Transjakarta Pulau Seribu Mulai 2027, Seperti Apa Skemanya?

Ilustrasi membahas Transjakarta Pulau Seribu. Foto: Pexels

Layanan Transjakarta Pulau Seribu diproyeksikan beroperasi mulai 2027. Hal ini menyusul pengalihan pengelolaan transportasi laut dari kawasan daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Sebelumnya, operasional moda transportasi laut menuju Pulau Seribu berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Selain itu, masyarakat kepulauan juga ikut mengelola angkutan laut secara mandiri.

Skema Transjakarta Pulau Seribu

Ilustrasi memahami skema Transjakarta Pulau Seribu. Foto: Pexels

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pengalihan operasional transportasi laut dari dan menuju kawasan Kepulauan Seribu sebagai langkah yang tepat. Dia mengatakan pengelolaan oleh PT Transjakarta akan meningkatkan efisiensi.

“Saya memutuskan untuk mengelola transportasi dari Jakarta daratan ke Kepulauan Seribu, itu akan dikelola oleh Transjakarta,” kata Pramono di RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, Senin, 10 Agustus 2026, seperti dikutip dari laman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Administrasi Kepulauan Seribu.

Kendati demikian, Pramono menuturkan bahwa mekanisme pengalihannya kini masih memasuki tahap pematangan. Proses pendalaman ini mencakup perubahan Peraturan Daerah (Perda) hingga Peraturan Gubernur (Pergub), dan termasuk penetapan besaran tarifnya.

Meski begitu, dia memastikan bahwa tarif Transjakarta Pulau Seribu nantinya akan lebih murah, karena dikelola secara profesional oleh PT Transjakarta.

Rekomendasi MPR

Mengutip dari laman resmi MPR RI, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta Fahira Idris menyambut positif pengalihan operasional transportasi laut.

Dia menilai keputusan tersebut menjadi terobosan dalam kesetaraan layanan transportasi bagi warga Jakarta.

Lebih lanjut, dia memberikan enam rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta agar tata kelola transportasi laut Kepulauan Seribu oleh PT Transjakarta berjalan dengan baik. Berikut rinciannya:

1. Peran Integrasi JakLingko Laut

Fahira menegaskan Transjakarta tidak boleh hanya berperan sebagai pengelola armada kapal semata. Transjakarta harus menjadi pengintegrasi seluruh rantai moda transportasi laut dari wilayah daratan Jakarta hingga antarpulau di Kepulauan Seribu.

Sistem tiket terpadu dan kepastian jadwal sangat penting untuk memudahkan mobilitas warga. Skema ini wajib terhubung langsung dengan rute bus Transjakarta, Mikrotrans, hingga moda transportasi berbasis rel di darat.

2. Prioritas bagi Masyarakat Lokal

Dia mendorong adanya kuota tiket khusus yang diprioritaskan bagi pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepulauan Seribu. Kelompok prioritas ini mencakup pelajar, pasien beserta pendamping, pekerja, dan pelaku usaha setempat.

Akses pemesanan tiket juga perlu dibuka secara daring (online) maupun luring (offline). Langkah ini bertujuan agar kelompok lanjut usia (lansia) dan warga yang minim akses digital tetap terlayani dengan baik.

3. Penetapan Tarif yang Adil

Fahira meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi khusus agar tarif Transjakarta Pulau Seribu bagi penduduk lokal tetap terjangkau. Sementara itu, skema tarif yang berbeda dapat diberlakukan bagi para wisatawan.

Informasi mengenai besaran subsidi, skema biaya, dan tarif tiap koridor wajib diumumkan secara transparan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan layanan tanpa membebani keuangan masyarakat.

4. Standar Keselamatan Ketat

Dia juga menekankan pentingnya penerapan standar kelaiklautan kapal dan jaminan keselamatan penumpang secara ketat. Hal itu mencakup pemenuhan kapasitas, ketersediaan jaket pelampung, hingga keahlian para awak kapal.

Manajemen Transjakarta juga dituntut untuk memberikan kepastian informasi terkait perubahan jadwal atau kendala cuaca secara cepat. Sistem pengembalian dana tiket dan penyediaan armada pengganti harus disiapkan saat darurat.

5. Pemberdayaan Pelaku Usaha Lokal

Fahira turut memaparkan bahwa pengoperasian moda baru transportasi laut ini tidak boleh mematikan mata pencaharian pelaku transportasi lokal. Pemilik kapal, awak, dan koperasi perahu setempat perlu dirangkul sebagai mitra kerja.

Pemerintah DKI Jakarta dapat memberikan pelatihan dan bantuan perbaikan armada agar memenuhi standar operasional. Pelaku usaha lokal ini nantinya bisa difokuskan untuk mengelola rute kapal pengumpan antarpulau.

6. Peralihan Bertahap dan Terukur

Tak hanya itu, Fahira menyarankan agar proses transisi menuju operasional penuh dilakukan secara bertahap dan partisipatif. Audit kesiapan dermaga, pemetaan kebutuhan warga, dan uji coba rute Transjakarta Pulau Seribu perlu dimaksimalkan terlebih dahulu.

Evaluasi kinerja layanan pun harus diukur langsung berdasarkan kepuasan dan kenyamanan penumpang. Indikator utamanya meliputi kemudahan akses tiket, ketepatan waktu, tingkat keselamatan, dan penanganan aduan warga.

(MDP)