30 Contoh Soal UKP 2026 dan Kisi-kisinya
Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 12 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMempelajari contoh soal UKP 2026 menjadi hal penting yang perlu dilakukan masyarakat demi memperoleh pengakuan kompetensi di bidang pajak. Penguasaan terhadap materi ini akan memberikan kemudahan dalam memahami struktur dan tipe pertanyaannya.
Melalui persiapan yang matang, calon peserta dapat mengukur sejauh mana kesiapan materi maupun regulasi perpajakan yang telah dikuasai. Pengetahuan terhadap kisi-kisi ujian tentunya akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam meraih hasil terbaik.
Kisi-Kisi Soal UKP 2026
Melansir laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Learning Center atau KLC, cakupan materi Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) dibagi menjadi empat berdasarkan tingkatannya. Berikut rinciannya:
1. Tingkat A
Bea meterai.
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), serta Pengadilan Pajak (PP).
Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP).
PPh Pemotongan dan Pemungutan (Pot/Put).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN.
2. Tingkat B
Akuntansi Perpajakan Badan Dalam Negeri.
Bea meterai OP.
KUP, PPSP, dan PP Badan Dalam Negeri serta OP.
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, serta Sektor Lainnya (PBB-P5L) Badan Dalam Negeri.
PPh OP.
PPh Pot/Put Badan Dalam Negeri dan OP.
PPN dan SPT PPN Badan Dalam Negeri serta OP.
3. Tingkat C
Akuntansi Perpajakan Badan Dalam Negeri dan transaksi internasional.
Bea meterai OP.
KUP, PPSP, dan PP Badan Dalam Negeri serta OP.
Pajak internasional transaksi internasional.
PBB-P5L Badan Dalam Negeri.
PPh Badan Dalam Negeri dan transaksi internasional.
PPh OP.
PPh Pot/Put Badan Dalam Negeri, OP, dan transaksi internasional.
PPN dan SPT PPN Badan Dalam Negeri serta OP.
Contoh Soal UKP 2026
Sebagai bahan pembelajaran diri, berikut beberapa contoh soal UKP 2026 untuk semua tingkatan dan kunci jawabannya:
a. Tingkat A
1. Dokumen kuitansi pembayaran dengan nominal Rp6.000.000,- yang dibuat sebagai bukti pelunasan transaksi perdagangan barang merupakan objek yang dikenakan Bea Meterai.
Berapakah tarif Bea Meterai yang terutang atas dokumen transaksi tersebut berdasarkan regulasi terbaru?
a. Bebas Bea Meterai
b. Rp3.000,-
c. Rp6.000,-
d. Rp10.000,-
Kunci jawaban: d.
2. Apabila Surat Tagihan Pajak (STP) dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak, maka tindakan penagihan pajak menggunakan Surat Paksa dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu.
Berapa lamakah batas waktu pembayaran sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan sebelum dilanjutkan ke prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)?
a. 7 hari
b. 14 hari
c. 1 bulan
d. 2 bulan
Kunci jawaban: c.
3. Seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai pegawai swasta menerima penghasilan bruto dalam satu tahun pajak sebesar Rp120.000.000,-.
Dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak, komponen apakah yang berfungsi sebagai pengurang langsung dari penghasilan neto guna menghitung besarnya pajak terutang?
a. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
b. Biaya jabatan secara keseluruhan tanpa batas
c. Zakat yang disalurkan tanpa melalui lembaga resmi
d. Sisa kerugian dari kegiatan usaha milik keluarga
Kunci jawaban: a.
4. Pemberi kerja memberikan fasilitas tempat tinggal berupa rumah sewa kepada seorang karyawan tetapnya. Bagaimana perlakuan pemotongan PPh Pasal 21 atas pemberian fasilitas kenikmatan rumah sewa tersebut bagi karyawan terkait?
a. Bebas sama sekali dari pemotongan PPh Pasal 21
b. Dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 atas nilai kenikmatan yang diterima
c. Hanya dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas pemilik rumah
d. Diperhitungkan sebagai penghasilan tidak teratur dengan tarif tetap 5%
Kunci jawaban: b.
5. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean. Kapan saat yang paling tepat untuk membuat Faktur Pajak tersebut?
a. Pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang
b. Saat penerimaan pembayaran atau saat penyerahan barang terjadi mana yang lebih dahulu
c. Saat pembuatan Laporan Keuangan Tahunan oleh PKP
d. Pada tanggal penagihan pajak dilakukan oleh pihak fiskus
Kunci jawaban: b.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan Bea Meterai yang dilakukan dengan sengaja meniru atau memalsukan meterai tempel dapat dikenakan sanksi pidana.
