Konten dari Pengguna

Data Pelanggan Fore Coffee Diretas, Siapa Bertanggung Jawab atas Keamanan Konsumen?

Ida Nuriya

Ida Nuriya

Universitas Muhammadiyah Surabaya

·waktu baca 9 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Ida Nuriya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Kasus akses tanpa izin terhadap data pelanggan Fore Coffee kembali mengingatkan bahwa keamanan data pribadi bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan bagian dari hak konsumen yang wajib dilindungi

ilustrasi retas data. sumber: https://pixabay.com/id/illustrations/peretas-internet-keamanan-komputer-9297975/
zoom-in-whitePerbesar
ilustrasi retas data. sumber: https://pixabay.com/id/illustrations/peretas-internet-keamanan-komputer-9297975/

Perkembangan layanan digital membuat masyarakat semakin mudah melakukan berbagai aktivitas, termasuk membeli makanan dan minuman melalui aplikasi. Konsumen tidak lagi harus datang langsung ke gerai untuk melakukan pemesanan. Cukup menggunakan telepon genggam, transaksi dapat dilakukan dalam hitungan detik. Namun, kemudahan tersebut memiliki konsekuensi yang sering kali tidak disadari, yaitu konsumen harus menyerahkan sejumlah data pribadi kepada perusahaan.

Nama, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, hingga riwayat pembelian menjadi informasi yang dikumpulkan untuk mendukung layanan digital. Data tersebut memang membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Akan tetapi, ketika informasi pribadi tersimpan dalam sistem elektronik, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanannya.

Persoalan inilah yang muncul dalam kasus peretasan data pelanggan Fore Coffee. Pada 28 Oktober 2026, PT Fore Kopi Indonesia Tbk mengumumkan adanya akses tanpa izin terhadap salah satu platform yang digunakan untuk mengelola data pelanggan. Berdasarkan investigasi internal awal perusahaan, insiden tersebut berdampak terhadap data hingga sekitar 5,7 juta akun pelanggan.

Informasi yang berpotensi terdampak meliputi nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat yang terdaftar pada aplikasi, hashed PIN, dan riwayat pembelian. Fore Coffee menyatakan bahwa informasi pembayaran, termasuk data kartu kredit dan debit, tidak terdampak karena disimpan pada platform yang terpisah. Perusahaan juga menyampaikan telah menghentikan akses tanpa izin, melakukan pengamanan sistem, menerapkan autentikasi dua faktor, serta melibatkan konsultan keamanan siber untuk melakukan investigasi forensik lebih lanjut. Informasi tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi perusahaan yang dapat diakses melalui situs Fore Coffee.

Meskipun perusahaan telah mengambil sejumlah langkah penanganan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah konsumen hanya perlu menerima permintaan maaf perusahaan, atau sebenarnya memiliki hak untuk menuntut perlindungan dan pertanggungjawaban secara hukum?

Data Pribadi Bukan Sekadar Informasi Biasa

Selama ini, sebagian masyarakat mungkin menganggap nama, nomor telepon, dan alamat email sebagai informasi biasa yang tidak terlalu berisiko apabila diketahui orang lain. Padahal, ketika sejumlah informasi tersebut dikumpulkan dan dikombinasikan, data pribadi dapat digunakan untuk mengenali seseorang, menyusun profil, bahkan melakukan penipuan.

Contohnya, seseorang yang mengetahui nama, nomor telepon, dan riwayat pembelian konsumen dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat pesan penipuan yang terlihat meyakinkan. Pelaku dapat berpura-pura menjadi pihak perusahaan, menawarkan pengembalian dana, memberikan hadiah, atau meminta konsumen melakukan verifikasi akun melalui tautan tertentu.

Inilah yang membuat kebocoran data tidak boleh dianggap sebagai persoalan sederhana. Dampaknya tidak selalu langsung terlihat dalam bentuk kehilangan uang. Konsumen juga berpotensi mengalami pencurian identitas, pengambilalihan akun, penyalahgunaan informasi pribadi, hingga hilangnya rasa aman ketika menggunakan layanan digital.

