Bukan Buzzer, Bukan Timses: Saatnya Berhenti Menuduh Beda Pendapat

Keterangan/Sumber Gambar: Ilustrasi AI / Dokumen Pribadi Penulis.

Menyuarakan pendapat di media sosial hari ini sering kali terasa seperti berjalan di atas ladang ranjau. Sebagai masyarakat awam yang melihat dinamika politik pemerintahan, niat awal yang sederhana, yakni menilai suatu kebijakan secara proporsional kerap kali diseret ke dalam pusaran prasangka.

Ketika seseorang menuliskan apresiasi terhadap program pemerintah yang dirasa benar-benar menyentuh dan membantu hajat hidup orang banyak, ia tak jarang langsung dituduh memihak kubu tertentu atau dicap sebagai buzzer. Sebaliknya, ketika ia melontarkan kritik atas kebijakan yang keliru, ia langsung dicap sebagai oposisi abadi. Ruang abu-abu untuk berpikir jernih seolah lenyap terkikis oleh bisingnya label-label kelompok.

Terjebak dalam Kotak-Kotak Label: Antara "Pemuja" dan "Pembenci"

Media sosial kita dipenuhi oleh penciptaan kubu-kubuan yang kaku. Publik seolah dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak identitas instan: jika Anda melihat sisi positif dari sebuah kepemimpinan, Anda langsung distigmatisasi sebagai pendukung buta atau bagian dari laskar daring penguasa. Sebaliknya, jika Anda melontarkan koreksi keras, Anda langsung dilekatkan dengan berbagai istilah kelompok penentang.

Polarisasi ini melahirkan mentalitas yang toksik. Orang-orang tidak lagi melihat substansi kebijakannya, melainkan siapa yang bicara dan kubu mana yang disinyalir diuntungkan. Akibatnya, ketika ada masyarakat yang mencoba bersuara secara objektif, mengakui pembangunan yang merata atau keberhasilan melewati masa krisis, sekaligus tetap memegang hak untuk mengkritik kekurangan yang ada, suara mereka sering kali tenggelam di antara kebisingan kedua belah pihak yang saling serang.

Lebih mengkhawatirkannya lagi, polarisasi ini bahkan merembes hingga ke ranah emosi dan rasa kemanusiaan. Kita sering melihat bagaimana simpati publik diadu domba. Ketika sebagian masyarakat mengekspresikan rasa hormat atau keharuan terhadap rekam jejak seorang tokoh di masa lalu, tiba-tiba muncul narasi tandingan yang menghakimi takaran empati tersebut dengan membanding-bandingkannya secara ekstrem terhadap isu sosial lain. Rasa kemanusiaan seolah dipaksa masuk ke dalam arena kompetisi politik, di mana simpati seseorang diatur dan dihakimi oleh standar kelompok lain.

Politik Adalah Kepentingan, Masyarakat Adalah Kesejahteraan

Jika ditarik lebih dalam, kekeliruan utama dari polarisasi ini adalah ketika masyarakat mencoba berpikir memakai kacamata elite politik.

Dalam kacamata politik praktis para elite, sering kali dikatakan bahwa "tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan." Di level itu, standar "baik dan benar" kerap kabur demi kompromi kekuasaan. Namun, sebaliknya bagi masyarakat, standar "baik dan benar" itu sangatlah nyata. Rakyat merasakan langsung mana kebijakan yang meringankan beban hidup dan mana yang justru mencekik.

Itulah mengapa kita tidak boleh terseret untuk berpikir ala politisi yang membabi buta membela golongan. Tolok ukur kita sebagai warga negara harus berpijak pada substansi yang jelas:

• Mengapresiasi karena ada manfaat nyata. Jika suatu kebijakan atau era kepemimpinan menghadirkan kemajuan infrastruktur yang merata hingga berhasil menavigasi krisis seperti pandemi, itu adalah fakta objektif yang wajar diakui. Apresiasi diberikan karena dampaknya memang baik bagi rakyat.

• Mengkritik karena ada dampak negatif. Sebaliknya, jika ada kebijakan yang merugikan rakyat atau luput dari keadilan sosial, kita wajib menyuarakannya dengan tegas agar dikoreksi.

Kita tidak sedang bekerja untuk partai politik mana pun. Kita tidak sedang mendaftarkan diri sebagai tim sukses figur tertentu. Seluruh bentuk apresiasi maupun kritik yang kita layangkan murni bertujuan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, bukan demi menjatuhkan atau meninggikan kubu politik mana pun.

Saatnya #CuekinBuzzer dan Rawat Kewarasan Publik

Fenomena saling serang, menggiring opini ekstrem, dan memecah belah ini pada akhirnya hanya menguntungkan mereka yang gemar memelihara perpecahan demi kepentingan kelompok.

Itulah mengapa gerakan moral seperti kampanye #cuekinbuzzer menemukan urgensinya hari ini. Kampanye tersebut menjadi bentuk perlawanan dari masyarakat kebanyakan yang sudah lelah didikte oleh narasi-narasi toksik di dunia maya. Sudah saatnya kita berhenti membuang energi untuk meladeni para penggiring opini yang ingin menjebak nalar kita dalam kotak-kotak hitam-putih.

Menjadi warga negara yang merdeka berarti berani bersikap independen: tidak silau oleh sanjungan palsu, tidak buta oleh kebencian politis, tidak terjebak dalam kompetisi empati, dan terus merawat kewarasan demi masa depan Indonesia yang lebih sehat secara nalar publik.