Kumparan Logo

Berita Populer: Bahlil soal UMR Cuma Rp 5 Juta; Basuki Minta Rp 46 T Buat IKN

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Komentar Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang mengatakan ekonomi Indonesia tak akan jadi nomor tujuh dunia jika UMR nya cuma Rp 5 juta menjadi berita populer atau yang paling banyak dibaca sepanjang Selasa, (25/1).

Selain itu, juga ada kabar mengenai Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mengungkap total anggaran yang diperlukan membangun Ibu Kota Negara (IKN) untuk tahap awal yaitu sebesar Rp 46 triliun.

Berikut adalah rangkuman berita populer di kumparanBisnis sepanjang Selasa, (25/1).

Bahlil soal UMR Cuma Rp 5 Juta

Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia ingin menjadi pemain ekonomi besar di dunia. Namun, untuk mencapai keinginan tersebut harus didukung dengan pendapatan per kapita mencapai USD 12 ribu per tahun. Sedangkan, pendapatan per kapita saat ini baru USD 4 ribu per tahun.

Meski begitu, Bahlil mengungkapkan setidaknya ada 2 strategi yang harus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut. Pertama adalah mendorong investasi yang berkualitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar pendapatan masyarakat meningkat.

“Karena kita kan harus menaikkan pendapatan mereka dari USD 4 ribu dolar menjadi 12 ribu untuk menuju kita pada negara G20 dan menjadi pemain ekonomi nomor tujuh di dunia. Kita harus punya USD 12 ribu pendapatan per kapita, sekarang baru 4 ribu,” kata Bahlil saat Economic Outlook yang digelar HIPMI, Selasa (25/1).

“Nah kalau UMR kita cuman Rp 4 juta, cuman Rp 5 juta sampai ayam tumbuh gigi enggak akan mungkin tercapai USD 12 ribu itu. Nanti OJK hitung betul omongan saya ini benar atau tidak,” tambahnya.

Bahlil menyebut kalau gaji Rp 4 juta sampai Rp 5 juta per bulan menunjukkan tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu, kata Bahlil, investasi yang didorong salah satunya harus yang mempunyai nilai tambah.

Bahlil menjelaskan strategi kedua adalah mengubah mindset atau pola pikir mahasiswa dari karyawan menjadi entrepreneur. Ia mengaku saat menjadi Ketua HIPMI melakukan survei kepada 5,7 juta mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasilnya, hanya 3 persen yang berkeinginan jadi pengusaha.

“Jadi ini antara pilihan mau jadi orang kaya dengan instrumen mencapai pilihan itu terjadi kontra produktif. Saya tidak ngerti ada ekonomi apa yang mengatur bahwa menjadi ASN itu akan menjadi kaya. Yang namanya karyawan enggak mungkin menjadi kaya, terkecuali Allah berkehendak lain,” tutur Bahlil.

Basuki Minta Rp 46 T Buat IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kembali menegaskan bahwa rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak masuk dalam anggaran APBN 2022. Khususnya dalam anggaran Kementerian PUPR untuk alokasi program 2022.

Kendati demikian, Basuki mengungkapkan bahwa keperluan anggaran untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) untuk tahap awal adalah sebesar Rp 46 triliun. Pembangunan tahap awal tersebut untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

"Jadi saat ini kami sedang menyusun untuk diusulkan ke Menteri Keuangan sebesar, 2022 sampai 2024 untuk KIPP kawasan inti pusat pemerintahan, yaitu kantor presiden, wapres DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik itu sekitar sekitar Rp 46 sekian triliun," ujar Basuki dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Selasa (25/1).

Dalam rapat tersebut, Basuki sendiri tidak memahami secara detail bagaimana mekanisme pendanaan di luar skema anggaran tahunan APBN. Meski begitu, ia memberi sinyal pelaksanaan pembangunan awal tidak akan membebani daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Kementerian PUPR.

"Kami sebagai user apakah itu PEN atau apa saya enggak ngerti Pak, jadi insyallah tidak akan dibebani lagi karena itu

memang di luar DIPA. Tapi kalau refocusing dari DIPA, saya akan jaga betul yang untuk kerakyatan ini,

karena tidak mungkin Rp 46 triliun dari DIPA kita semuanya," ujar Basuki.