BI: Digitalisasi Pembayaran Diarahkan untuk Penyaluran Bansos
PerbesarGubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan Bank Indonesia mendorong agar digitalisasi pembayaran diarahkan salah satunya untuk penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Digitalisasi layanan kami terus arahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, serta kerja sistem pembayaran QRIS dengan ASEAN maupun negara lain," kata Perry saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan TPID Award, Jumat (14/6).
Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, Bank Indonesia memberikan insentif likuiditas yang besar kepada perbankan.
"Kami berikan untuk penyodoran kredit pembiayaan ke berbagai sektor untuk meningkatkan kapasitas perekonomian, termasuk hilirisasi pertanian dan UMKM pangan," kata Perry.
Selain itu Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi, yakni melalui perluasan program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di seluruh 46 kantor-kantor BI, bersinergi dengan pemerintah daerah.
Hal itu dilakukan untuk mengamankan ketersediaan pasokan dan meningkatkan efisiensi kelancaran distribusi pangan melalui berbagai program, antara lain program ketahanan komoditas pangan, kerja sama antar daerah, fasilitas distribusi pangan serta digitalisasi.
Perry juga menyoroti bagaimana kondisi geopolitik berdampak pada inflasi pangan di dalam negeri sehingga perlu sinergi berbagai pihak untuk mengatasi risiko tersebut.
"Kesinambungan sangat penting untuk pengendalian inflasi ke depan, khususnya untuk memitigasi risiko kenaikan harga pangan dan energi akibat konflik geopolitik global yang masih berkelanjutan. Ketidakpastian pasar keuangan global serta permasalahan struktural seperti produktivitas, efisiensi, distribusi dan integrasi data pangan. Oleh karena itu kami mohon arahan Bapak Presiden dalam Rakornas kali ini," ujarnya.