri Pertahanan”, tegas Gus Dur.

Pak Mahfud tentu terkejut, mengapa dia dipilih. Bagaimana tidak, dia sama sekali tidak memiliki riwayat di akademi militer. S1 Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), S2 Ilmu Politik dan S3 Ilmu Hukum Tata Negara, yang keduanya adalah di Universitas Gajah Mada (UGM). Namun Gus Dur, dengan gaya humorisnya menimpali alasan normatif itu,

“Saya juga tidak punya pengalaman jadi presiden, tapi bisa dipilih”, keduanya pun tertawa ringan. Dan beberapa hari kemudian, Pak Mahfud resmi dilantik menjadi Menteri Pertahanan periode 2000-2001.