5 Rekomendasi KPAI Terkait Kasus Siswi Nonmuslim Wajib Berjilbab di Padang

KPAI segera bereaksi setelah mereka mengetahui ada kasus seorang siswi non-muslim di SMKN 2 Padang yang diminta berjilbab dengan alasan aturan sekolah. KPAI menilai, sekolah negeri tersebut tidak menghargai prinsip keberagaman.
"KPAI prihatin dengan berbagai kasus di beberapa sekolah negeri yang terkait dengan intoleransi dan kecenderungan tidak menghargai keberagaman, sehingga berpotensi kuat melanggar hak-hak anak, seperti kasus mewajibkan semua siswi bahkan yang beragama non Islam untuk mengenakan jilbab di sekolah, atau kasus beberapa waktu lalu di mana ada pendidik di SMAN di Depok dan DKI Jakarta yang menyerukan untuk memilih ketua OSIS yang beragama Islam”, ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (23/1).
Padahal, sekolah negeri sudah seharusnya bersifat majemuk. Mereka mewakili kebhinekaan yang jadi dasar negara Indonesia.
Retno juga tak sepakat dengan pendapat dari Kepala SMKN 2, saat dipanggil oleh Ombudsman. Kepala sekolah menyatakan, selama ini, kecuali siswi non muslim yang berinisial JHC tidak menolak aturan tersebut.
"Tidak ada yang menolak bukan berarti kebijakan atau aturan sekolah tidak melanggar ketentuan perundangan lain yang lebih tinggi. Aturan sekolah seharusnya berprinsip pada penghormatan terhadap HAM dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan, apalagi di sekolah negeri. Melarang peserta didik berjilbab jelas melanggar HAM, namun memaksa peserta didik berjilbab juga melanggar HAM,” ungkap Retno.
Pelanggaran HAM yang diucapkan Retno ia dasarkan pada aturan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Aturan tersebut mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan untuk menciptakan proses pembelajaran yang aman dan nyaman.
"Dalam Permendikbud tersebut pada pasal 6 huruf (i) mengkategorikan tindakan kekerasan termasuk di antaranya adalah, tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku,agama, ras, dan/atau antar golongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan, pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan," terang Retno.
5 Rekomendasi KPAI
Atas peristiwa yang tak mengenakkan ini, KPAI pun menyusun 5 rekomendasinya. Berikut rekomendasi tersebut:
Pihak Sekolah diduga kuat melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan dalam berbagai peraturan perundangan tersebut dapat dipergunakan karena pihak sekolah telah membuat aturan sekolah yang bersifat diskriminatif terhadap SARA sehingga mengakibatkan adanya peserta didik yang berpotensi mengalami intimidasi, karena dipaksa menggunakan jilbab, padahal dirinya beragama non-Islam. Maka KPAI mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk memeriksa Kepala SMKN 2 Padang beserta jajarannya dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Pemberian sanksi walaupun hanya surat peringatan menjadi penting, agar ada efek jera. Sanksi harus maksimal sesuai ketentuan dalam PP 53 Taun 2010 Tentang Disiplin PNS, mengingat kepala sekolah dan jajarannya di sekolah negeri umumnya adalah ASN.
Mendorong Dinas-dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mengingatkan pada stakeholder pendidikan di wilayahnya, terutama kepala sekolah dan guru untuk menjadikan kasus SMKN 2 Padang ini sebagai pembelajaran bersama sehingga tidak terulang lagi.
Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI untuk meningkatkan sosialisasi Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan secara massif kepada Dinas-dinas Pendidikan Provisi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Dinas-dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, kemudian melakukan sosialisasi juga kepada kepala-kepala sekolah di berbagai jenjang pendidikan di seluruh wilayahnya.
KPAI mendorong adanya edukasi dan pelatihan-pelatihan kepada para guru dan kepala sekolah untuk memiliki perspektif HAM, terutama pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik. Karena ketika sekolah memiliki kebijakan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan, menghargai perbedaan, maka peserta didik akan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
KPAI mengapresiasi para orangtua peserta didik untuk berani bersuara dan mendidik anak-anaknya juga untuk berani bersuara ketika mengalami kekekerasan di sekolah, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Salah satu cara menghentikan kekerasan adalah dengan bersuara.
