Harga Tepung Tapioka Melonjak, Pedagang Kecil dan Konsumen Jangan Dikorbankan

Mi ayam sebagai salah satu contoh makanan yang dijual oleh pelaku usaha kecil dan menggunakan bahan pangan dalam kegiatan usahanya.Sumber foto: Dokumentasi pribadi penulis.

Kenaikan harga tepung tapioka belakangan ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Bahan pangan yang selama ini banyak digunakan oleh pelaku usaha kecil tersebut mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh produsen, tetapi juga pedagang cilok, cireng, cimol, kerupuk, hingga masyarakat yang membeli makanan sehari-hari

Berdasarkan pemberitaan Republika pada 4 November 2026, harga tepung tapioka di Pasar Atas Baru, Cimahi, meningkat dari sekitar Rp12.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Artinya, terdapat kenaikan sebesar Rp8.000 dalam waktu relatif singkat. Sementara itu, laporan Republika pada 6 November 2026 menyebutkan harga tepung tapioka di sejumlah wilayah Jawa Barat mencapai Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram, atau meningkat hampir 30 persen dari harga sebelumnya

Kenaikan Harga Bukan Berarti Otomatis Melanggar Hukum

Dalam perspektif hukum, kenaikan harga barang tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Harga dalam kegiatan perdagangan dapat berubah karena beberapa faktor, termasuk keterbatasan pasokan, biaya produksi, kondisi cuaca, dan distribusi barang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Linda Al Amin, sebagaimana diberitakan Republika pada 6 November 2026, menjelaskan bahwa penurunan produksi singkong akibat cuaca ekstrem dan belum meratanya masa panen turut memengaruhi ketersediaan bahan baku tepung tapioka. Kondisi tersebut membuat pabrik kesulitan memperoleh singkong dalam jumlah yang cukup

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan juga memberikan tanggapan terhadap kenaikan harga tersebut. Dalam pemberitaan detikFinance pada 6 November 2026, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, menyampaikan bahwa pemerintah masih membahas penyebab kenaikan harga tepung tapioka melalui koordinasi antarkementerian.

Dua informasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kenaikan harga tidak bisa dilihat hanya dari sisi pedagang yang menjual produk akhir. Pemerintah perlu melihat keseluruhan rantai perdagangan, mulai dari petani singkong, pabrik pengolahan, distributor, hingga pedagang di pasar.

Di Mana Peran Hukum dalam Mengawasi Perdagangan?

Persoalan kenaikan harga tepung tapioka juga perlu dilihat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 5, terdapat larangan bagi pelaku usaha pesaing untuk membuat perjanjian penetapan harga.

Ketentuan tersebut menjadi penting apabila terdapat dugaan bahwa kenaikan harga bukan semata-mata akibat mekanisme pasar, melainkan karena kesepakatan antarpelaku usaha untuk mengendalikan harga. Namun, dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tidak tepat apabila setiap kenaikan harga langsung dianggap sebagai praktik kartel.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang serta mendapatkan perlakuan yang adil.

Perlindungan konsumen bukan berarti seluruh harga barang harus selalu murah. Namun, kegiatan perdagangan harus berlangsung secara jujur dan tidak boleh disertai tindakan yang merugikan konsumen. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa barang yang beredar tersedia melalui mekanisme perdagangan yang sehat.

Jangan Biarkan Pedagang Kecil Menanggung Dampaknya Sendiri

Hal yang sering kali luput dari perhatian adalah posisi pedagang kecil dalam persoalan ini. Mereka tidak memiliki kekuatan besar untuk menentukan harga bahan baku. Ketika harga tepung meningkat, keuntungan yang sebelumnya diperoleh dapat berkurang secara signifikan.

Jika harga jual dinaikkan, konsumen mungkin mengurangi pembelian. Sebaliknya, jika harga tetap dipertahankan, pedagang harus menerima keuntungan yang lebih kecil. Situasi ini memperlihatkan bahwa kenaikan harga bahan baku dapat memberikan tekanan berlapis terhadap pelaku UMKM.

Menurut saya, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa kenaikan harga disebabkan oleh berkurangnya pasokan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan singkong, menjaga kelancaran distribusi, melakukan pemantauan harga di pasar, serta menindak apabila ditemukan praktik perdagangan yang benar-benar melanggar hukum.

Pengawasan juga perlu dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan harga dan penyebab terjadinya kenaikan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya menjadi respons sementara, tetapi mampu memberikan kepastian bagi petani, produsen, pedagang, dan konsumen.

Pada akhirnya, kenaikan harga tepung tapioka bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan keadilan dalam perdagangan. Petani harus memperoleh harga yang layak, produsen perlu mendapatkan kepastian bahan baku, pedagang kecil harus mampu mempertahankan usahanya, dan konsumen berhak mendapatkan perlindungan.

Hukum seharusnya tidak hanya hadir ketika pelanggaran sudah terjadi. Hukum juga harus menjadi instrumen untuk mencegah praktik perdagangan yang merugikan masyarakat. Jangan sampai pedagang kecil dan konsumen terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan distribusi dan tata niaga yang belum terselesaikan.