GKR Hemas: MA Harus Batalkan Sumpah OSO

kumparanNEWSverified-green

clock
google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Sidang Paripurna DPD rusuh (Foto:  ANTARA FOTO/Ubaidillah)
zoom-in-whitePerbesar
Sidang Paripurna DPD rusuh (Foto: ANTARA FOTO/Ubaidillah)

Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas mendesak Mahkamah Agung untuk membatalkan pengucapan sumpah Oesman Sapta Odang. Hal ini diungkapkan GKR Hemas usai menggelar rapat panitia musyawarah (Panmus) dengan 12 anggota DPD lain hari ini.

"Kami menjalankan tugas bahwa kami menggelar Panmus dengan anggota yang ada, dan pada poinnya adalah bagaimana kita akan minta Ketua MA untuk membatalkan sumpah. Agendanya yang kedua, meminta BPK untuk tidak hadir sampai persoalan hukum dan politik belum selesai. Jadi agenda Panmus kami adalah itu," ujar Hemas di Gedung DPR, Senin (10/4).

Sedianya, BPK akan menggelar rapat konsultasi dengan seluruh anggota DPD siang ini. Dalam rapat tersebut, Sekjen mengagendakan bahwa rapat akan dipimpin oleh Oesman Sapta selaku Ketua DPD terpilih. Ia berharap BPK tidak datang karena masalah pimpinan DPD belum selesai.

Selain itu, Hemas juga mengkritik rapat panitia musyawarah (Panmus) yang akan digelar oleh kubu OSO. Hemas menilai rapat Panmus yang dilakukan oleh kubu OSO hari ini merupakan rapat yang tidak sah. Ia menegaskan bahwa rapat Panmus yang sah adalah yang dipimpin olehnya dan Farouk Muhammad.

Baca juga: Dua Kubu DPD Kisruh soal Rapat Panitia Musyawarah

"Saya kira apa yang mereka lakukan menurut kami adalah ilegal, tetap ilegal, karena kita harus tetap taat pada hukum, kami sudah harus menjalankan apa yang diputuskan MA," ujar Hemas.

"Jadi karena Sekjen itu berpihak, tetapi kami mau difasilitasi atau tidak kami harus tetap melaksanakan sidang Panmus ini, dan Panmus yang dilaksanakan dan juga di prakarsai Sekjen itu merupakan salah satu kesalahan Panmus, ilegal," lanjut Hemas.

Hemas hingga kini belum mau menempuh jalur hukum atas kasus yang menimpa DPD ini. "Saya kira untuk jalur hukum belum perlu, karena kami masih tetap menunggu pencabutan ketua MA, untuk ketua yang ilegal kemarin," tambah Hemas.

Nantinya Hemas dan kubunya akan menemui ketua Mahkamah Agung yakni Hatta Ali yang baru pulang dari ibadah umrah. "Pertemuan akan segera kami lakukan, karena beliau baru pulang kemarin," lanjutnya.

Baca juga: MA Tegaskan Pelantikan OSO Sesuai Prosedur