Ketika Bantahan Itu Sendiri Jadi Pesan: Membaca Isu Renggangnya Prabowo-Jokowi
Halo, saya Alya Putri Mahasiswa Universitas Pancasila sekaligus lulusan baru di Politeknik Negeri Jakarta, prodi Jurnalistik.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Alya Putri Abi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSatu tepukan tangan, satu hormat militer, satu unggahan ucapan ulang tahun di media sosial semuanya bisa menjadi bukti politik ketika sebuah isu keretakan mulai beredar. Belakangan, giliran hubungan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo yang diuji lewat kacamata itu, dan yang menarik bukan soal benar-tidaknya isu itu, melainkan bagaimana bantahan resmi justru ikut menghidupkan narasi yang ingin dipadamkannya.
Gestur Jadi Bukti, Jadwal Jadi Argumen
Isu merenggangnya hubungan dua tokoh nasional ini mencuat setelah publik menyoroti semakin jarangnya pertemuan langsung antara Prabowo dan Jokowi. Menanggapinya, sejumlah elite Partai Gerindra tampil membantah, dan yang menarik adalah jenis bukti yang mereka ajukan bukan pernyataan kebijakan, melainkan gestur simbolik: momen saling hormat di upacara HUT Bhayangkara, kunjungan silaturahmi putra Prabowo ke rumah Jokowi, hingga titipan salam yang disampaikan lewat pihak ketiga.
Dalam komunikasi politik, fenomena ini menunjukkan sesuatu yang penting: ketika substansi hubungan sulit diverifikasi publik, simbol dan gestur diangkat menjadi pengganti bukti. Publik diajak percaya pada apa yang terlihat kasatmata sebuah salaman, sebuah senyum daripada mempertanyakan dinamika kekuasaan yang sesungguhnya berlangsung di balik layar.
Paradoks Bantahan: Menjawab Isu, Justru Memperbesarnya
Ada paradoks klasik dalam komunikasi krisis yang berulang di sini. Setiap kali juru bicara partai turun untuk menegaskan bahwa komunikasi kedua tokoh baik-baik saja, pernyataan itu justru menegaskan bahwa isunya cukup serius untuk perlu dibantah berkali-kali, oleh orang yang berbeda, dalam rentang waktu yang berdekatan. Pola ini mirip dengan apa yang dalam studi komunikasi krisis disebut sebagai efek bumerang bantahan: alih-alih meredam spekulasi, bantahan yang terlalu sering dan terlalu detail dapat memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang memang perlu ditutupi.
Ditambah lagi, bantahan itu sendiri tidak seragam. Ada yang menyebut soal jadwal yang sulit dicocokkan, ada yang menekankan sikap hormat kepada mantan pemimpin, ada pula yang mengangkat cerita keluarga. Ketidakseragaman narasi pembelaan ini, dalam komunikasi politik, justru rawan dibaca publik sebagai tanda bahwa pesan itu disusun secara reaktif, bukan berdasarkan satu posisi resmi yang solid.
Manuver Paralel yang Bicara Lebih Keras dari Kata-kata
Di tengah rentetan bantahan verbal itu, sejumlah manuver politik justru berjalan seolah tidak sinkron dengan narasi kompak yang dibangun. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan mengintensifkan kunjungan ke berbagai daerah, sementara Jokowi disebut memulai rangkaian perjalanan politik ke sejumlah wilayah dan santer dikabarkan akan bergabung secara formal dengan partai yang kini dipimpin putranya. Terlepas dari benar atau tidaknya kaitan langsung dengan isu keretakan, manuver-manuver ini menciptakan sinyal politik tersendiri yang berjalan berdampingan dengan bantahan resmi, bukan menggantikannya.
Inilah yang membuat komunikasi politik hari ini semakin sulit dibaca secara linear. Pesan resmi disampaikan lewat juru bicara, tetapi pesan yang sesungguhnya sering kali justru terbaca dari pola pergerakan aktor-aktor di lapangan. Publik pun dipaksa menjadi pembaca kode, menerjemahkan setiap kunjungan dan absennya pertemuan sebagai bagian dari teka-teki politik yang lebih besar.
Yang Perlu Diwaspadai Publik
Perlu digarisbawahi, sampai saat ini tidak ada bukti definitif yang bisa memastikan apakah hubungan kedua tokoh benar-benar merenggang secara substantif. Yang bisa dipastikan hanyalah bahwa isu ini beredar luas dan direspons berulang kali oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjaga citra stabilitas politik. Publik perlu berhati-hati membedakan antara fakta yang terverifikasi dan pembacaan simbolik yang, sekalipun menarik untuk dianalisis, tetap bersifat spekulatif.
Yang jelas, episode ini menjadi pengingat bahwa dalam politik Indonesia kontemporer, bantahan bukan lagi sekadar penutup isu, melainkan bagian dari pertarungan narasi itu sendiri. Siapa yang mengendalikan cerita tentang hubungan dua tokoh ini pada akhirnya turut menentukan siapa yang dianggap publik sebagai pihak yang lebih tenang, lebih solid, dan lebih layak dipercaya menjelang dinamika politik berikutnya.