Mengapa Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Belum Cukup Menyelamatkan Kelas Menengah?
Mahasiswa universitas Pamulang Fakultas FKIP Program studi pendidikan ekonomi
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Aliyah Novitasari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Oleh: Aliyah Novitasari, Mahasiswa Universitas Pamulang Tangerang Selatan
PerbesarEkonomi Indonesia dilaporkan terus tumbuh konsisten di kisaran 5 persen. Inflasi relatif terkendali, investasi terus mengalir, dan berbagai proyek pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Sekilas, indikator makro ini menggambarkan kondisi perekonomian yang sangat sehat.
Namun, di balik angka-angka tersebut, muncul pertanyaan penting yang makin relevan bagi masyarakat: Apakah pertumbuhan ekonomi ini sudah benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat?
Pertanyaan ini terasa makin mendesak ketika kita melihat kondisi kelompok kelas menengah di Indonesia saat ini.
Fenomena "Turun Kelas": Kerentanan Ekonomi di Depan Mata
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah penduduk kelas menengah yang cukup signifikan. Dari 57,33 juta orang pada 2019, angkanya merosot menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, ada sekitar 9,48 juta orang yang terlempar dari kategori kelas menengah dalam jangka waktu lima tahun.
Masyarakat yang keluar dari kategori kelas menengah ini memang tidak serta-merta jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem. Sebagian besar bergeser menjadi kelompok rentan miskin (aspiring middle class).
Namun, pergeseran ini menunjukkan peningkatan kerentanan ekonomi yang nyata. Ketika pendapatan tidak sanggup mengejar kenaikan biaya hidup atau saat risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi, posisi ekonomi rumah tangga dapat dengan mudah goyah.
Mengapa Kesejahteraan Kelas Menengah Sangat Krusial?
Kelas menengah memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Mereka adalah pendorong utama konsumsi rumah tangga, pembeli berbagai produk dan jasa, penyumbang pajak, serta penggerak kegiatan usaha di daerah.
Sayangnya, kelompok ini menghadapi tekanan ekonomi yang kian berat:
1. Pendapatan Tergerus Kebutuhan Pokok: Data BPS mencatat bahwa sebagian besar pengeluaran kelas menengah habis untuk kebutuhan makanan dan tempat tinggal.
2.Ruang Tabungan Makin Terkikis: Kenaikan harga bahan pokok, biaya pendidikan, transportasi, dan kesehatan membuat ruang untuk menabung atau berinvestasi rumah tangga makin terbatas.
3.Minim Jaring Pengaman Sosial: Berbeda dengan kelompok miskin yang terjangkau berbagai program bantuan sosial (bansos), kelas menengah sering kali berada di posisi rentan—tidak tergolong penerima bansos, tetapi tidak cukup kuat menahan guncangan ekonomi.
Bukan Hanya Soal Harga, tapi Juga Kualitas Lapangan Kerja
Membahas kondisi kelas menengah tidak cukup hanya dengan berfokus pada kestabilan harga kebutuhan pokok. Persoalan yang tidak kalah penting adalah ketersediaan dan kualitas lapangan kerja.
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif seharusnya mampu menciptakan pekerjaan yang produktif dengan tingkat pendapatan yang layak. Indonesia memiliki angkatan kerja yang sangat besar. Kondisi ini dapat menjadi kekuatan utama apabila tenaga kerja terserap pada sektor-sektor yang sesuai.
Sebaliknya, jika pertumbuhan lapangan kerja formal tidak mampu mengejar pertumbuhan angkatan kerja, sebagian besar masyarakat akan terdorong ke sektor informal dengan pendapatan yang tidak pasti dan jaminan sosial yang minim.
Hilirisasi Harus Memberikan Nilai Tambah yang Lebih Luas
Di sisi lain, kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus didorong pemerintah perlu memberikan dampak ekonomi yang lebih merata. Keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi atau megahnya fasilitas pengolahan (smelter).
Yang lebih utama adalah seberapa jauh hilirisasi mampu membangun rantai industri yang panjang di dalam negeri:
Penguatan Industri Antara dan Akhir: Pengolahan bahan mentah perlu terhubung dengan industri manufaktur dalam negeri agar menciptakan lebih banyak kegiatan ekonomi dan menyerap tenaga kerja terampil.
Keterlibatan UMKM Lokal: Pelaku usaha kecil dan daerah harus diberi kesempatan untuk masuk ke dalam rantai pasok industri besar tersebut.
4 Langkah Utama Mendorong Pertumbuhan yang Lebih Inklusif
Agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dampaknya secara nyata oleh masyarakat luas, terdapat beberapa prioritas kebijakan yang perlu diperhatikan:
1.Penciptaan Lapangan Kerja Formal dan Produktif: Mengarahkan investasi ke sektor-sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
2.Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan: Menyiapkan jaring pengaman bagi kelompok masyarakat rentan di antara kelas bawah dan kelas menengah agar tidak langsung melorot saat menghadapi PHK atau krisis kesehatan.
3.Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja (Up-skilling): Menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri masa depan, seperti ekonomi digital, manufaktur presisi, dan energi terbarukan.
4.Integrasi UMKM dalam Rantai Pasok Industri: Membuka akses kemitraan strategis antara industri besar dan pelaku UMKM daerah.
Pertumbuhan 5 Persen Bukan Garis Finish
Menuju visi Indonesia Emas 2045, Indonesia memiliki modal besar mulai dari bonus demografi, pasar domestik yang luas, hingga potensi industrialisasi. Namun, peluang ini tidak akan optimal jika jumlah kelas menengah terus menyusut.
Pertumbuhan PDB sebesar 5 persen adalah indikator awal yang penting, tetapi bukan tujuan akhir dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang sesungguhnya tidak hanya diukur dari seberapa tinggi angka statistik, melainkan seberapa luas manfaat pertumbuhan tersebut dirasakan oleh masyarakat untuk naik kelas, bertahan, dan meningkatkan kualitas hidupnya.
Pelajaran dari Fenomena "Turun Kelas"
Menyusutnya jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir memberikan pesan yang jelas bagi arah kebijakan ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi memang tetap diperlukan. Tanpa pertumbuhan yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat tentu akan makin sulit diwujudkan.
Namun, angka statistik PDB tidak boleh membuat kita berpuas diri.
Ketika jutaan orang bergeser ke kategori ekonomi yang lebih rentan, artinya ada daya tahan ekonomi rumah tangga yang melemah. Jika fenomena ini terus dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang tepat, dampaknya akan kembali ke perekonomian nasional secara keseluruhan. Konsumsi domestik bisa melambat, penerimaan pajak berpotensi tertekan, dan daya saing industri dalam negeri dapat menurun.
Menuju Visi Indonesia Emas 2045
Indonesia memiliki seluruh syarat mendasar untuk menjadi negara maju pada 2045. Modal berupa bonus demografi, pasar domestik yang luas, melimpahnya sumber daya alam, hingga perkembangan teknologi adalah peluang besar yang tidak boleh terbuang sia-sia.
Tantangan terbesarnya kini adalah memastikan bahwa transformasi ekonomi yang sedang berjalan mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat.
Pada akhirnya, kelas menengah bukan sekadar angka di atas lembaran statistik BPS. Mereka adalah pekerja, konsumen, pelaku usaha, pembayar pajak, dan tulang punggung roda ekonomi sehari-hari. Memastikan kelas menengah tetap kuat dan terus bertumbuh bukan hanya soal angka statistik, melainkan tentang menjaga masa depan pembangunan ekonomi Indonesia agar tetap kokoh dan berkeadilan.