Penyadapan vs Privasi Kita

Sumber Foto: https://www.pexels.com/id-id/foto/batang-tangkai-balok-palang-7299490/

Bayangkan sebuah ruang tamu yang tenang. Sepasang suami istri bercakap soal tagihan listrik, rencana liburan, dan keluhan tentang pekerjaan. Mereka tidak tahu, ada pihak lain yang ikut mendengarkan setiap kata dengan cara penyadapan.

"Kalau tidak bersalah, kenapa harus takut?" begitu sebagian orang biasa berkata. Namun pertanyaan yang lebih tepat justru lain adalah siapa yang boleh mendengar, atas izin siapa, untuk perkara apa, dan sampai kapan?

Itulah inti dari persoalan penyadapan. Di satu sisi, penyadapan dipuji sebagai senjata ampuh untuk membongkar kejahatan besar. Di sisi lain, penyadapan dikhawatirkan sebagai pintu masuk bagi negara untuk mengintip kehidupan pribadi warganya. Seperti pisau dapur, alat yang sama bisa dipakai untuk memasak, bisa pula melukai.

Kejahatan zaman sekarang jarang lagi dirancang di tempat terbuka. Korupsi yang tertata rapi, peredaran narkotika lintas negara, pencucian uang, hingga terorisme kini bergerak lewat saluran komunikasi canggih. Ada telepon satelit, ada aplikasi pesan yang isinya diacak sedemikian rupa sehingga hanya pengirim dan penerima yang bisa membacanya.

Akibatnya, aparat penegak hukum makin sulit menemukan bukti. Di tempat kejadian perkara, jejak fisik sering kali sedikit atau bahkan tidak ada. Pelaku tidak meninggalkan pisau berdarah, hanya percakapan yang disepakati diam-diam.

Di titik inilah penyadapan sering menjadi kunci. Rekaman percakapan atau lalu lintas data yang ditangkap saat peristiwa berlangsung dapat memberi petunjuk awal tentang siapa berbuat apa. Karena itu, banyak pakar menyebutnya sebagai alat penyidikan yang paling efektif untuk menembus tembok kerahasiaan sindikat kejahatan.

Masalahnya adalah penyadapan bukan alat biasa. Penyadapan termasuk campur tangan negara yang paling dalam terhadap ruang pribadi seseorang. Menggeledah rumah masih bisa kita lihat dan kita protes saat itu juga. Penyadapan berlangsung senyap, dan korbannya sering baru tahu setelah semuanya selesai.

Tanpa aturan yang jelas, pengawasan yang ketat, dan dasar konstitusi yang kuat, penyadapan mudah tergelincir menjadi alat kesewenang-wenangan. Yang tadinya dipakai memburu koruptor bisa saja dipakai untuk mengawasi lawan politik, wartawan, atau siapa pun yang tidak disukai penguasa.

Bagaimana hukum Indonesia memandang penyadapan? Apa saja batas yang tidak boleh dilanggar supaya penyadapan tidak berubah menjadi ancaman bagi hak setiap warga?

Kata "menyadap" awalnya punya arti yang sangat sederhana yaitu menoreh batang pohon untuk mengambil getahnya. Dalam hukum modern, artinya meluas. Penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, atau mencatat percakapan dan data komunikasi secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang yang berkomunikasi.

Ketika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan lewat UU Nomor 8 Tahun 1981, dunia komunikasi masih sederhana. Telepon rumah berkabel dianggap barang mewah, sedangkan internet dan telepon seluler belum dikenal masyarakat. Wajar jika KUHAP lama tidak menyebut kata penyadapan sama sekali, apalagi mengatur cara membuktikan rekaman digital.

Sekarang keadaannya jauh berbeda. Penyadapan tidak lagi sekadar menempelkan alat dengar pada kabel. Penyadapan meliputi jaringan telekomunikasi, serat optik, hingga aplikasi pesan instan yang terenkripsi.

Ada satu hal lagi yang membuat urusan ini rumit. Di zaman kecerdasan buatan (AI), suara dan pesan bisa dipalsukan dengan sangat meyakinkan lewat teknologi deepfake. Karena itu, sebuah rekaman tidak bisa langsung dipercaya hanya karena terdengar mirip suara seseorang.

