Konten dari Pengguna

Ekonomi Politik Asia Pasifik di Balik Hallyu: Membaca Value Chain Korea Selatan untuk Indonesia

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Akifah Fatihah Salsabila tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi bangunan & gedung tinggi di Korea Selatan. Image by rawpixel.com at Magnific
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi bangunan & gedung tinggi di Korea Selatan. Image by rawpixel.com at Magnific

Ketika Carmen dari Indonesia debut di grup K-pop Hearts2Hearts, banyak dari kita ikut bangga dan tentunya hal ini adalah suatu kewajaran. Apalagi ketika ia ikut tren musik jedag-jedug dari Indonesia yang kemudian ramai dibicarakan penggemar. Tapi saya bertanya-tanya, apakah satu artis cukup untuk mengangkat posisi Indonesia di industri hiburan Asia Pasifik? Pertanyaan itu saya ajukan kepada seorang diplomat muda di Direktorat Asia Timur Kementerian Luar Negeri dalam wawancara untuk tugas kuliah pada 10 Oktober 2026

Hanya dengan Carmen sendiri, itu sulit mendongkrak Indonesia ke kancah global. Harus masyarakatnya, dari kitanya.

Pendapat narasumber saya bersifat pribadi dan tidak mewakili sikap resmi kementerian. Tapi jawaban itu membuat saya melihat Hallyu dari sudut lain. Kalau dibaca dengan kacamata ekonomi politik, Hallyu bukan hanya fenomena budaya, melainkan strategi pembangunan. Korea Selatan membangun sistemnya lebih dulu lalu nanti akan disusul dengan sebuah karya.

Dari Negara Miskin ke Mesin Devisa

Korea Selatan dulu dikenal sebagai negara miskin pascaperang dengan sumber daya alam yang minim. Tanpa nikel atau minyak untuk dijual, mereka bertaruh pada manusia dan pariwisata, dan Hallyu kemudian dijuluki "Second Miracle on the Han River" (Butsaban, 2022). Pada 2024, ekspor industri konten Korea Selatan mencapai US$14,08 miliar dengan surplus perdagangan US$13,16 miliar (Korea Times, 2026).

Angka itu tidak lahir dari keberuntungan. Menurut narasumber sendiri Korea Selatan menguji pasar dalam skala kecil sebelum Korean Wave meledak pada 2011 sampai 2012, dengan contoh video musik "Nobody" milik Wonder Girls yang bergaya Barat. Keputusan bisnis dan kebijakannya pun disebut berpijak pada data

Negara sebagai Investor dengan Syarat yang Ketat

Dalam ekonomi politik, pertanyaan kuncinya adalah siapa yang membentuk posisi dalam value chain. Di Korea Selatan, subsidi ekspor mengalir sejak 1990-an bahkan sejak tahap proposal dengan syarat ada umpan balik, sehingga pemerintah berperan layaknya investor. Pajak, regulasi, izin konser sampai visa artis asing pun difasilitasi, hal-hal kecil yang menurutnya sering luput dari perhatian orang awam padahal pengaruhnya cukup besar.

Namun dukungan itu baru efektif karena sistemnya sudah berdiri. Pendapatan tercatat dan pajaknya dilaporkan lalu penipuan bisa ditindak dan hukum melindungi artis sehingga sengketa kontrak bisa diproses. Korea Selatan sendiri pernah cukup akrab dengan kata "korupsi" pada 1980-an, dan sistem yang transparan dibangun bertahap setelah krisis. Soal urutannya, ia menegaskan:

Sebelum pemerintah memberikan bantuan di dunia bisnisnya, harus settle dulu. Sistemnya harus terbentuk dulu.

Coba bayangkan sebuah acara musik skala kecil yang mengundang artis. Apakah honornya tercatat dan dilaporkan pajaknya? Kalau pencatatan seperti ini belum jadi kebiasaan, bantuan sebesar apa pun sulit dilacak. Menurut saya untuk kekuatan kebijakan Korea Selatan ini berada pada kepastian aturan yang diikuti dengan baik pula.

Rantai yang Terbuka

Dengan kacamata regional value chain, Korea Selatan berperan sebagai pusat rantai tetapi rantainya tidak tertutup. Dari narasumber mencontohkan bahwa proses mixing dan sound engineering sering melibatkan pihak asing dan Korea Selatan belajar langsung dari Jepang. Ia mengibaratkannya seperti les ke negara lain supaya karya semakin bagus.

Pemilihan talenta asing pun ia baca sebagai keputusan bisnis dikarenakan selain soal kemampuan ada manfaat lain yang bisa diambil perusahaan seperti membuka pasar. Thailand lebih dulu dibuka lewat Nichkhun 2PM, lalu Lisa hadir sebagai talenta unggulan. Jadi Asia Tenggara berperan ganda yakni sebagai pasar sekaligus penyedia talenta. Kegagalan menembus pasar India pada 2014 sampai 2016 pun tidak menghentikan usaha, karena pendapatan tetap datang dari pasar lain.

