Aset Tembus Rp 300 Triliun, LPS Proyeksi Mulai Setor PNBP ke Kemenkeu pada 2028

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, mencatat total aset cadangan penjaminan yang dimiliki LPS saat ini telah mencapai Rp 300 triliun.
LPS juga mencatatkan pertumbuhan atau surplus sekitar Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun setiap tahunnya.
Anggito mengatakan sasaran cadangan penjaminan (target fund) sebesar 2,5 persen dari total simpanan diproyeksikan dapat tercapai pada 2028.
"LPS itu sudah mengumpulkan dana dan untuk target fund LPS sudah mencapai Rp 300 triliun saat ini. Setiap tahun kita menumbuhkan surplus sekitar Rp 30 triliun sampai Rp 40 triliun. Target fund akan tercapai tahun 2028," kata Anggito di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis, (19/11).
Ia menjelaskan, capaian tersebut membuat LPS semakin mendekati target fund sebesar 2,5 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Setelah cadangan penjaminan tersebut tercapai, LPS diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar kepada kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Mudah-mudahan kami bisa membantu Pak Suahasil untuk memberikan PNBP ketika kita sudah mencapai target fund 2,5 persen dari DPK," ujarnya merujuk pada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Selain potensi setoran PNBP di masa mendatang, Anggito menyebut LPS selama ini juga rutin berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak yang mencapai sekitar Rp 3 triliun setiap tahun.
Siap Hadapi Krisis
Menurutnya, kekuatan finansial dan sumber daya yang dimiliki saat ini mencerminkan kesiapan LPS dalam menghadapi potensi krisis di sektor keuangan.
Untuk mengantisipasi situasi darurat yang waktunya tidak dapat diprediksi, LPS secara berkala menggelar simulasi atau latihan penanganan krisis (drilling) sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan.
"Jadi ini untuk menunjukkan bahwa LPS sudah grow up. Kita sudah mulai crisis ready. Artinya dari sisi instrumen, dari sisi kecukupan target fund, dari sisi resource mungkin bisa dikatakan one of the best institutions di Indonesia," kata Anggito.
Di sisi operasional, Anggito mengungkapkan LPS saat ini didukung oleh sekitar 500 pegawai dengan belanja operasional yang terjaga efisien, yakni di kisaran Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun per tahun. Nilai belanja tersebut jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan tahunan LPS yang mencapai sekitar Rp 40 triliun.
"Belanja kita itu sangat minimal, minimalis. Enggak sampai Rp 3 triliun, Rp 2 koma sekian triliun. Padahal penghasilan kita itu setiap tahun Rp 40-an triliun," tuturnya.
Ia juga menyoroti peran strategis Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang duduk dalam jajaran dewan komisioner dan terus mendampingi penguatan kelembagaan LPS sejak pertama kali berdiri pada 2006.
"Dibangun tahun 2006, lahir di Kementerian Keuangan, dan terus dibimbing dan punya board yang sangat kuat. Kami juga memiliki board dari Kementerian Keuangan, dari Bank Indonesia, dan dari OJK. Jadi alhamdulillah OJK selalu berdampingan dengan kita, LPS," katanya.
