Dua Tahun Prabowo: Program Besar, Rakyat Menanti Hasil

potret sidang kabinet paripurna 2 tahun pertama pemerintahan prabowo-gibran. Picture by @sekretariat kabinet

Dua tahun bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Namun, dua tahun seharusnya cukup untuk menunjukkan apakah sebuah pemerintahan sedang bergerak ke arah yang tepat atau justru semakin jauh dari persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pada 20 Oktober 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun. Berbagai program strategis telah diperkenalkan, anggaran besar telah dialokasikan, dan janji kesejahteraan terus digaungkan. Namun, di balik ambisi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan rakyat?

Keberhasilan pemerintahan tidak semestinya hanya diukur melalui jumlah program yang diluncurkan, besarnya anggaran yang dibelanjakan, atau optimisme yang disampaikan dalam pidato kenegaraan. Ukuran yang jauh lebih penting adalah perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi, tetapi Siapa yang Menikmati?

Pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah. Namun, angka pertumbuhan tidak selalu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam evaluasi yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertahan di kisaran 5 persen belum diikuti peningkatan kesejahteraan secara optimal.

Tekanan daya beli, stagnasi upah riil, tingginya pekerja informal, dan melemahnya industri manufaktur menjadi sejumlah persoalan yang masih membayangi perekonomian nasional.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata.

Apa artinya ekonomi tumbuh apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari? Apa gunanya angka pertumbuhan yang terlihat menjanjikan apabila kesempatan memperoleh pekerjaan layak belum berkembang secara memadai?

Pemerintah perlu menyadari bahwa masyarakat tidak menjalani kehidupan berdasarkan persentase pertumbuhan ekonomi. Mereka menjalani kehidupan berdasarkan harga kebutuhan pokok, pendapatan bulanan, kesempatan kerja, dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Karena itu, keberhasilan ekonomi tidak cukup dibuktikan melalui stabilitas angka makroekonomi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan produktif, memperkuat daya beli, dan mengurangi ketimpangan.

Makan Bergizi Gratis: Ambisi Besar yang Harus Diimbangi Akuntabilitas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan paling menonjol dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Secara prinsip, program ini memiliki tujuan yang penting. Pemenuhan gizi anak merupakan investasi jangka panjang yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia.

Namun, tujuan yang baik tidak serta-merta membebaskan sebuah program dari evaluasi.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk program MBG. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah, tetapi sekaligus menuntut standar transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang tinggi.

Evaluasi INDEF pada Oktober 2026 turut menyoroti persoalan tata kelola dan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program tersebut.

Persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar hambatan teknis. Ketika program menyangkut kesehatan anak-anak dan menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar, setiap kelemahan pengawasan harus menjadi perhatian serius.

Pemerintah perlu memastikan kualitas makanan, standar keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta efektivitas distribusi.

Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak pemenuhan gizi anak. Sebaliknya, kritik diperlukan agar tujuan program tidak dikalahkan oleh persoalan pelaksanaannya.

Jangan sampai keberhasilan program hanya dinilai berdasarkan jumlah makanan yang dibagikan, sementara kualitas, keamanan, dan dampak jangka panjangnya tidak mendapatkan perhatian yang sebanding.

Anggaran Negara dan Persoalan Prioritas

Setiap pemerintahan memiliki hak untuk menentukan prioritas pembangunan. Namun, prioritas tersebut harus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam evaluasi fiskal Oktober 2026 mencatat bahwa defisit APBN tahun 2025 mencapai 2,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, defisit pada akhir 2026 diperkirakan mencapai 2,85 persen terhadap PDB.

Angka tersebut memang masih berada di bawah batas defisit fiskal 3 persen. Namun, kedekatannya dengan batas tersebut menunjukkan semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah.

Di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas, negara juga harus memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang, subsidi energi, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan kebijakan anggaran.

Apakah seluruh program prioritas telah dirancang berdasarkan kemampuan fiskal yang realistis? Apakah alokasi anggaran telah mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dasar secara proporsional? Dan apakah masyarakat memperoleh informasi yang cukup untuk menilai efektivitas penggunaan uang negara?

Pemerintah tidak boleh terjebak pada pandangan bahwa semakin besar anggaran suatu program, semakin besar pula keberhasilannya.