Di sinilah ahli digital forensik berperan. Mereka memeriksa apakah berkas rekaman yang diputar di ruang sidang benar-benar sama dan utuh dengan yang diambil dari penyedia layanan. Salah satu caranya memakai hash value, semacam sidik jari digital. Jika satu saja bagian rekaman diubah, sidik jarinya ikut berubah. Ahli juga memeriksa chain of custody, yaitu catatan siapa saja yang memegang bukti dari awal sampai akhir, agar tidak ada celah untuk diutak-atik.

UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru mencoba mengejar perkembangan ini. Dalam Pasal 1 angka 36, penyadapan didefinisikan mencakup tindakan terhadap transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel, nirkabel, maupun sistem elektronik berbasis internet, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.

Penyadapan yang tak terkendali membuat suasana hidup bernegara jadi tidak nyaman. Orang merasa selalu diawasi, kehilangan rasa aman, dan martabatnya terusik. Karena itu, hak atas privasi dijaga berlapis dalam hukum kita.

Pertama, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menjamin setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya, serta berhak merasa aman dari ancaman ketakutan.

Kedua, Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyinya, kemerdekaan dan kerahasiaan surat-menyurat, termasuk komunikasi lewat sarana elektronik, tidak boleh diganggu. Pengecualiannya hanya atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah menurut undang-undang.

Namun hak ini bukan hak yang tak bisa disentuh sama sekali. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 membolehkan negara membatasi hak seseorang, asalkan pembatasan itu diatur dengan undang-undang. Artinya, dibuat oleh DPR bersama pemerintah, bukan ditentukan sepihak oleh aparat atau lewat aturan setingkat menteri. Pembatasannya pun harus punya tujuan sah, misalnya menjaga keamanan dan ketertiban umum, dalam masyarakat yang demokratis.

Ini sejalan dengan prinsip negara hukum (rule of law) yaitu alat negara hanya boleh bertindak atas dasar hukum yang tertulis, bukan atas kemauannya sendiri. Penyadapan tanpa dasar hukum yang sah, kata para ahli, bukan sekadar pelanggaran prosedur dan pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk memahami arah perubahan aturan penyadapan, para ahli sering memakai teori pakar hukum Amerika Serikat, Herbert L. Packer. Ia membedakan dua cara pandang dalam sistem peradilan pidana.

Cara pandang pertama disebut crime control model. Yang dikejar adalah cepat dan efisien menindak pelaku, dengan keleluasaan besar bagi aparat. Tanpa pengawasan, cara pandang ini mudah menjadikan penyadapan senjata yang menekan privasi warga.

Cara pandang kedua disebut due process model. Di sini yang dijaga adalah martabat manusia, praduga tak bersalah, kesetaraan antara penegak hukum dan terdakwa, serta pengawasan hakim agar aparat tidak menyalahgunakan kekuasaan.

KUHAP baru, UU Nomor 20 Tahun 2025, disebut menandai pergeseran dari cara pandang pertama menuju yang kedua. Penyadapan kini digolongkan sebagai upaya paksa, sejajar dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Maknanya jelas, penyadapan diakui sebagai tindakan yang mengurangi hak seseorang, sehingga hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang ketat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga Densus 88 dan lembaga intelijen punya dasar hukum sendiri-sendiri. Prosedur izin, batas waktu, dan tata cara pelaksanaannya berbeda-beda. Ibarat jalan raya yang tiap daerahnya punya aturan lalu lintas sendiri, hasilnya membingungkan dan membuka celah penyalahgunaan.

Berdasarkan prinsip due process of law dan KUHAP baru, penyadapan kini "dipagari" lima batasan. Pagar-pagar ini yang membedakan penyadapan sah dari pengintaian sewenang-wenang.

1. Jalan terakhir, dan hanya untuk kejahatan berat

Penyadapan tidak boleh menjadi langkah rutin untuk setiap perkara. Ia dipandang sebagai ultima ratio, yaitu jalan terakhir. Aparat baru boleh menempuhnya bila cara penyidikan biasa terbukti gagal, tidak mungkin dilakukan, atau membahayakan keselamatan petugas.

Jenis perkaranya pun dibatasi pada kejahatan berat dan luar biasa yang sulit dibuktikan dengan cara biasa, seperti korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, dan perdagangan orang. Selain itu, kejahatan yang ancaman hukumannya berat, umumnya lima tahun penjara ke atas. Mencuri ayam atau bertengkar dengan tetangga jelas tidak masuk daftar.