Dalam konteks ini, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur pelindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pasal 1 angka 1 UU PDP menjelaskan bahwa Data Pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik ataupun nonelektronik.

Artinya, data yang dikumpulkan melalui aplikasi perusahaan termasuk dalam ruang lingkup pelindungan hukum apabila memenuhi unsur sebagai data pribadi. Konsumen bukan sekadar pengguna aplikasi, tetapi juga subjek data pribadi yang memiliki hak atas informasi yang melekat pada dirinya.

Perusahaan Memiliki Kewajiban Menjaga Data Konsumen

Dalam kasus Fore Coffee, salah satu ketentuan penting yang perlu diperhatikan adalah Pasal 35 UU PDP. Pasal tersebut mewajibkan Pengendali Data Pribadi melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya melalui penerapan langkah teknis dan operasional yang sesuai dengan sifat serta risiko data yang dikelola.

Kewajiban tersebut diperkuat oleh Pasal 36 yang mengharuskan pengendali menjaga kerahasiaan data pribadi. Kemudian, Pasal 37 mewajibkan pengendali melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data di bawah kendalinya.

Tidak berhenti di situ, Pasal 38 mewajibkan pengendali melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Pasal 39 juga secara tegas mengatur kewajiban mencegah akses tidak sah melalui sistem keamanan yang andal, aman, dan bertanggung jawab.

Ketentuan tersebut penting karena perusahaan tidak cukup hanya mengumpulkan data dengan persetujuan konsumen. Perusahaan juga harus memastikan bahwa data tersebut dikelola secara aman selama proses penyimpanan, penggunaan, hingga penghapusannya.

Apabila perusahaan menggunakan penyedia layanan teknologi atau pihak ketiga untuk mengelola data pelanggan, tanggung jawab pengawasan juga tidak dapat diabaikan. Pasal 51 ayat (3) UU PDP menegaskan bahwa pemrosesan data oleh Prosesor Data Pribadi termasuk dalam tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.

Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data telah menjalankan kewajiban pelindungan data sesuai ketentuan hukum.

Namun, perlu dipahami bahwa terjadinya peretasan tidak otomatis membuktikan perusahaan melakukan kelalaian. Harus ada pemeriksaan mengenai penyebab insiden, sistem keamanan yang diterapkan, pengawasan terhadap pihak ketiga, serta pemenuhan kewajiban hukum perusahaan.

Konsumen Berhak Mengetahui dan Meminta Pertanggungjawaban

Salah satu persoalan penting dalam kasus kebocoran data adalah keterbukaan informasi kepada konsumen. Konsumen berhak mengetahui apakah data pribadinya terdampak, jenis informasi apa yang terungkap, dan tindakan apa yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 46 ayat (1) UU PDP. Apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga yang berwenang.

Selanjutnya, Pasal 46 ayat (2) menentukan bahwa pemberitahuan tersebut paling sedikit harus memuat tiga informasi, yaitu data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data tersebut terungkap, serta upaya penanganan dan pemulihan yang dilakukan oleh perusahaan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberitahuan kebocoran data bukan sekadar bentuk kesopanan atau tanggung jawab moral perusahaan. Hal tersebut merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Selain hak untuk memperoleh informasi, konsumen juga memiliki hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi. Pasal 12 ayat (1) UU PDP memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, apabila ditemukan pelanggaran kewajiban pelindungan data yang menimbulkan kerugian, konsumen memiliki dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kebocoran data dan kerugian konsumen. Tidak semua konsumen yang datanya terungkap otomatis mengalami kerugian finansial. Akan tetapi, apabila terjadi penyalahgunaan data, penipuan, atau kerugian lain yang dapat dibuktikan, konsumen memiliki dasar untuk memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum.

UU Perlindungan Konsumen Juga Memberikan Perlindungan

Selain UU PDP, kasus Fore Coffee juga dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 huruf a memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Sementara itu, Pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Kedua ketentuan tersebut relevan dengan penggunaan aplikasi digital. Ketika konsumen menggunakan layanan perusahaan, mereka berhak memperoleh perlindungan yang memadai, termasuk dalam hal pengelolaan informasi pribadi yang diserahkan untuk kepentingan layanan.

