Mengarusutamakan Sektor Keuangan Berkelanjutan

Ilustrasi proyek keuangan berkelanjutan. Sumber: AI Generate.

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, hingga ketidakpastian ekonomi global semakin menunjukkan bahwa pembangunan tidak bisa lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi cara mencapainya juga perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, ketahanan sosial, dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Di tengah tantangan tersebut, sektor keuangan memiliki peran strategis. Bank, perusahaan pembiayaan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya bukan sekadar penyedia modal bagi kegiatan ekonomi. Keputusan mereka dalam menyalurkan pembiayaan dan investasi turut menentukan arah pembangunan. Ke mana modal mengalir, ke sanalah aktivitas ekonomi akan berkembang.

Mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka pengarusutamaan sektor keuangan berkelanjutan atau mainstreaming sustainable finance menjadi penting. Pendekatan ini menempatkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) sebagai bagian dari pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan keuangan.

Kebutuhan Pembiayaan yang Semakin Besar

Urgensi keuangan berkelanjutan semakin nyata ketika melihat kebutuhan pendanaan untuk menghadapi perubahan iklim. Climate Policy Initiative (CPI) dalam laporan Global Landscape of Climate Finance 2024 mencatat bahwa aliran pembiayaan iklim global mencapai USD1,46 triliun pada 2022. Meskipun menunjukkan peningkatan, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target iklim global.

Bagi Indonesia, tantangannya tidak kalah besar. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan investasi dalam jumlah besar, mulai dari pengembangan energi terbarukan, transportasi rendah emisi, pengelolaan sampah, efisiensi energi, hingga perlindungan ekosistem. Kebutuhan tersebut tidak mungkin sepenuhnya dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, mobilisasi pembiayaan dari sektor swasta menjadi semakin penting. Pemerintah perlu mendorong agar lembaga keuangan dan investor institusional tidak hanya melihat keuntungan finansial sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitas yang mereka biayai.

Dari Komitmen Menuju Perubahan Sistem Keuangan

Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi kebijakan untuk memperkuat keuangan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Perkembangan penting lainnya adalah penerbitan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Taksonomi ini memberikan klasifikasi aktivitas ekonomi berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya klasifikasi tersebut, pelaku sektor keuangan memiliki acuan yang lebih jelas dalam mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang masuk kategori hijau maupun transisi.

TKBI juga terus dikembangkan. Pada Februari 2026, OJK menerbitkan TKBI Versi 3 yang memperluas cakupan kriteria teknis untuk berbagai sektor terkait target iklim nasional. Langkah ini penting agar pembiayaan berkelanjutan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor energi, tetapi juga menjangkau sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dari sisi pasar, perkembangan instrumen keuangan berkelanjutan juga menunjukkan tren positif. OJK mencatat akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan mencapai Rp74,14 triliun per Desember 2025. Sementara itu, nilai aset kelolaan reksa dana berbasis ESG mencapai Rp9,98 triliun pada periode yang sama.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar keuangan berkelanjutan di Indonesia mulai berkembang. Namun, besarnya potensi pembiayaan yang dibutuhkan masih menuntut upaya lebih luas agar keuangan berkelanjutan tidak berhenti sebagai segmen produk investasi tertentu.

Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Produk Hijau

Pengarusutamaan keuangan berkelanjutan membutuhkan perubahan yang lebih mendasar. Pertama, aspek keberlanjutan perlu terintegrasi dalam strategi bisnis dan manajemen risiko lembaga keuangan. Risiko perubahan iklim, misalnya, dapat memengaruhi kualitas aset, kemampuan debitur membayar kewajiban, hingga stabilitas portofolio investasi. Dengan demikian, risiko lingkungan bukan lagi isu yang berada di luar pertimbangan bisnis.

Kedua, diperlukan sinergi kebijakan lintas sektor. Kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan kebijakan pembangunan perlu saling mendukung. Pemerintah dapat menggunakan instrumen fiskal, pembiayaan campuran (blended finance), penjaminan, serta insentif untuk mengurangi risiko investasi pada proyek-proyek berkelanjutan. Sementara itu, regulator dan otoritas sektor keuangan berperan memperkuat tata kelola, transparansi, dan pengelolaan risiko.

Ketiga, kualitas informasi dan pelaporan perlu terus ditingkatkan. Investor membutuhkan data yang dapat dipercaya untuk menilai kinerja keberlanjutan suatu perusahaan. Tanpa standar dan transparansi yang memadai, risiko greenwashing atau klaim ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya akan semakin sulit dihindari.

Selain itu, akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu diperhatikan. Transformasi ekonomi berkelanjutan tidak boleh hanya dinikmati oleh perusahaan besar yang memiliki kapasitas memenuhi berbagai persyaratan pembiayaan. Pendampingan, peningkatan kapasitas, dan penyederhanaan akses menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan berkelanjutan.

Mengubah Arah Alokasi Modal

Pengarusutamaan sektor keuangan berkelanjutan bukan semata-mata agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Sistem keuangan yang mampu mengintegrasikan aspek keberlanjutan akan lebih siap menghadapi risiko jangka panjang sekaligus membuka peluang investasi baru.

Tantangan Indonesia ke depan bukan hanya meningkatkan jumlah pembiayaan berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan tersebut benar-benar mendorong transformasi ekonomi. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, regulator, industri keuangan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membangun sistem yang mampu mengarahkan modal menuju kegiatan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sebab, keberhasilan keuangan berkelanjutan tidak cukup diukur dari berapa banyak instrumen hijau yang diterbitkan atau berapa besar nilai investasinya. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana keputusan keuangan hari ini mampu menciptakan fondasi ekonomi yang lebih tangguh bagi generasi mendatang.