Tapi di sinilah catatan pentingnya. Peran individu belum cukup menaikkan posisi negara. Dalam istilah value chain, upgrading baru terjadi ketika sebuah negara bergeser dari sekadar pasar menjadi lokasi produksi atau mitra produksi. Posisi Indonesia naik kalau pelaku lokal memegang bagian bernilai tambah, seperti produksi bersama, pengelolaan kekayaan intelektual, dan manajemen talenta.

Masyarakat sebagai Penentu Nilai

Hal lain yang sering luput adalah peran masyarakat. Menurut narasumber, penggemar Korea Selatan membeli album asli supaya pendapatan kembali ke artis:

Mereka sayang sama artisnya. Capek si artis bikin karya, jangan sampai aku beli bajakan.

Mereka juga disebut tidak mau mengapresiasi karya yang dianggap kurang bagus dan memprotes keras drama yang keliru menggambarkan sejarah. Loyalitas ini menjaga nilai tetap berputar di dalam rantai. Masyarakat bukan sekadar konsumen melainkan mereka di sini sebagai penegak mutu.

Karena konsumsi besar tanpa industri domestik yang siap menangkap nilainya tentu hanya akan menjadikan sebuah negara sebagai pasar.

Budaya Punya Batas Politik

Narasumber memahami orientasi Korea Selatan sebagai pembangunan ekonomi, bukan upaya mengalahkan Jepang atau Tiongkok. Rasa jengkel pada persaingan drama Tiongkok menurutnya wajar sebagai bagian dari persaingan bisnis, dan Korea Selatan paham bahwa mempertahankan posisi lebih sulit daripada meraihnya.

Namun di Asia Pasifik, politik bisa memengaruhi rantai budaya. Setelah penempatan sistem pertahanan THAAD pada 2016, konten Korea Selatan dilaporkan dibatasi di Tiongkok (Butsaban, 2022), dan Korea Selatan kemudian memperluas pasar ke ASEAN lewat New Southern Policy. Itu sebabnya Asia Tenggara, termasuk Indonesia, bernilai strategis. Kemajuan itu juga punya harga, yaitu tekanan kerja dan tekanan sosial yang tinggi. Bagi Indonesia, biaya seperti ini tidak perlu ditiru.

Lalu, Bagian Mana untuk Indonesia?

Indonesia tidak kekurangan talenta. Yang kurang adalah pengelolaan dan pengemasan. Karena itu, Indonesia tidak perlu meniru model K-pop. Dangdut dan lagu timur seperti "Tabola Bale" bisa menjadi keunggulan kalau dikemas baik dan dipadukan dengan unsur global tanpa kehilangan identitas. Dangdut adalah kekuatan yang belum dikemas dengan baik dan pengemasannya perlu menyesuaikan pasar tujuan, misalnya dangdut bernuansa mendayu yang lebih mudah diterima di Brunei dan Malaysia.

Prioritas paling realistis justru yang paling tidak glamor yaitu sistem ketenagakerjaan industri kreatif. Status kerja, kontrak dan jaminan bagi para animator, editor dan sound engineer perlu lebih di perjelas. Seperti yang ditekankan urutan nya oleh narasumber:

Manusianya dibikin kenyang dan stabil dulu, baru kita mikirin karya.

Setelah itu baru pengembangan talenta lewat pendidikan musik serta aturan pembayaran dan sanksi dalam penampilan artis. Kerja sama kawasan seperti RCEP bisa membantu akan tetapi fondasi di dalam negeri perlu dibenahi lebih dulu.

Jadi, bagaimana Korea Selatan memaksimalkan ekonominya dari industri hiburan? Dengan membangun sistem pendukung lebih dulu, mengatur jaringan produksi yang terbuka dan memiliki masyarakat yang menjaga standar. Narasumber menutup dengan contoh pemilik sebuah agensi besar yang memastikan kondisi kerja pekerjanya lebih dulu.

Sebelum bermimpi punya grup idol global, mungkin pertanyaan yang lebih pas untuk di katakan adalah berikut ini: sudahkah para animator, editor, dan sound engineer kita punya masa depan yang jelas?

Referensi:

Butsaban, K. (2022). The Hallyu policies of the Korean government. Journal of Language and Culture, 41(2). https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLC/article/download/265736/176689/1022330

Korea Times. (2026). Korea’s content industry exports hit record level. https://www.koreatimes.co.kr/amp/entertainment/20260227/koreas-content-industry-exports-hit-record-level