Kota Semakin Padat, Siapa yang Menanggung Biayanya?

Ilustrasi kepadatan kota yang memicu kemacetan, polusi udara, dan meningkatnya biaya hidup masyarakat. (Ilustrasi by chatgpt)

Kota selalu menjadi magnet bagi banyak orang. Lapangan pekerjaan, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan berbagai peluang ekonomi membuat masyarakat datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, ketika jumlah penduduk terus bertambah dan pembangunan semakin meluas, muncul persoalan yang tidak bisa diabaikan: siapa yang harus menanggung biaya dari kota yang semakin padat?

Kepadatan kota bukan hanya persoalan banyaknya bangunan atau kendaraan di jalan. Dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari perjalanan yang semakin lama, biaya tempat tinggal yang sulit dijangkau, kualitas udara yang menurun, hingga berkurangnya ruang terbuka untuk beraktivitas. Kota memang menawarkan peluang, tetapi kehidupan di dalamnya juga dapat menghadirkan beban yang tidak sedikit.

Salah satu persoalan paling nyata adalah kemacetan. Waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, belajar, atau berkumpul bersama keluarga justru habis di perjalanan. Pengeluaran untuk bahan bakar dan transportasi juga bertambah. Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam Indonesia Sustainable Mobility Outlook 2025 mengutip estimasi Bank Dunia bahwa kemacetan menimbulkan kerugian ekonomi nasional sedikitnya 4 miliar dolar AS per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemacetan bukan sekadar gangguan perjalanan, melainkan persoalan ekonomi yang berdampak luas.

Selain transportasi, tempat tinggal menjadi tantangan besar bagi masyarakat perkotaan. Harga rumah dan biaya sewa yang tinggi membuat sebagian warga harus tinggal jauh dari tempat kerja atau memilih hunian dengan keterbatasan ruang dan fasilitas. Akibatnya, mereka menghadapi beban ganda: biaya tempat tinggal dan biaya perjalanan. Sementara itu, pembangunan kawasan baru tidak selalu diikuti oleh penyediaan transportasi umum, fasilitas kesehatan, sekolah, dan ruang publik yang memadai.

Pertanyaannya, apakah seluruh beban tersebut seharusnya ditanggung oleh warga? Masyarakat memang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan lingkungan kota. Namun, pemerintah dan pengembang juga memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berlangsung secara terencana. Jika pembangunan lebih banyak mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kebutuhan warga, manfaatnya berisiko tidak dirasakan secara merata, sedangkan dampak buruknya justru menjadi beban masyarakat luas.

Karena itu, pembangunan kota perlu berorientasi pada kualitas hidup, bukan hanya pertumbuhan gedung dan infrastruktur. Transportasi umum yang terjangkau, hunian layak, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, serta akses terhadap fasilitas dasar harus menjadi bagian utama perencanaan kota. Pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan ekonomi.

Pada akhirnya, kota yang maju bukan hanya kota dengan gedung tinggi, jalan lebar, dan pusat bisnis yang ramai. Kota yang baik adalah kota yang memungkinkan warganya hidup dengan layak tanpa harus terus-menerus membayar mahal akibat kemacetan, tempat tinggal, dan lingkungan yang tidak sehat. Ketika kota semakin padat, tanggung jawab mengatasi dampaknya tidak boleh dibebankan kepada warga seorang diri. Sebab, keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari kesejahteraan orang-orang yang tinggal di dalamnya, bukan hanya dari seberapa cepat kota itu berkembang.

[Baca laporan IESR](https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2025/07/Indonesia-Sustainable-Mobility-Outlook-2025-IESR-2.pdf).