Gaya Kapolsek di Palu Cegat Debt Collector yang Ambil Paksa Kendaraan Warga di Jalan

Ulah sekelompok penagih utang (debt collector) atau mata elang (matel) kembali meresahkan warga. Mereka beraksi dengan memberhentikan pengendara mobil secara paksa di jalan raya wilayah Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Minggu (8/11) pukul 23.00 WITA.
Kapolsek Mantikulore, Iptu Andi Rampewali, yang berada di lokasi langsung turun tangan menegur aksi arogan para pelaku. Menyadari sosok yang berdiri di hadapan mereka adalah Kapolsek, kelompok matel tersebut tampak gelisah dan berupaya kabur.
Petugas kepolisian yang segera tiba di lokasi langsung melakukan penggeledahan menyeluruh. Hasilnya, ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik pada sepeda motor milik pelaku.
"Jangan nyolot makanya aku bilang preman kau berdua kan. Ini badik ada di motormu kan. Terus kunci ini maksudnya apa, habis kau bentuk habis itu kau tarik di mobil," ujar Andi saat menginterogasi pelaku dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @andirmpewali.
Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen resmi maupun surat tugas saat beroperasi pada tengah malam. Andi juga mendesak para pelaku untuk mengaku siapa pihak pemberi perintah di balik aksi pemerasan tersebut.
"Siapa yang nyuruh kau. Iya cuma kerja terus yang nyuruh kau siapa. Heri? Heri yang ke sini lah. Heri Adira yang nyuruh kau berdua ya telepon, bawa surat tugasmu yang bilang ada tadi itu," katanya kepada pelaku.
Selain kedapatan membawa senjata tajam, kelompok tersebut juga diduga kerap melakukan pemerasan terhadap pengendara dengan modus penarikan kendaraan bermotor tanpa prosedur hukum yang sah.
"Narik mobil pun itu harus ada putusan pengadilan. Kalau kau preman kau salah-salah aja. Kau ini ditemukan di motor kau ini kenakan dia Undang-Undang darurat ini," ujar dia.
Polsek Mantikulore akan menindak tegas aksi premanisme berkedok perusahaan pembiayaan. Saat ini, para pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
