Produk Halal Milik Siapa?
Staf Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Fetria Isai Saman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di tengah ketidakpastian global, ekonomi syariah diposisikan bukan sekadar instrumen keuangan atau label halal, melainkan sumber pertumbuhan baru yang mampu membangun kemandirian ekonomi bangsa.
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dari total penduduk data berdasarkan agama yang dicatat oleh Dukcapil mencatat 86,88 % penduduk memeluk agama Muslim. Namun dalam ekonomi, jumlah penduduk saja tidak otomatis menciptakan kemakmuran. Yang menentukan adalah siapa yang memproduksi, siapa yang menguasai rantai pasok dan yang menikmati nilai tambah dari aktivitas ekonomi tersebut.
Namun sekali lagi bicara ekonomi syariah tidak hanya milik satu agama saja. Potensi yang bisa dikembangkan dapat berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, koperasi, dan pesantren, arah kebijakan ekonomi syariah ini sangat relevan. Sebab tantangan terbesar ekonomi syariah Indonesia saat ini bukan lagi pada sisi permintaan. Pasar halal Indonesia sudah besar. Yang masih perlu diperkuat adalah kapasitas produksi domestik agar pelaku usaha lokal menjadi pemasok utama kebutuhan masyarakat.
Salah satu isu yang sedang menjadi perhatian nasional adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Program ini membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar secara berkelanjutan. Jika hanya bergantung pada petani, peternak, pemasok biaya produksi akan lebih besar. Sedangkan program ini sudah memiliki tarif yang pasti sehingga dapat menguntungkan dan tidak merugikan semua pihak yang terlibat.
Di sinilah ekonomi syariah menemukan relevansinya. Kebutuhan telur, ayam, sayuran, ikan, beras, dan produk olahan halal tidak mungkin seluruhnya bergantung pada pemasok besar. Dibutuhkan ribuan produsen lokal yang mampu memasok kebutuhan dapur MBG secara konsisten.
Dataloka mencatat data pesantren di Indonesia mencapai 42.391 pad tahun 2025. Dari semua pesantren yang tercatat memang tidak semua memiliki unit usaha namun pesantren kini tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama namun juga tempat belajar berwirausaha dengan branding yang terpusat pada kemandirian ekonomi.
Bagi pelaku usaha pesantren, situasi ini adalah peluang sekaligus tantangan. Banyak pesantren saat ini tidak lagi hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga mengembangkan peternakan ayam, budidaya ikan, pertanian hortikultura, hingga pengolahan pangan. Bila usaha-usaha tersebut mampu masuk ke rantai pasok MBG, maka pesantren tidak hanya mendidik santri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar. Dengan kata lain, ekonomi syariah tidak berhenti pada transaksi yang sesuai prinsip syariah, tetapi menghasilkan kegiatan ekonomi nyata yang menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.
Topik lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah hilirisasi. Selama ini hilirisasi sering diasosiasikan dengan mineral dan industri besar. Padahal konsep yang sama dapat diterapkan dalam ekonomi syariah. Peternak ayam tidak cukup hanya menjual ayam hidup. Petani tidak cukup hanya menjual hasil panen mentah. Nilai tambah tercipta ketika produk diolah, dikemas, disertifikasi halal, dipasarkan secara digital, dan masuk ke pasar yang lebih luas.
Inilah yang disebut sebagai penguatan sektor riil. Ekonomi syariah akan memberikan dampak lebih besar apabila pelaku usaha mampu bergerak dari sekadar penjual bahan mentah menjadi penghasil produk bernilai tambah.
Pesantren memiliki posisi strategis untuk menjalankan proses tersebut. Dengan basis komunitas yang kuat, ketersediaan lahan, dan jaringan sosial yang luas, pesantren dapat menjadi pusat produksi sekaligus inkubator kewirausahaan bagi santri dan masyarakat.
Sebagian pelaku usaha masih berada pada posisi idle. Hanya menunggu proyek pemerintah, bergantung pada bantuan, atau menjadi penonton dari pertumbuhan pasar halal yang besar. Padahal arah pembangunan ekonomi saat ini menuntut pelaku usaha ikut bergerak. Menjadi produsen. Menjadi pemain yang menciptakan nilai tambah. Menjadi bagian dari rantai pasok nasional. Pesantren yang mampu membangun peternakan modern, koperasi yang mengelola distribusi pangan, atau UMKM yang mengolah produk halal berkualitas sesungguhnya sedang mengambil peran sebagai pengendali ekonomi lokal.
Konsep inilah yang ingin digagas dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026. Gelaran yang dilaksanakan dari tanggal 14-18 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta mengusung tema utama "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital". Dalam siaran pers Bank Indonesia, ISEF 2026 mengusung semangat"Kebaikan untuk Semua" sebagai payung besar dalam membangun ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berdaya saing global. Dalam acara ini dilakukan diskusi, seminar, pameran, kuliner halal dan pertemuan antara pelaku usaha dan investor dalam bentuk Business Matching dan Linkage.
Ekonomi syariah Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat. Namun masa depannya tidak akan ditentukan oleh banyaknya sertifikat halal atau besarnya jumlah umat Muslim semata. Masa depan itu akan ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha mengubah potensi menjadi produksi, produksi menjadi nilai tambah, dan nilai tambah menjadi kesejahteraan.
Momentum MBG, hilirisasi, ketahanan pangan, digitalisasi UMKM, dan penguatan rantai nilai halal membuka peluang yang belum pernah sebesar sekarang. Pertanyaannya bukan lagi apakah pasar tersedia, melainkan apakah pelaku usaha siap mengambil posisi sebagai produsen utama dalam ekosistem ekonomi syariah. Karena produk halal tidak hanya akan bermanfaat bagi salah satu penganut agama tertentu saja. Bicara halal tentu saja produk yang diproduksi dengan baik, higienis dan tidak merugikan konsumen. Jadi produksi halal milik siapa? Tentu saja semua konsumen berhak mendapatkan produk yang ideal dan tentu saja, halal.