Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana: Menjaga Ruang, Menjaga Kehidupan
Tulisan dari Aditya Nurahmani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar“Ketangguhan ruang terhadap ancaman bencana harus dimulai dari cara kita merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan ruang.”
Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) belum sepenuhnya usai. Kini, memasuki masa peralihan menuju musim hujan, sejumlah daerah mulai menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor. Bencana yang melanda sejumlah wilayah seperti di Sumatera pada 2025 lalu semestinya menjadi pembelajaran berharga agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Bencana bukan semata-mata kehendak alam, tetapi juga dapat menjadi cerminan dari cara manusia memperlakukan alam.”
Aktivitas manusia, seperti kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, turut memperbesar risiko bencana. Padahal, berbagai risiko tersebut dapat diantisipasi melalui perencanaan yang tepat dan pengelolaan ruang yang berkelanjutan.
Dalam hal ini, penataan ruang memegang peran strategis. Penataan ruang harus ditempatkan bukan sekadar sebagai instrumen pengaturan pemanfaatan lahan, melainkan juga sebagai instrumen pencegahan (preventif) bencana.
Bagaimana Penataan Ruang Berperan dalam Mitigasi Bencana?
Dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan, khususnya degradasi lingkungan dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, pemikiran Robyn Eckersley dalam tulisannya Environmentalism and Political Theory mengajukan pertanyaan reflektif: “Are we humans the only beings of value in the world? Does the world exist only for our benefit?” Pertanyaan tersebut mengingatkan bahwa keseimbangan lingkungan hidup bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan manusia. Selama ini, manusia kerap ditempatkan sebagai pusat dari segala kepentingan atau dikenal dengan pandangan antroposentrisme. Padahal, alam memiliki nilai intrinsik yang patut dihormati dan dilindungi. Kerusakan alam dan lingkungan tidak hanya mengancam keberlangsungan ekosistem, tetapi juga meningkatkan risiko bencana yang pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kehidupan manusia itu sendiri.
Disinilah penataan ruang tidak semestinya hanya menjadi instrumen untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi, tetapi juga harus menjadi sarana menjaga kelestarian lingkungan, identitas, nilai, dan budaya masyarakat. Terdapat dua pendekatan yang dapat dikembangkan, yaitu pendekatan fungsional yang berorientasi pada aktivitas ekonomi dan pendekatan teoretik yang mengintegrasikan aspek sosial dalam hubungan antara manusia dan alam (Fatia Kulsum, 2023).
Sejalan dengan itu, Patsy Healey dalam Collaborative Planning Theory menekankan bahwa perencanaan tata ruang tidak boleh terlalu didominasi pendekatan teknokratis, tetapi perlu mengakomodasi local knowledge dan kearifan masyarakat dalam memahami karakteristik lingkungan dan wilayahnya.
Hal ini menjadi penting karena kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, berkurangnya kawasan resapan air, hingga pembangunan di kawasan rawan bencana dapat meningkatkan risiko bencana. Oleh karena itu, penataan ruang harus menjadi guidance of the future sekaligus panglima pembangunan yang memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian alam, dan keselamatan masyarakat. Upaya tersebut harus ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana.
1) Perencanaan tata ruang
Perencanaan tata ruang merupakan instrumen penting dalam menentukan bagaimana suatu wilayah ditata dan dimanfaatkan melalui pengaturan struktur ruang dan pola ruang. Oleh karena itu, aspek kebencanaan harus diintegrasikan sejak tahap penyusunan rencana tata ruang, mulai dari pengumpulan data dan informasi fisik lingkungan, termasuk peta kawasan rawan bencana dan peta risiko bencana, hingga analisis penggunaan lahan dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan wilayah. Integrasi tersebut selanjutnya diwujudkan dalam muatan rencana tata ruang.
Dalam rencana struktur ruang, misalnya, dengan menyediakan prasarana pendukung mitigasi bencana, seperti titik kumpul, tempat evakuasi sementara, dan tempat evakuasi akhir. Sementara itu, dalam rencana pola ruang, melalui penetapan kawasan lindung, termasuk kawasan rawan bencana. Dengan demikian, tata ruang tidak hanya mengatur pemanfaatan ruang, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan.
2) Pemanfaatan ruang
Pemanfaatan ruang merupakan upaya mewujudkan rencana tata ruang melalui pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan struktur dan pola ruang. Dalam konteks mitigasi bencana, upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hutan kota, jalur hijau, perlindungan daerah resapan air, serta pengendalian alih fungsi lahan.
Selain itu, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berperan sebagai instrumen untuk memastikan kegiatan berusaha maupun nonberusaha sesuai dengan rencana tata ruang. KKPR dapat mencegah diterbitkannya persetujuan bagi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang, khususnya pada kawasan rawan bencana seperti daerah rawan banjir, longsor, sempadan sungai, dan kawasan resapan air. Dengan demikian, KKPR menjadi langkah preventif untuk mengarahkan pembangunan agar lebih aman, mengurangi risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
3) Pengendalian pemanfaatan ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya memastikan penggunaan ruang berjalan sesuai rencana tata ruang dan mewujudkan tertib tata ruang. Upaya ini dilakukan melalui pemberian insentif, disinsentif, hingga pengenaan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis sampai tindakan penutupan lokasi, pembongkaran bangunan, hingga pemulihan fungsi ruang.
Tata ruang tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan atau sekadar macan ompong. Perlu penguatan pengawasan dan penegakan aturan secara tegas, terutama terhadap pelanggaran alih fungsi kawasan konservasi menjadi kawasan terbangun, khususnya di wilayah hulu. Kerusakan kawasan Puncak misalnya, menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Jabodetabek. Oleh karena itu, penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang melanggar aturan harus dilakukan secara konsisten agar fungsi lingkungan tetap terjaga dan risiko bencana dapat dikurangi.
Disinilah penataan ruang membutuhkan kelembagaan yang kuat dan koordinasi yang konsisten sejak tahap perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian dan penertiban. Forum Penataan Ruang di tingkat pusat maupun daerah perlu diperkuat agar keterlibatan perangkat daerah, asosiasi profesi, akademisi, dan tokoh masyarakat tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar representatif dalam mengawal kepentingan publik.
Selain itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas PPNS Penataan Ruang serta penguatan OPD yang menangani pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang. Jangan sampai pemerintah begitu kuat dalam menyusun rencana tata ruang, tetapi lemah dalam menindak pelanggaran di lapangan.
Refleksi Hari Tata Ruang Nasional: Menjaga Ruang, Menjaga Kehidupan
Momentum Hari Tata Ruang Nasional yang diperingati setiap 8 November hendaknya menjadi refleksi bersama bahwa ruang tempat kita berpijak merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Sebab, menjaga ruang berarti juga menjaga kehidupan. Berbagai bencana hidrometeorologi yang terjadi menjadi pengingat bahwa tata ruang memiliki peran penting dalam upaya mitigasi bencana. Penataan ruang harus mampu mengantisipasi risiko bencana sejak tahap perencanaan, mengarahkan pemanfaatan ruang yang aman, serta memastikan pengendalian dan penegakan aturan berjalan secara konsisten. Oleh karena itu, tata ruang tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan di atas kertas, tetapi harus menjadi panglima pembangunan sekaligus instrumen perlindungan lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Ketiga pilarnya, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, harus berjalan terpadu dan terintegrasi. Selamat Hari Tata Ruang Nasional !