Anggaran yang besar justru harus diikuti hasil yang terukur, pengawasan yang ketat, dan keberanian untuk memperbaiki kebijakan ketika pelaksanaannya tidak sesuai harapan.

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti pada Stabilitas Politik

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas demokrasi.

Pemerintahan yang kuat memang membutuhkan stabilitas politik. Namun, stabilitas tidak seharusnya dimaknai sebagai berkurangnya kritik atau melemahnya pengawasan terhadap kekuasaan.

Dalam laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Amnesty International Indonesia menyoroti berbagai persoalan hak asasi manusia, termasuk perlindungan ruang sipil, pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil, dan kondisi yang dihadapi pembela HAM.

Amnesty mencatat setidaknya 406 pembela HAM mengalami serangan selama periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026.

Temuan tersebut merupakan hasil pemantauan organisasi masyarakat sipil yang patut mendapat perhatian dan tindak lanjut secara terbuka.

Di sisi lain, Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026 menegaskan bahwa kritik dan koreksi diperlukan dalam demokrasi, sembari mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional.

Pernyataan tersebut merupakan sikap yang positif. Namun, komitmen terhadap demokrasi tidak cukup berhenti pada pengakuan bahwa kritik diperlukan.

Komitmen tersebut harus tercermin dalam perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi, partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Persatuan nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari kritik. Sebab, demokrasi yang sehat justru memberi ruang bagi masyarakat untuk berbeda pandangan tanpa harus merasa terancam.

Pemerintah yang percaya diri terhadap kinerjanya semestinya tidak takut terhadap pengawasan publik.

Ketika Kepercayaan Publik Mulai Diuji

Dua tahun pemerintahan juga menjadi momentum untuk melihat bagaimana masyarakat menilai arah kebijakan negara.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 1–10 Oktober 2026 menunjukkan bahwa 44,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sedangkan 53,4 persen menyatakan kurang atau tidak puas.

Hasil tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan survei SMRC pada November 2025, ketika tingkat kepuasan tercatat sebesar 81,2 persen.

Survei tentu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Persepsi masyarakat dapat dipengaruhi banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi, situasi politik, dan harapan terhadap pemerintah.

Namun, perubahan penilaian publik yang cukup besar tidak seharusnya diabaikan.

Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Modal tersebut tidak dapat dipertahankan hanya melalui komunikasi politik, pencitraan, atau penyampaian capaian program.

Kepercayaan dibangun melalui kebijakan yang konsisten, pelayanan publik yang berkualitas, serta kesediaan pemerintah mengakui dan memperbaiki kekurangan.

Dua Tahun Berlalu, Saatnya Mengukur Dampak

Tidak adil apabila seluruh persoalan struktural Indonesia dibebankan kepada pemerintahan yang baru berjalan dua tahun. Kemiskinan, ketimpangan, persoalan pendidikan, dan lemahnya kualitas lapangan kerja merupakan tantangan yang telah berlangsung jauh sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, warisan persoalan masa lalu juga tidak dapat terus-menerus dijadikan pembenaran atas kekurangan kebijakan hari ini.

Setelah dua tahun memegang kendali pemerintahan, Prabowo-Gibran memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan arah perubahan yang lebih terukur.

Program yang baik perlu dipertahankan. Kebijakan yang belum efektif harus diperbaiki. Sementara keputusan yang membebani masyarakat tanpa manfaat sebanding perlu dievaluasi secara terbuka.

Pemerintah juga perlu mengubah pendekatan dari sekadar mengejar besarnya program menuju pengukuran dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, rakyat tidak hanya membutuhkan negara yang mampu merancang program besar. Rakyat membutuhkan negara yang hadir ketika harga kebutuhan pokok meningkat, ketika pekerjaan sulit diperoleh, ketika layanan publik tidak memadai, dan ketika hak-hak warga negara membutuhkan perlindungan.

Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan adanya ambisi besar untuk melakukan perubahan. Namun, ambisi tersebut masih harus diuji melalui kualitas pelaksanaan, keberlanjutan pembiayaan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan pemerintahan bukanlah seberapa banyak janji yang berhasil dikemas menjadi program, melainkan seberapa banyak persoalan rakyat yang benar-benar berhasil diselesaikan.

Dan setelah dua tahun berlalu, pertanyaan itu masih layak diajukan: apakah negara sedang bergerak semakin dekat dengan kebutuhan rakyat, atau justru rakyat yang terus diminta bersabar menunggu hasilnya?