Lembaga manakah yang memegang kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan ini?
a. Badan Pemeriksa Keuangan
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
c. Dinas Pendapatan Daerah setempat
d. Mahkamah Agung
Kunci jawaban: b.
7. Bapak Ahmad merupakan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha perdagangan eceran.
Apabila ia memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam menghitung pajak terutangnya, syarat utama yang harus dipenuhi dalam kewajiban perpajakannya adalah...
a. Wajib menyelenggarakan pembukuan secara komprehensif
b. Memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun dan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak
c. Melakukan pembayaran PPN secara mandiri tanpa dikreditkan
d. Memiliki surat izin usaha dari kementerian terkait saja
Kunci jawaban: b.
8. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
Berapakah besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa manajemen atau jasa konsultan?
a. 1% dari jumlah bruto
b. 2% dari jumlah bruto
c. 5% dari jumlah bruto
d. 15% dari jumlah bruto
Kunci jawaban: b.
9. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh fiskus, maka upaya hukum awal yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak adalah berupa...
a. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri
b. Permohonan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak
c. Pengajuan Peninjauan Kembali langsung ke Mahkamah Agung
d. Permohonan Restitusi secara instan
Kunci jawaban: b.
10. Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memenuhi kriteria formal maupun material. Jenis Pajak Masukan manakah di bawah ini yang dipastikan tidak dapat dikreditkan oleh PKP?
a. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha
b. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Lengkap
c. Pajak Masukan atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan yang tidak disewakan
d. Pajak Masukan yang dikreditkan pada masa pajak yang sama
Kunci jawaban: c.
b. Tingkat B
1. PT Mulia Bersama menerima pembayaran atas jasa konsultasi manajemen dari PT Utama Karya sebesar Rp100.000.000 (tidak termasuk PPN).
Bagaimana pencatatan jurnal transaksi pemotongan PPh Pasal 23 yang benar bagi PT Mulia Bersama sebagai penerima penghasilan?
a. Kas (Debet) Rp98.000.000, PPh Pasal 23 Dibayar Di Muka (Debet) Rp2.000.000, pada Pendapatan Jasa (Kredit) Rp100.000.000
b. Kas (Debet) Rp100.000.000, pada Pendapatan Jasa (Kredit) Rp98.000.000, Utang PPh Pasal 23 (Kredit) Rp2.000.000
c. Kas (Debet) Rp98.000.000, Beban PPh Pasal 23 (Debet) Rp2.000.000, pada Pendapatan Jasa (Kredit) Rp100.000.000
d. Piutang Usaha (Debet) Rp100.000.000, pada Pendapatan Jasa (Kredit) Rp98.000.000, PPh Pasal 23 Dibayar Di Muka (Kredit) Rp2.000.000
Kunci jawaban: a
2. Dokumen perjanjian kerjasama yang dibuat di luar negeri namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan di Indonesia wajib dilunasi Bea Meterai melalui mekanisme pemeteraian kemudian.
Pihak manakah yang menjadi pihak terutang Bea Meterai atas dokumen tersebut?
a. Pihak luar negeri yang menandatangani dokumen
b. Pihak yang menggunakan dokumen tersebut di Indonesia
c. Pejabat pengadilan yang menerima dokumen
d. Pihak yang memproduksi dokumen perjanjian
Kunci jawaban: b
3. Wajib Pajak Badan yang menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Berapakah batas waktu maksimal bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan surat keberatan tersebut sejak tanggal dikirimnya SKPKB?
a. 1 bulan
b. 2 bulan
c. 3 bulan
d. 6 bulan
Kunci jawaban: c
4. PT Cahaya Perkebunan memiliki areal perkebunan kelapa sawit dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi sebesar Rp10.000.000.000 dan NJOP bangunan sebesar Rp2.000.000.000.