2. Harus ada izin pengadilan, bukan sekadar niat aparat

Polisi, jaksa, KPK, atau BNN tidak boleh memberi izin menyadap kepada dirinya sendiri. Mereka harus meminta izin tertulis dari pengadilan, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri. Hakim memeriksa lebih dulu apakah bukti permulaan cukup dan apakah tindakan itu benar-benar mendesak.

Pemeriksaan di muka ini menutup pintu bagi fishing expedition, yaitu kebiasaan menyadap banyak orang serampangan, seperti menebar jaring ke laut, dengan harapan ada ikan yang nyangkut. Permohonan izin harus menyebut identitas sasaran, daftar perangkat komunikasi yang disadap, alasan hukumnya, dan lamanya penyadapan.

3. Bukti hasil sadapan ilegal tidak berlaku

Pagar ini barangkali yang paling tegas. Hukum mengenal doktrin exclusionary rule, atau yang sering disebut "buah dari pohon beracun". Jika pohonnya beracun, yaitu cara memperolehnya melanggar hukum, maka buahnya, yaitu buktinya, juga tidak boleh dimakan.

Pasal 235 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa alat bukti yang oleh hakim dinyatakan tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat dipakai di sidang dan tidak punya kekuatan pembuktian.

Akibatnya, sejernih apa pun rekaman dan seterang apa pun pengakuan di dalamnya, bila penyadapannya dilakukan tanpa izin atau melanggar prosedur, rekaman itu harus disingkirkan hakim. Pesannya: tujuan baik tidak menghalalkan cara yang melanggar hukum.

4. Percakapan dengan pengacara dilarang disadap

Siapa pun yang didakwa berhak menyiapkan pembelaan secara bebas dan rahasia bersama advokatnya. Bayangkan jika strategi pembelaan bisa didengar oleh pihak yang menuntut. Pertandingan jadi tidak adil sejak awal.

Karena itu, KUHAP baru melarang penyadapan terhadap hubungan komunikasi antara advokat dan kliennya. Menurut Pasal 152 ayat (1), pengawasan terhadap pembicaraan tersangka dengan advokat hanya boleh dilakukan dengan cara "mengawasi tanpa mendengar isi pembicaraan". Pengecualiannya sangat sempit, yaitu untuk kejahatan terhadap keamanan negara yang amat genting.

5. Ada batas waktu, ada audit, dan data yang tak relevan harus dimusnahkan

Penyadapan tidak boleh berjalan tanpa ujung. Batas waktunya ditentukan ketat. Sebagai contoh, dalam pengaturan yang dibahas para ahli, penyadapan dibatasi maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 30 hari.

Lembaga penegak hukum juga wajib tunduk pada audit, baik internal maupun eksternal. Dan ini penting bagi kita semua: data pribadi warga yang ikut terekam tetapi tidak berkaitan dengan perkara harus dimusnahkan. Tujuannya mencegah rekaman pribadi disalahgunakan untuk memeras, baik secara politik maupun bisnis.

Lalu bagaimana bila seseorang merasa disadap tanpa dasar hukum? Dulu jalannya sempit. Praperadilan, yaitu sidang untuk menguji sah tidaknya tindakan aparat, hanya mencakup penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penggeledahan dan penyitaan. Penyadapan tidak termasuk. Padahal sifatnya senyap, sehingga korban sering baru tahu setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

KUHAP baru mencoba menambal kelemahan itu. Pasal 158 huruf a menyatakan pengadilan negeri berwenang memeriksa sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, dan penyadapan kini termasuk di dalamnya. Pasal 163 ayat (3) huruf d menambahkan, jika praperadilan memutuskan penyadapan itu tidak sah, hasil sadapannya dinyatakan tidak sah dan dilarang dipakai sebagai alat bukti di persidangan. Korban penyadapan ilegal juga berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi nama baik.

Kehadiran KUHAP baru adalah langkah besar. Penyadapan kini diakui sebagai upaya paksa, dan hasilnya diakui sebagai bukti elektronik tersendiri. Namun urusannya belum tuntas. Sesuai Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru dan Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, DPR dan pemerintah masih berutang satu hal yaitu Undang-Undang khusus tentang penyadapan.

Undang-undang itu dibutuhkan agar standar penyadapan di semua lembaga seragam, audit diperketat, dan tidak ada lagi aturan yang membingungkan. Pada akhirnya, penyadapan ibarat pedang tajam di tangan penegak hukum. Dengan aturan, izin hakim, dan pengawasan yang tepat, pedang itu melindungi masyarakat. Tanpa semua itu, penyadapan bisa berbalik melukai kita semua.