Baliho Ucapan Terima Kasih ke Eks Walkot Yogyakarta Haryadi Suyuti Dicopot
PerbesarEks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pada Kamis (2/6) lalu, Haryadi ditangkap KPK karena dugaan menerima suap IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta.
Haryadi baru saja menyelesaikan masa baktinya di 22 Mei lalu. Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Yogyakarta pun memasang spanduk ucapan terima kasih kepada Haryadi dan wakilnya Heroe Poerwadi di depan Balai Kota Yogyakarta.
Namun sehari selang penangkapan Haryadi, spanduk itu diturunkan oleh petugas.
"Terima kasih kepada Drs H Haryadi Suyuti (Wali Kota Yogyakarta) dan Drs Heroe Poerwadi, MA (Wakil Wali Kota Yogyakarta) atas pengabdiannya untuk kemajuan Kota Yogyakarta," tulis spanduk tersebut.
Tidak ada keterangan yang pasti dari Pemkot Yogyakarta apakah baliho tersebut diturunkan karena Haryadi kena OTT atau bukan. Sementara saat ini, kepemimpinan Kota Yogyakarta diemban Penjabat Wali Kota Sumadi.
Tak hanya Haryadi yang dijadikan tersangka. Satu kepala dinas, yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nurwidhihartana juga ditetapkan tersangka bersama dengan Triyanto Budi Yuwono yang merupakan sespri Haryadi.
Terkait hal ini, Pj Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan apabila sudah ada penetapan tersangka maka pihaknya akan segera menunjuk pelaksana harian atau Plh.
"Ketika ada nanti yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan itu, kan, berarti kosong, padahal, kan, penting. Maka kami akan menunjuk nanti pejabat lain untuk sebagai pelaksana tugas dari dinas yang bersangkutan," kata Sumadi dihubungi, Jumat (3/6).
Dia mengatakan bagaimana pun pelayanan kepada masyarakat sangatlah penting. Dalam waktu dekat, Plh akan segera ditunjuk.
"Paling tidak Senin," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan suap ini berawal pada 2019. Saat itu, Oon melalui Dadan Jaya selaku Dirut PT Java Orient Property (JOP) yang merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung mengajukan permohonan IMB.
"Pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta," kata Alex dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (3/6).
Proses permohonan izin tersebut berlanjut hingga 2021. Dalam prosesnya untuk memuluskan pengajuan izin, Oon dan Dandan diduga melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan Haryadi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta. Kemudian terjadi kesepakatan antara mereka.
"Diduga ada kesepakatan antara ON (Oon) dan HS (Haryadi) antara lain HS berkomitmen akan selalu 'mengawal' permohonan izin IMB dimaksud dengan memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan izin IMB dan dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama proses pengurusan izin berlangsung," kata Alex.
Padahal dalam hasil kajian dan penelitian dari Dinas PUPR, ditemukan sejumlah masalah yakni syarat yang tidak terpenuhi dalam pengajuan izin IMB tersebut. Yakni ketidaksesuaian dasar aturan bangunan di mana tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan Malioboro tidak sesuai.
"HS (Haryadi) yang mengetahui kendala tersebut kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan ON, dengan menyetujui tinggi badan lebih maksimal sehingga IMB bisa diterbitkan," kata Alex.
"Dalam aturan tinggi maksimal sesuai Perda seharusnya 32 meter, tapi yang diajukan 40 meter. Jadi menyalahi aturan," sambung Alex.
Selama proses penerbitan izin IMB ini, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp 50 juta dari Oon untuk Haryadi melalui Triyanto dan juga untuk Nurwidhihartana.
Pada 2022, IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Pada Kamis 2 Juni 2022, Oon datang ke Yogyakarta untuk menemui Haryadi di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sejumlah sekitar USD 27.258 ribu melalui Triyanto. Sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi Nurwidhihartana.