Jika NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp12.000.000 dan NJKP sebesar 40%, berapa PBB-P5L terutang jika tarif PBB sebesar 0,5%?
a. Rp23.976.000
b. Rp24.000.000
c. Rp47.952.000
d. Rp48.000.000
Kunci jawaban: a
5. Budi merupakan seorang wirausahawan dengan status menikah dan memiliki 3 orang anak (K/3). Istri Budi tidak memiliki penghasilan sendiri. Berapakah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berhak diperoleh Budi untuk perhitungan PPh Orang Pribadi?
a. Rp54.000.000
b. Rp58.500.000
c. Rp67.500.000
d. Rp72.000.000
Kunci jawaban: d
6. PT Buana Perkasa memberikan fasilitas tempat tinggal berupa rumah sewaan di daerah terpencil kepada karyawannya.
Bagaimana perlakuan PPh Pasal 21 atas pemberian fasilitas natura atau kenikmatan tempat tinggal di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
a. Dipotong PPh Pasal 21 Final sebesar 10% dari nilai sewa
b. Dikecualikan dari objek pemotongan PPh Pasal 21
c. Dipotong PPh Pasal 21 sebagai penghasilan tidak teratur
d. Dikenakan PPh Pasal 22 atas fasilitas tempat tinggal
Kunci jawaban: b
7. Seorang praktisi hukum penerima honorarium jasa profesi menerima pembayaran sebesar Rp50.000.000 dari PT Wahana Kirana. Berapakah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium tenaga ahli tersebut?
a. Rp25.000.000 (50% dari penghasilan bruto)
b. Rp50.000.000 (100% dari penghasilan bruto)
c. Rp20.000.000 (40% dari penghasilan bruto)
d. Rp30.000.000 (60% dari penghasilan bruto)
Kunci jawaban: a
8. Manakah dari penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) berikut yang mendapatkan fasilitas PPN Dibebaskan dari pengenaan pajak?
a. Penyerahan jasa persewaan ruangan kantor di kawasan industri
b. Penyerahan makanan dan minuman yang disajikan di hotel atau restoran
c. Penyerahan unit rumah sederhana yang memenuhi kriteria batas harga dari pemerintah
d. Penyerahan jasa perawatan kendaraan bermotor
Kunci jawaban: c
9. PT Samudra Indah membeli aset tetap berupa mesin pabrik yang digunakan langsung untuk proses produksi BKP. Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut tercantum dalam Faktur Pajak resmi. Bagaimana perlakuan Pajak Masukan tersebut pada SPT Masa PPN?
a. Tidak dapat dikreditkan karena tergolong barang modal
b. Dapat dikreditkan dalam Masa Pajak yang bersangkutan atau paling lambat 3 masa pajak berikutnya
c. Wajib dibebankan seluruhnya sebagai biaya operasional
d. Hanya dapat dikreditkan sebesar 50% dari total Pajak Masukan
Kunci jawaban: b
10. Yayasan Pendidikan Nusa Bangsa mengumpulkan dana bantuan hibah dari donatur untuk operasional sekolah nirlaba. Bagaimana perlakuan PPh Badan atas penerimaan dana hibah tersebut sepanjang tidak ada hubungan usaha maupun kepemilikan?
a. Dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 0,5%
b. Merupakan objek Pajak Penghasilan Badan yang wajib dilaporkan
c. Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan
d. Dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2%
Kunci jawaban: c
c. Tingkat C
1. PT Cahaya Perkasa menjual mesin produksi yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan seharga Rp200.000.000. Mesin tersebut memiliki nilai sisa buku komersial sebesar Rp120.000.000 dan nilai sisa buku fiskal sebesar Rp100.000.000.
Bagaimana perlakuan pencatatan jurnal akuntansi perpajakan untuk mencatat keuntungan pengalihan aktiva tersebut secara fiskal?
a. Keuntungan pengalihan aktiva diakui sebesar Rp80.000.000,00 pada laporan keuangan fiskal.
b. Keuntungan pengalihan aktiva diakui sebesar Rp100.000.000,00 pada laporan keuangan fiskal.
c. Keuntungan pengalihan aktiva diakui sebesar Rp120.000.000,00 pada laporan keuangan fiskal.
d. Pengalihan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak sehingga tidak ada koreksi fiskal.
Kunci jawaban: b.
2. Dokumen perjanjian sewa-menyewa bangunan usaha bernilai Rp500.000.000,00 dibuat dalam 2 rangkap oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Kapan saat terutang Bea Meterai atas dokumen perjanjian tersebut menurut undang-undang yang berlaku?
a. Saat dokumen diserahkan kepada pejabat pembuat akta tanah.
b. Saat berkas perjanjian selesai disusun dan ditandatangani oleh para pihak.
c. Saat proses pembayaran sewa bangunan direalisasikan lewat transfer bank.
d. Saat dokumen diajukan sebagai alat bukti di pengadilan.
