Prabowo ke Iran: Juru Damai Atau Figur dalam Drama Kekuasaan?

Predisen Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sumber Media: Setneg

Belum lama pulang dari kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto kembali menawarkan diri jadi sorotan internasional: ia siap bertolak ke Teheran sebagai mediator konflik AS‑Israel dan Iran. Pada permukaan, narasi ini terdengar heroik: Indonesia, negara muslim besar dengan posisi non‑blok, tampil ke tengah ring paling panas, menawarkan dialog dan perdamaian di tengah serangan udara, ancaman penutupan jalur energi, dan risiko eskalasi global.

Namun, jika judulnya menanyakan apakah Prabowo sekadar “juru damai” atau hanya figur dalam drama kekuasaan, maka pertanyaan selanjutnya harus jujur: sejauh mana Indonesia benar‑benar diundang ke meja kebijakan, atau baru ke layar berita AS‑Iran?

Iran suka gagasan, tapi masih merasa “dikepung”

Kedubes Iran di Jakarta tidak sungkan memuji tawaran Indonesia, menyebut langkah ini sejalan dengan semangat dialog, penghormatan kedaulatan, dan kepentingan perdamaian. Namun sekaligus, Iran menegaskan bahwa Indonesia harus lebih tegas mengecam AS‑Israel, tidak hanya berlagak sebagai penengah netral. Artinya, Teheran ingin Jakarta memilih; bukan cuma jadi “penyalur pesan”, tapi negara yang berani menempatkan diri di garis politik tertentu.

Di sinilah letak kerapuhan posisi Indonesia: negara ini memang besar di Asia Tenggara, tetapi di skala geopolitik AS‑Iran, Indonesia jauh lebih dekat ke kategori “mitra penting tapi belum menentukan”. Bila Prabowo datang ke Teheran, kemungkinan besar ia akan berada di ruangan yang sama dengan Presiden Iran, tapi bukan di ruang di mana keputusan penting di Washington dirancang. Dalam logika kekuatan besar, Indonesia boleh jadi dipakai sebagai legitimasi simbolik, bukan sebagai pihak yang benar‑benar bisa menggoyahkan kebijakan AS atau Tehran.

Kuartet “AS‑Israel‑Iran‑Indonesia” dan isu citra di panggung global

Media internasional, mulai dari CNA, CNN Indonesia, hingga sejumlah kanal nasional, menyorot langkah Prabowo sebagai bagian dari upaya Indonesia membangun citra: negara muslim moderat, penjaga dialog, dan penjaga stabilitas energi dan perdagangan. Saat konflik AS‑Israel‑Iran berpotensi menutup jalur minyak di Timur Tengah, Indonesia ingin menegaskan: “kalau mau damai, jangan lupa ada kami di sini”

Namun, di balik kebanggaan citra, publik Indonesia patut curiga:

- Apakah mediasi ini benar‑benar memiliki kekuatan kebijakan yang nyata, atau sebatas soal “soft power” dan caption media sosial yang bagus?

- Dan sejauh mana Jakarta siap bertaruh menyinggung AS bila ingin dianggap jujur oleh Iran, atau apakah Indonesia akan terus menggoyang‑goyang di tengah sebutan paling jujur: “netral yang terlihat seperti menghindari keputusan tegas”?

Ketika Indonesia menawarkan diri sebagai mediator, dunia boleh memuji sebagai langkah berani, tetapi rakyat Indonesia berhak bertanya: apakah kehadiran politik di panggung global ini akan berujung pada kebijakan domestik yang lebih adil, atau justru jadi alasan untuk membanggakan diri tanpa banyak perubahan di Tanah Air?

Kritik dari dalam: “Indonesia lemah di hadapan AS”

Tidak semua pihak antusias. Jusuf Kalla, misalnya, menegaskan bahwa posisi Indonesia di hadapan Amerika sangat lemah. Secara ekonomi, militernya, dan jaringan keamanan global, AS jelas berada di atas; Indonesia mayoritas berperan sebagai pasar, lokasi investasi, dan jalur rantai pasok, bukan sebagai penentu kebijakan strategis Washington.

Dalam konteks itu, tawaran mediasi bisa dibaca dua cara.

Di sisi satu, ini langkah progresif: menempatkan diri di tengah konflik besar untuk mencegah eskalasi dan melindungi kepentingan perdagangan serta energi global.

Di sisi lain, jika tidak dijalankan dengan politik kehati‑hatian, Indonesia bisa terjebak jadi penengah yang dihormati di media, tapi diabaikan di ruang rapat rahasia, di mana keputusan penting tetap diambil antara Washington, Washington, dan Washington.

Mediator, sandiwara, atau jembatan kecil yang jujur?

Tantangan terbesar sekarang bukan hanya soal “apakah Prabowo boleh pergi ke Teheran”, tapi:

1. sejauh mana Indonesia punya kapasitas riil untuk menekan komitmen, bukan hanya menampung pesan,

2. apakah Jakarta bisa jujur pada dua pihak sekaligus, atau akhirnya diseret ke satu sisi tertentu karena tekanan kepentingan,

3. dan apakah publik Indonesia akan merasakan keuntungan langsung dari kehadiran politik di meja negosiasi global, atau justru terus memandang ini sebagai “drama besar” yang jauh dari realitas inflasi, pengangguran, dan keadilan sosial.

Ketika Indonesia menawarkan diri sebagai mediator AS‑Iran, dunia mungkin memakainya sebagai alat narasi: “lihat, negara muslim ini berpihak pada perdamaian”. Tapi orang Indonesia punya hak untuk mempertanyakan lebih dalam: siapa sebenarnya yang diuntungkan—Indonesia yang berdaulat, atau narasi kekuatan besar yang sedang butuh wajah baru di tengah konflik mereka?

Kalau Indonesia hanya menjadi dekorasi damai, cerita ini akan berakhir seperti banyak drama diplomasi sebelumnya: headline heboh, jurnalis di bandara, dan rakyat yang tetap menunggu jawaban soal harga beras, jaminan kerja, dan keadilan yang nyata—bukan hanya di panggung global, tapi di rumah.