ASEAN Tetap Batasi Myanmar, tapi Buka Peluang Kembali ke Forum Politik

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Direktur Jenderal Departemen Urusan ASEAN Myanmar, Han Win Aung, menunggu dimulainya Pertemuan Para Pemimpin ASEAN dengan Perwakilan Majelis Antar-Parlemen ASEAN di Pusat Konvensi Internasional Filipina di Pasay City, Metro Manila, Filipina, (15/11). Foto: Rolex Dela Pena/Pool via REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Jenderal Departemen Urusan ASEAN Myanmar, Han Win Aung, menunggu dimulainya Pertemuan Para Pemimpin ASEAN dengan Perwakilan Majelis Antar-Parlemen ASEAN di Pusat Konvensi Internasional Filipina di Pasay City, Metro Manila, Filipina, (15/11). Foto: Rolex Dela Pena/Pool via REUTERS

ASEAN masih membatasi keterwakilan politik Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi kawasan. Namun, negara-negara anggota mulai membuka peluang untuk memulihkan status politik Myanmar secara bertahap jika negara itu menunjukkan kemajuan nyata dalam menyelesaikan krisis politiknya.

Keputusan tersebut diambil dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11).

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin ASEAN sepakat mempertahankan kebijakan yang tidak mengizinkan Myanmar mengirim perwakilan politik penuh ke KTT ASEAN maupun pertemuan menteri luar negeri.

Myanmar dalam KTT kali ini diwakili Han Win Aung, Direktur Jenderal Departemen Urusan ASEAN di Kementerian Luar Negeri Myanmar. Ia hadir sebagai perwakilan non-politik, bukan Presiden Min Aung Hlaing.

Pembatasan tersebut diberlakukan ASEAN sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 2021. Sejak saat itu, pemimpin junta dan menteri luar negeri Myanmar tidak diperkenankan menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Ibu Negara Louise Araneta-Marcos berfoto bersama Direktur Jenderal Departemen Urusan ASEAN Myanmar Han Win Aung dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Foto: Ezra Acayan/Pool via REUTERS

Meski begitu, ASEAN akan menerapkan pendekatan calibrated engagement atau keterlibatan yang disesuaikan melalui proses bertahap berdasarkan perkembangan situasi di Myanmar.

“Dengan syarat adanya kemajuan yang berkelanjutan dan konkret dalam implementasi 5PC oleh Myanmar, ASEAN dapat mempertimbangkan pemulihan bertahap keterwakilan politik penuh Myanmar,” demikian pernyataan bersama para pemimpin ASEAN yang dilaporkan Reuters.

ASEAN juga mendorong negara-negara anggotanya melakukan pendekatan bilateral dengan berbagai pihak terkait di Myanmar, dengan berkonsultasi bersama ketua ASEAN. Langkah ini muncul setelah Thailand dan sejumlah negara anggota lainnya meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar dalam beberapa bulan terakhir.

Myanmar Harus Jalankan Konsensus Lima Poin

Peluang pemulihan status politik Myanmar bergantung pada implementasi Five-Point Consensus (5PC) atau Konsensus Lima Poin ASEAN.

Kesepakatan tersebut dibuat pada April 2021, tak lama setelah militer Myanmar mengambil alih kekuasaan.

Lima poinnya mencakup penghentian segera kekerasan, dialog konstruktif antarpihak, mediasi oleh utusan khusus Ketua ASEAN, bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus untuk bertemu seluruh pihak terkait.

Dalam keputusan terbaru di KTT Manila, para pemimpin ASEAN kembali menegaskan 5PC sebagai acuan utama untuk menangani krisis politik Myanmar.

Upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Pasay City, Filipina, Minggu (15/11/2026). Foto: Kementerian ESDM

“Kami menegaskan kembali 5PC sebagai acuan utama untuk menangani krisis politik di Myanmar dan mendesak implementasi penuhnya,” demikian pernyataan para pemimpin ASEAN, dikutip Reuters.

Krisis Myanmar bermula ketika militer menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi pada 2021. Kudeta tersebut memicu konflik bersenjata yang hingga kini belum terselesaikan.

PBB memperkirakan konflik tersebut telah menewaskan sekitar 100 ribu orang dan menyebabkan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.

Pemerintahan yang dipimpin Min Aung Hlaing saat ini berupaya menormalisasi hubungan dengan ASEAN. Namun, blok Asia Tenggara itu masih mempertahankan pembatasan keterwakilan politik hingga ada kemajuan nyata dalam pelaksanaan rencana perdamaian.