Kasus Mario Dandy Bisa Buat Masyarakat Enggan untuk Bayar Pajak

Ilustrasi membayar pajak. Foto: Shutter Stock

Seperti yang kita ketahui pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara, bahkan pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar. Hal ini terlihat dari penerimaan negara sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 yang di dominasi oleh sektor pajak. Hal ini ditunjukkan dengan proporsi penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak selalu di atas 70 persen.

Menurut data yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2017 proporsi penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 78,77%; 2018 sebesar 79,08 persen, tahun 2020 sebesar 78,89 persen, tahun 2021 sebesar 77,15 persen, dan tahun 2022 sebesar 79,02 persen.

Data ini menunjukkan bahwa memang pajak memiliki peran penting dalam penerimaan negara. Bahkan, sudah seyogyanya pajak dapat disebut ujung tombak penerimaan negara.

Begitu pentingnya sektor pajak pada penerimaan negara mendorong negara untuk menyusun langkah atau kebijakan, agar penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan.

Ilustrasi membayar pajak. Foto: Shutter Stock

Misalnya dengan program inklusi kesadaran pajak, atau dengan mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh (Jimenez dan Lyer, 2016), kepercayaan pada pemerintah adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Guzel, dkk (2019), kepercayaan pada pemerintah adalah dampak dari keadilan sistem yang diterapkan serta bagaimana seorang wajib pajak merasa puas dengan layanan publik yang disediakan

Kasus Mario Dandy

Penampilan tersangka Mario Dandy, anak pejabat DJP Kemenkeu, yang menganiaya korban pria berinisial D (17) di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta, Rabu (22/2/2023). Foto: Luthfia Miranda Putri/Antara

Beberapa hari ini, pemberitaan mengenai Mario Dandy ramai dibicarakan. Mario Dandy adalah anak dari pegawai pajak, dan saat ini anak tersebut tengah terjerat dalam kasus penganiayaan.

Adanya kasus ini, secara langsung juga ramai dibicarakan harta kekayaan yang dimiliki oleh pegawai pajak tersebut. Beberapa masyarakat menganggap bahwa harta kekayaan yang dimiliki cukup fantastis, bahkan beberapa masyarakat bertanya “diperoleh dari mana kekayaan tersebut? Apakah dari tindakan tidak etis?”.

Adanya pertanyaan “diperoleh dari mana kekayaan sebanyak itu?”, dapat menimbulkan dugaan yang negatif, misalnya apakah kekayaan tersebut diperoleh dari tindakan tidak etis, misalnya korupsi atau pencucian uang?

Sehingga adanya dugaan ini dapat menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat pada pegawai pajak. Mereka dapat berargumen bahwa uang pajak yang dibayarkan akan digunakan tidak semestinya.

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan membuat masyarakat enggan membayar pajaknya. Masyarakat beranggapan “ngapain bayar pajak kalau di korupsi”.

Dengan demikian, adanya kasus ini memungkinkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun, dan akhirnya akan berdampak pada penerimaan negara.