Panggung Depan Politik: Ketika Komunikasi Jadi Pertunjukan, Bukan Kebijakan

(Ilustrasi : pexels.com )

Kendaraan taktis Maung yang membelah kerumunan petani dan nelayan di Gorontalo, lalu penutup kepala adat yang dikenakan dengan penuh percaya diri di atas panggung kenegaraan itu bukan sekadar aksesori. Di situlah komunikasi politik hari ini benar-benar dipertaruhkan: bukan pada apa yang dikatakan, melainkan pada bagaimana kesan itu dibangun.

Ketika Simbol Mengalahkan Substansi

Pertengahan tahun ini, publik kembali disuguhi gaya komunikasi politik yang khas: tegas, patriotik, dan penuh unsur teatrikal. Presiden Prabowo Subianto tampil di hadapan puluhan ribu petani dan nelayan dalam sebuah acara nasional yang seharusnya menjadi etalase keberhasilan program ketahanan pangan. Namun yang paling banyak diperbincangkan justru bukan angka produksi beras atau realisasi anggaran, melainkan kendaraan yang ia tumpangi dan pakaian adat yang ia kenakan.

Fenomena ini bukan hal baru dalam politik Indonesia, tetapi ia menegaskan sebuah pola yang semakin kentara: komunikasi politik kontemporer lebih banyak bekerja pada level kesan ketimbang substansi kebijakan. Publik diajak menilai pemimpin dari sudut pandang panggung, bukan dari lembar evaluasi program.

Panggung Depan yang Direncanakan

Sosiolog Erving Goffman pernah menjelaskan bagaimana setiap individu, apalagi pejabat publik, senantiasa mengelola apa yang disebutnya sebagai front stage atau panggung depan: sebuah ruang di mana kesan tertentu sengaja dibentuk untuk memengaruhi persepsi audiens. Setiap detail, mulai dari kendaraan, busana, hingga cara berbicara, adalah bagian dari pertunjukan yang dirancang, bukan kebetulan.

Masalahnya, ketika panggung depan terlalu dominan, ruang untuk mempertanggungjawabkan isi kebijakan menjadi menyempit. Media dan publik lebih sibuk membahas simbol ketimbang menagih data. Ini yang oleh sejumlah pengamat komunikasi disebut sebagai gejala politik populis: pesan disederhanakan, emosi diutamakan, dan kedekatan personal ditonjolkan untuk menutupi kompleksitas persoalan struktural.

Ongkos Ketika Komunikasi Gagal

Sejarah komunikasi politik Indonesia sebetulnya menyimpan banyak pelajaran soal betapa mahalnya harga ucapan pejabat yang keliru dibaca situasi. Pernyataan pejabat yang meremehkan bahaya pandemi beberapa tahun lalu, misalnya, sempat memicu kebingungan publik dan menggerus kepercayaan terhadap pemerintah dalam waktu singkat. Krisis semacam itu menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, melainkan penentu apakah kebijakan itu akan dipercaya atau justru ditolak.

Di sinilah letak persoalan sesungguhnya. Ketika komunikasi hanya berhenti pada pengelolaan kesan tanpa dibarengi keterbukaan data dan konsistensi antarpejabat, kepercayaan publik yang terbangun bersifat rapuh. Ia bisa runtuh secepat viralnya sebuah video di media sosial.

Publik Butuh Lebih dari Sekadar Kesan

Di era digital, jarak antara panggung dan penonton semakin tipis. Setiap gestur pejabat direkam, disebarluaskan, dan dibedah oleh jutaan warganet dalam hitungan menit. Kondisi ini seharusnya mendorong aktor politik untuk semakin berhati-hati menyeimbangkan antara pengelolaan citra dan pertanggungjawaban substantif, bukan justru memanfaatkan kecepatan viral untuk menutupi minimnya capaian kebijakan.

Komunikasi politik yang sehat mestinya tidak berhenti pada seberapa memikat sebuah panggung dibangun, tetapi seberapa jujur pesan itu mencerminkan kondisi sebenarnya. Selama publik terus dibuai simbol tanpa diberi akses pada data dan hasil kerja yang bisa diverifikasi, jarak antara kesan dan kenyataan akan terus melebar dan pada titik tertentu, publik-lah yang akan menagih perbedaan itu.