Kunci jawaban: b.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan oleh fiskus kepada PT Nusa Indah. Apabila perusahaan merasa tidak setuju atas materi perhitungan dalam ketetapan tersebut, langkah hukum awal apa yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak?
a. Mengajukan permohonan banding langsung ke Pengadilan Pajak.
b. Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
c. Mengajukan gugatan atas tata cara penerbitan surat ke Pengadilan Negeri.
d. Mengajukan permohonan pembatalan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).
Kunci jawaban: b.
4. Sebuah entitas anak di Indonesia membayarkan dividen kepada entitas induk yang berdomisili di negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Apabila entitas induk tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) sesuai ketentuan, maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 26 adalah...
a. Dikenakan tarif P3B sebesar 10%.
b. Dikenakan tarif domestik PPh Pasal 26 sebesar 20%.
c. Dibebaskan dari pemotongan pajak karena asas timbal balik.
d. Dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 15%.
Kunci jawaban: b.
5. PT Gemilang memiliki area perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kategori Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan (PBB-P5L). Komponen apa yang dijadikan dasar perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tubuh Bumi untuk areal produktif?
a. Perhitungan hasil perkalian luas areal dengan Standar Investasi Tanaman (SIT).
b. Konversi nilai jual pasar tanah di sekitar lokasi perkebunan.
c. Perhitungan angka kapitalisasi hasil bersih produksi dalam satu tahun.
d. Penggabungan NJOP Bumi Saham dengan total biaya pembangunan sarana pendukung.
Kunci jawaban: c.
6. PT Buana Karya menerima pembayaran dividen dari anak perusahaan di dalam negeri dengan kepemilikan saham sebesar 30%. Bagaimanakah perlakuan pajak atas penghasilan dividen yang diterima oleh PT Buana Karya tersebut?
a. Dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%.
b. Dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% oleh pihak pemberi dividen.
c. Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (bukan objek PPh).
d. Dihitung sebagai penghasilan luar usaha yang wajib dikenakan tarif umum Pasal 17.
Kunci jawaban: c.
7. Seorang Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki status kawin dengan tanggungan 3 orang anak (K/3). Berapakah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berhak diperhitungkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak?
a. Rp54.000.000,00
b. Rp63.000.000,00
c. Rp67.500.000,00
d. Rp72.000.000,00
Kunci jawaban: d.
8. PT Jaya Abadi membayarkan imbalan jasa konsumsi manajemen kepada perusahaan luar negeri yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Jenis pemotongan Pajak Penghasilan apa yang wajib dilaksanakan oleh PT Jaya Abadi atas transaksi tersebut?
a. Pemotongan PPh Pasal 21.
b. Pemotongan PPh Pasal 23.
c. Pemotongan PPh Pasal 26.
d. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).
Kunci jawaban: c.
9. Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT Delta melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) pada tanggal 10 April 2026, sedangkan pembayaran baru diterima pada tanggal 25 Mei 2026.
Kapan pembuat Faktur Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan tersebut?
a. Tanggal 10 April 2026 saat penyerahan BKP dilakukan.
b. Tanggal 25 Mei 2026 saat pembayaran tunai diterima.
c. Akhir bulan Mei 2026 saat pembuatan laporan bulanan.
d. Bebas menentukan waktu sebelum pelaporan SPT Masa PPN.
Kunci jawaban: a.
10. Perusahaan multinasional memanfaatkan celah pembebanan utang yang melampaui batas kewajaran antara entitas sepengendali guna mengurangi beban pajak di Indonesia.
Ketentuan Anti Penghindaran Pajak (Anti-Avoidance Measures) manakah yang diterapkan fiskus untuk membatasi pembebanan biaya bunga tersebut?
a. Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules.
b. Thin Capitalization Rules.
c. Treaty Shopping.
d. Advance Pricing Agreement (APA).
Kunci jawaban: b.
Contoh soal UKP 2026 di atas hanya sebagai gambaran dan simulasi belajar dalam mempersiapkan diri. Perlu diingat bahwa naskah soal yang asli sepenuhnya menjadi dokumen rahasia milik Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu.
Baca Juga: Kewenangan Jurusita Pajak dalam Penagihan, Syarat, hingga Gajinya
(MDP)