Diskusi dengan Profesor AS, Pemerintah Cari Formula untuk Hidupkan KKR
PerbesarPemerintah ingin menghidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Sebelum menghidupkan kembali KKR, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku pihaknya telah berkonsultasi dengan profesor Universitas Harvard yang ahli masalah HAM untuk mencari formula yang tepat.
"Poin diskusi yang dilakukan adalah mendiskusikan formula elemen KKR yang terbaik. Diskusi mengenai praktik pembentukan KKR di berbagai negara serta tantangannya," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Moeldoko berharap dari diskusi ini, pemerintah setidaknya mendapatkan gambaran mengenai formula ideal KKR di Indonesia. KKR, kata Moeldoko, harus dibentuk sesuai dengan situasi kondisi sosial, psikologi, dan politik yang ada di Indonesia.
"Bisa atau tidak diterapkan atau apakah ada solusinya tentunya harus disesuaikan dengan kondisi sosial, psikologi, politik yang ada di Indonesia. Tidak bisa situasi di Afrika, misalnya, dengan serta merta diterapkan di sini," tuturnya.
Menurut Moeldoko, setidaknya ada 3 skema yang mungkin dilakukan jika KKR kembali dihidupkan. 3 skema itu adalah memaafkan dan tidak melupakan; memaafkan dan melupakan; dan tidak memaafkan dan tidak melupakan.
"Skema yang paling mungkin diterima adalah bagaimana kita saling memaafkan tapi tidak melupakan. (Harus diingat) bahwa ini adalah peristiwa sejarah yang tak boleh dilupakan," tegasnya.
"Kalau dilupakan, maka nanti akan kejadian lagi. (Sehingga) mungkin sebuah formula yang pas adalah bagaimana memaafkan tapi tak melupakan peristiwa masa lalu," pungkasnya.