Gubernur KDM Luncurkan Fitur Angkut ODGJ, Siap Rawat Sampai Tuntas

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan fitur baru bernama "Angkut ODGJ" untuk menertibkan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Foto: Dok. kumparan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan fitur baru bernama "Angkut ODGJ" di aplikasi Sapawarga. Fitur ini dibuat untuk menertibkan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) agar tidak lagi dilempar antardaerah dan bisa dipantau secara real time.

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, penanganan ODGJ di Jabar harus memiliki sistem yang jelas. Tujuannya, agar pasien tidak diputar dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian layanan.

"Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya nanya 'anu gelo teh saha'," ujar Dedi, Jumat (13/11/2026).

Dedi menyebut kondisi tersebut sebagai "perkara klasik" yang harus segera dituntaskan. Menurutnya, tidak boleh ada lagi pembiaran dan lempar tanggung jawab antarpemerintah daerah.

Melalui fitur "Angkut ODGJ" yang bisa diakses di aplikasi Sapawarga (angkutodgj.jabarprov.go.id), seluruh proses mulai dari penjemputan, pengangkutan, hingga pengiriman ke rumah sakit rujukan akan dipantau secara digital oleh Pemprov Jabar.

"Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas," kata Dedi.

Dengan sistem ini, Dinsos Provinsi, Dinsos Kabupaten/Kota, dan rumah sakit rujukan bisa melihat langsung status penanganan setiap pasien. Tujuannya agar tidak ada pasien yang mangkrak di jalan atau ditolak rumah sakit.

Selain penertiban administrasi, Dedi juga menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk merawat ODGJ sampai sembuh. Setelah dinyatakan sehat, pasien akan dikembalikan kepada keluarga.

"Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan," tegasnya.

Dedi menambahkan, penanganan ini tidak hanya soal kesehatan, tapi juga soal kemanusiaan dan martabat. Ia meminta masyarakat tidak melakukan penanganan sendiri atau main hakim sendiri terhadap ODGJ yang ditemukan di jalan.

Ia juga berpesan agar masyarakat tidak mudah terpancing provokasi dan stigma negatif.

"Kalau ada orang yang suka memfitnah, menuduh tanpa bukti, jangan pernah diangkut ke hati. Biar kita tidak ikutan 'gelo'," seloroh Dedi.

Pemprov Jabar menggandeng Dinsos, Dinas Kesehatan, RSJ, dan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi aplikasi ini. Data pasien yang masuk ke aplikasi akan menjadi dasar perencanaan anggaran obat, tempat perawatan, dan program rehabilitasi sosial.

Dedi berharap dengan digitalisasi ini, penanganan ODGJ di Jawa Barat menjadi lebih manusiawi, cepat, dan terukur. "Target kita jelas: tidak ada lagi ODGJ terlantar. Semua tertangani dan terpantau," pungkasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menambahkan, masyarakat yang melaporkan kondisi ODGJ dalam aplikasi Sapawarga perlu menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) serta nomor ponsel.

Setelah laporan masuk, proses selanjutnya yakni verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Jawa Barat. Jika laporan valid, maka pihak fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan. Kemudian, diputuskan ODJG dirawat di Rumah Sakit (RS) Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit lain. Dokter RS Jiwa Jawa Barat akan memberikan penanganan lanjutan hingga pasien diperbolehkan pulang.

Penanganan ODJG tak berhenti sampai di RS. Setelah diperbolehkan pulang, kondisi pasien bakal dipantau oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat. Puskesmas pun mendukung pemantauan kondisi dan kesinambungan layanan.

"Masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga," ucap Adi.

Menurut ia, pembuatan fitur Angkut ODGJ merupakan tranaformasi digital layanan kesehatan untuk memperluas akses masyarakat ke layanan kesehatan jiwa. Dengan adanya fitur tersebut, laporan terkait ODGJ menjadi terintegrasi sehingga tindak lanjut tidak terlambat.

"Setiap laporan diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti dan dipantau instansi berwenang sesuai tugasnya," ujar Adi.