Di sisi lain, Pasal 7 huruf a dan huruf b mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen.

Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (1) mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai tanggung jawab perusahaan apabila kerugian konsumen berkaitan dengan layanan yang disediakan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan pembuktian kerugian dan hubungan sebab akibat antara layanan, pelanggaran kewajiban, dan kerugian yang dialami konsumen.

Menariknya, Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya menyampaikan bahwa peretasan dilakukan oleh pihak luar. Perusahaan tetap perlu menunjukkan bagaimana kewajiban hukum dalam penyelenggaraan layanan dan perlindungan konsumen telah dipenuhi.

Peretasan Juga Menjadi Persoalan Keamanan Sistem Elektronik

Persoalan keamanan data tidak dapat dilepaskan dari kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan pengaturan yang relevan.

Pasal 24 ayat (1) mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki dan menjalankan prosedur serta sarana pengamanan sistem elektronik untuk menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Kemudian, Pasal 24 ayat (2) mewajibkan penyelenggara menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan serta penanggulangan terhadap ancaman dan serangan.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keamanan sistem harus dibangun melalui langkah pencegahan, bukan hanya tindakan setelah serangan terjadi.

Dalam kasus Fore Coffee, langkah pengamanan setelah insiden merupakan hal yang penting. Namun, evaluasi hukum juga harus melihat apakah perusahaan telah menerapkan sistem keamanan yang memadai sebelum terjadinya akses tanpa izin.

Jangan Hanya Mengganti PIN, Konsumen Perlu Lebih Waspada

Bagi konsumen yang menerima pemberitahuan dari Fore Coffee, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengikuti instruksi resmi perusahaan, terutama mengganti PIN akun dan akun lain yang menggunakan kombinasi PIN serupa.

Konsumen juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap pesan WhatsApp, SMS, telepon, dan email yang mengatasnamakan Fore Coffee. Jangan memberikan kode OTP, PIN, atau informasi rahasia lainnya kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.

Selain itu, konsumen sebaiknya menyimpan pemberitahuan resmi perusahaan dan bukti komunikasi yang berkaitan dengan insiden tersebut. Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan data atau mengalami kerugian, dokumentasikan bukti yang tersedia dan segera sampaikan pengaduan kepada perusahaan.

Konsumen juga dapat menggunakan mekanisme pengaduan perlindungan konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai kewenangannya, atau menempuh penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 64 UU PDP melalui arbitrase, pengadilan, maupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif sesuai ketentuan hukum.

Keamanan Data Harus Menjadi Bagian dari Tanggung Jawab Bisnis

Kasus Fore Coffee memberikan pelajaran bahwa kepercayaan konsumen dalam bisnis digital tidak hanya dibangun melalui kualitas produk, harga, dan kemudahan pelayanan. Kepercayaan juga ditentukan oleh kemampuan perusahaan menjaga informasi pribadi pelanggan.

Perusahaan yang meminta konsumen menyerahkan data pribadi harus memahami bahwa terdapat tanggung jawab hukum yang menyertainya. Data pelanggan bukan sekadar aset bisnis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemasaran, melainkan informasi pribadi yang penggunaannya dibatasi oleh hak dan ketentuan hukum.

Pada akhirnya, persoalan utama dalam kasus ini bukan semata-mata siapa yang berhasil meretas sistem Fore Coffee, tetapi juga bagaimana perusahaan memastikan bahwa hak konsumen tetap terlindungi ketika insiden keamanan terjadi.

UU Perlindungan Konsumen dan UU Pelindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas mengenai hak konsumen, kewajiban perusahaan, pemberitahuan kebocoran data, hingga mekanisme ganti rugi. Tantangannya terletak pada bagaimana ketentuan tersebut benar-benar diterapkan dan diawasi.

Konsumen tidak seharusnya menanggung seluruh risiko dari penggunaan teknologi yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan. Sebaliknya, perusahaan harus memastikan bahwa inovasi digital berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum. Sebab, dalam bisnis digital, menjaga data pelanggan bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik.