Obrolan di Kafe Jogja tentang Mahalnya Biaya Publikasi

Mahasiswa S3 Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Yogyakarta (Sedang Meneliti Pekembangan Sosial-Emosional Anak).
ยทwaktu baca 4 menit
Tulisan dari Anang Maruf tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pada suatu malam yang panjang, saya bersama teman-teman seperjuangan menyelesaikan tugas di sebuah kafe di Kota Jogja. Malam itu kami mencoba merefleksikan kembali apa saja yang sudah kami lakukan selama menjalani kuliah doktoral. Biasanya dalam momen refleksi selesai mengerjakan tugas seperti ini, kami isi dengan diskusi ngalor-ngidul. Ada banyak pertanyaan yang kami ajukan, sekadar jadi bahan pemantik diskusi di antara kami.
Salah seorang teman kemudian menyampaikan keresahannya soal kewajiban mahasiswa S3 untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi yang terindeks di Scopus, WoS, dan lain-lain. Kewajiban ini memang bagian dari perjalanan akademik mahasiswa S3 yang harus dilakukan. Tapi yang membuat dia resah malam itu adalah pembayaran setiap publikasi yang sangat mahal. Dia membuka diskusi dengan kasus rapat Komisi X DPR RI 2026 yang menyoroti mahalnya biaya publikasi di jurnal internasional.
Kira-kira refleksi teman saya begini: kita sudah melakukan penelitian semaksimal mungkin, menghasilkan temuan yang menarik, tapi untuk publikasi hasil penelitian itu kita masih harus bayar lagi ke jurnal tempat kita publikasi. Sebenarnya ini nggak rasional. Harusnya mereka yang membayar kita, karena kita sudah mempublikasikan hasil riset kita di jurnal mereka.
Biaya Publikasi yang Mahal
Keresahan teman ini sebenarnya sudah jadi keresahan umum di kalangan akademisi. Salah satu alasan kenapa akademisi tidak produktif menulis dan menghasilkan penelitian adalah karena biaya publikasi yang sangat mahal. Ini bukan hanya terjadi pada publikasi di jurnal internasional bereputasi, tapi hal yang sama juga terjadi di jurnal nasional bereputasi (SINTA).
Di satu sisi, seorang dosen diakui profesional kalau dia bisa menghasilkan riset-riset berkualitas, karena penelitian adalah salah satu tuntutan Tridharma Perguruan Tinggi. Di sisi lain, riset tersebut wajib dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional terindeks. Memang ada sebagian jurnal yang free APC, tapi prosesnya sangat lama, butuh enam bulan sampai satu tahunan. Padahal di saat yang sama, kebutuhan publikasi dosen ataupun mahasiswa S3 harus dipenuhi, baik sebagai persyaratan guru besar maupun persyaratan ujian akhir disertasi atau pengambilan ijazah S3.
SINTA Perlu Dibenahi
Selain soal biaya mahal, menurut saya yang juga perlu dilakukan kementerian adalah memperbaiki sistem publikasi kita di SINTA. Saat ini tidak sedikit jurnal SINTA yang sudah dijadikan bisnis. Jurnal bukan lagi jadi tempat atau wadah untuk penyebaran hasil riset, tapi dimanfaatkan untuk bisnis. Kualitas tulisan nomor sekian, yang penting Anda sanggup bayar berapa untuk publikasi. Yang sanggup bayar tentu diprioritaskan untuk terbit di edisi lebih cepat, walaupun submit-nya baru saja dilakukan.
Karena itu, proses akreditasi jurnal yang terindeks SINTA harus benar-benar diawasi oleh kementerian. Kalau bisa, supaya tidak terjadi subjektivitas, seluruh jurnal SINTA dipegang saja oleh kementerian. Dibuat semacam lembaga baru untuk mengelola jurnal. Jadi dosen submit di situ, lalu tulisannya dinilai langsung oleh orang-orang yang ditunjuk kementerian.
Mungkin ada yang bertanya, apa kementerian sanggup mengelola jurnal sebanyak itu, dan apa nanti antreannya tidak makin panjang? Menurut saya bisa, asal penilainya diambil dari berbagai perguruan tinggi, dipilih secara terbuka, dan ada batas waktu penilaian yang jelas. Yang penting, tidak ada lagi transaksi antara penulis dengan pengelola jurnal. Penataan ini penting bagi kementerian, karena ini merupakan rantai kejahatan akademik yang benar-benar menggerogoti keadaban perguruan tinggi kita.
Lulus dengan Artikel, Tanpa Skripsi
Persoalan ini juga sampai ke mahasiswa S1. Sejak keluarnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, skripsi tidak lagi wajib jadi syarat kelulusan. Bayangkan, ada banyak perguruan tinggi yang mewajibkan mahasiswanya hanya dengan publikasi SINTA 3 ataupun SINTA 2, kemudian lulus tanpa skripsi. Menurut saya ini benar-benar aneh. Skripsi dengan artikel itu dua hal yang berbeda.
Di skripsi, mahasiswa dipaksa untuk membaca banyak teori, menyusun metodologi yang jadi alat untuk mengambil data di lapangan, sampai nanti menyusun hasil dan pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian. Di artikel pun demikian, tapi artikel hanya intisari kecil dari skripsi. Isinya maksimal hanya 7.000 kata, kalau dihalamankan cuma 12 sampai 13 halaman. Menyusun skripsi juga menguji mental dan emosional mahasiswa, bukan hanya sekadar pengetahuan.
Apalagi kalau jurnalnya sudah bisa "dibayar" supaya cepat terbit. Ini persoalan serius yang dihadapi dunia perguruan tinggi kita, yaitu bagaimana mengembalikan lagi mental perjuangan mahasiswa. Jangan hanya menghasilkan lulusan yang instan, tapi lulusan yang mau berproses, yang menjaga mental, emosi, dan kemampuan pengetahuan sekaligus.
Malam itu di kafe kami memang tidak menemukan jawaban apa-apa. Tapi pertanyaan teman saya masih terus kepikiran sampai sekarang: kenapa kita yang meneliti justru kita juga yang harus bayar? Semoga kementerian mau mendengar keresahan seperti ini dan mulai menata ulang sistem publikasi kita.
