Dari Adopsi ke Pembatasan: Bagaimana New York Mengatur Penggunaan AI di Sekolah?

Ilustrasi Landing page ChatGPT. Foto oleh Zulfugar Karimov/Unsplash.

Sejak ChatGPT diperkenalkan ke publik pada November 2022, AI generatif semakin mudah diakses dan digunakan dalam berbagai aktivitas, termasuk pendidikan. Siswa dapat memanfaatkannya untuk mencari penjelasan hingga menyelesaikan tugas, sementara guru dapat menggunakannya untuk mengembangkan bahan ajar dan mendukung pembelajaran. Namun, kemudahan ini juga memunculkan pertanyaan: bagaimana memastikan bahwa penggunaan AI tetap mendukung proses belajar, alih-alih menjadi penyebab siswa kurang terlibat dalam proses berpikir kritis dan memecahkan masalah secara mandiri.

Tantangan tersebut menuntut pemerintah untuk tidak hanya mendorong pemanfaatan teknologi ini, tetapi juga mengatur penggunaannya dalam pembelajaran. Di Indonesia, pengenalan pemrograman coding dan kecerdasan artifisial dalam bentuk kebijakan kurikulum menjadi salah satu respons terhadap perkembangan ini. Namun, pengajaran tentang AI dan pengaturan penggunaannya dalam proses pembelajaran merupakan dua hal yang sama sekali berbeda.

Dalam konteks tersebut, dinamika kebijakan New York City menarik untuk dibahas. Pada 2023, otoritas pendidikan kota membatasi penggunaan ChatGPT di sekolah publik, sebelum beralih pada eksplorasi penggunaan AI secara terkendali. Pada 2026, otoritas pendidikan New York City (NYCPS) memperjelas pedoman penggunaan AI sekaligus memperketat aksesnya bagi siswa hingga kelas 8 melalui kebijakan moratorium (penghentian sementara).

Perubahan kebijakan ini menunjukkan bahwa persoalan kebijakan terkait penggunaan AI di sekolah bukan sekadar memperbolehkan atau melarang pemanfaatannya, melainkan bagaimana menyeimbangkan potensi manfaatnya dengan risiko terhadap proses belajar dan perkembangan siswa.

Dinamika Kebijakan AI di New York

Pada Januari 2023, tidak lama setelah ChatGPT dirilis, Pemerintah Kota New York membatasi penggunaan AI dengan melakukan pemblokiran akses ke ChatGPT pada jaringan dan perangkat sekolah. Jenna Lyle, Deputy Press Secretary for New York City Public Schools, menyatakan bahwa meskipun ChatGPT dapat memberikan jawaban secara cepat dan mudah, teknologi tersebut tidak membangun kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang penting untuk keberhasilan akademik maupun kehidupan.

Kebijakan ini menyita perhatian publik, termasuk OpenAI yang merupakan pengembang ChatGPT. Perusahaan tersebut berjanji akan berkolaborasi bersama guru dan sekolah dalam mengembangkan solusi yang berguna dalam mendeteksi hasil pekerjaan yang diproduksi oleh AI, dengan harapan AI dapat digunakan secara aman di lingkungan sekolah.

Perubahan pendekatan tersebut dijelaskan oleh Zeeshan Anwar, Chief Product Officer New York City Public Schools. Dalam wawancara dengan Microsoft pada September 2023, Anwar menyatakan bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang disembunyikan dari siswa. Ia juga menjelaskan bahwa AI perlu diperkenalkan secara terkendali melalui kolaborasi dengan Microsoft untuk mengusung pemanfaatan AI di ruang ruang kelas.

Kolaborasi tersebut menghasilkan asisten pengajar berbasis AI yang dibangun menggunakan Azure OpenAI service. Layanan ini memungkinkan sekolah memanfaatkan model-model OpenAI dari Microsoft Azure. Dalam uji coba awal, diterapkan pada tiga kelas ilmu komputer di tingkat SMA. Hampir 100 siswa mengajukan lebih dari 2.000 pertanyaan dalam kurun waktu dua minggu.

Pada pertengahan tahun 2023 sampai 2025, layanan tersebut digunakan secara luas oleh Guru dan Siswa di sekolah-sekolah publik di New York. Bagi Guru, Azure Open AI dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan pembelajaran terpersonalisasi sesuai kebutuhan siswa berbasis data observaasi pembelajaran yang diolah. Sementara itu, Siswa juga dapat menggunakannya untuk membantu memahami materi pembelajaran tanpa langsung mendapatkan jawaban akhir, sehingga tetap memiliki ruang melatih daya pikir dan pemecahan masalah.

Departemen Pendidikan Kota New York (NYCPS) menerbitkan "Guidance on Artificial Intelligence and Screen Time" pada Maret 2026. Buku pedoman ini memberikan petunjuk bagi guru dan kepala sekolah dalam penggunaan AI di lingkungan sekolah. Beberapa hal yang ditekankan antara lain bahwa penggunaan AI tersebut tetap harus memperhatikan sensitivitas data, akurasi keluaran, konteks pendidikan, dan tetap adanya peninjauan hasil oleh pengguna.

Pedoman tersebut kembali direvisi pada September 2026, Namun kali ini NYCPS menambahkan kebijakan moratorium selama satu tahun terhadap penggunaan AI generatif yang berinteraksi langsung dengan siswa di sekolah publik dari PAUD sampai kelas 8 (2 SMP) . Sementara itu, untuk kelas 3 SMP dan jenjang menengah, Siswa diperbolehkan menggunakan AI namun dengan durasi dan intensitas yang terbatas.

Walikota New York, Zohran Mamdani, menyebut bahwa kebijakan ini sebagai "moratorium generatif AI terluas di negara ini", pasalnya tidak ada kota lain yang menerapkan kebijakan serupa. Langkah moratorium dan pembatasan penggunaan AI selama satu tahun ini dimaksudkan untuk menguji dan mengukur dampak AI di lingkungan sekolah lebih lanjut. Kebijakan ini akan diterapkan ke sekolah publik jenjang PAUD sampai menengah pertama (Grade 8)yang ada di New York, sedangkan untuk kelas 9 SMP dan Jenjang Menengah setidaknya piloting kebijakan akan akan menyasar sekitar 50.000 siswa. Setidaknya, angka target tersebut sekitar 5 persen dari keseluruhan populasi siswa SMA publik di New York.

Apa Sebenarnya Isi Kebijakan Moratorium AI Tersebut?

Mengutip dari website Departemen Pendidikan Kota New York (NYCPS) bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat yang "deeply human, dimana hubungan para guru dan sesama adalah bagian penting dan kunci untuk belajar". Selain bertujuan untuk membuat interaksi sosial antara guru dan siswa meningkat, kebijakan ini juga menghindarkan siswa dari paparan informasi yang tidak akurat serta bias.

Pandangan tersebut diterjemahkan ke dalam ketentuan teknis melalui pedoman "“Guidance on Artificial Intelligence and Screen Time" yang dirilis pada September 2026. Kebijakan yang paling menyita perhatian adalah pelarangan penggunaan AI oleh siswa PAUD sampai siswa kelas 2 SMP tersebut. Dengan demikian, siswa tidak boleh lagi meminta AI untuk menjelaskan suatu materi dan menjawab pertanyaan soal latihan selama di lingkungan sekolah publik di New York.

Sementara itu, bagi Siswa kelas 9 (3 SMP) ke atas, penggunaan AI diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Di antara syarat tersebut antara lain harus sudah mengikuti kursus AI berdurasi 45 menit, penggunaan hanya terbatas pada 5 platform AI milik pemerintah, dan perlu mendapatkan izin dari Guru dan orang tua.

Lima platform AI buatan pemerintah bekerja sama dengan Edtech tersebut telah dimodifikasi secara khusus agar tidak memberikan jawaban akhir secara langsung. Sebaliknya, justru siswa dituntut untuk secara proaktif menjelaskan tentang konteks yang berisi pendapat dan pandangan pribadi mereka, sehingga penggunaannya tetap memberi ruang untuk melatih kemampuan kognitif siswa.

Dampak dari kebijakan ini tidak hanya terbatas pada Guru dan Siswa, melainkan juga industri Edtech di New York. Pasalnya, setelah kebijakan moratorium itu ditetapkan, sebanyak 38 program Edtech AI telah dinonaktifkan, syarat pembelian platform Edtech diperketat, dan beberapa platform menghapus fitur dengan komponen AI agar tetap mendapatkan izin dari pemerintah setempat.

Kendati tajuk kebijakan tersebut adalah moratorium atau penghentian sementara penggunaan AI di lingkungan sekolah, Guru dan siswa berkebutuhan spesifik/khusus tetap dapat menggunakan AI. Guru diperbolehkan menggunakan AI pada tugas seperti mengembangkan rencana pembelajaran, menerjemahkan material pembelajaran, dan menyusun modul pembelajaran. Namun, penggunaan tersebut tidak boleh sampai pada penilaian hasil pekerjaan siswa, monitoring perilaku siswa, dan mengembangkan rencana pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.

Apa yang Dapat Dipelajari dari Dinamika Kebijakan AI di New York?

Perubahan demi perubahan kebijakan penggunaan AI di sekolah publik New York menunjukkan bahwa isu ini benar-benar tantangan baru bagi sistem pendidikan yang telah berlangsung. Kebijakan moratorium satu tahun menjadi langkah yang cukup hati-hati, langkah ini bertujuan untuk menguji bagaimana dampak sesudah kebijakan ini diterapkan. Bahkan, ke hati-hatian ini juga terlihat dengan dilaksanakannya pembatasan penggunaan AI di kalangan siswa menengah yang dilaksanakan secara bertahap, dengan target 50.000 siswa sekolah publik di tahun pertama.

Kendati demikian, kebijakan moratorium ini juga menyisakan beberapa pertanyaan, di antaranya bagaimana dampak kebijakan akan diukur hanya dalam satu tahun dan bagaimana memastikan siswa benar-benar tidak menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, terlebih saat berada di luar lingkungan sekolah. Kebijakan semacam ini juga tidak bisa serta-merta disalin dan diterapkan di Negara dengan konteks sistem pendidikan yang berbeda, misalnya di Indonesia. Oleh karena itu, perlu pertimbangan, pengukuran dan analisis mendalam tentang kondisi pemanfaatan teknologi di lingkup kelas di Sekolah Indonesia.