Ini Isi Pertimbangan Lengkap MA Batalkan Surat Penyetaraan Ijazah SMA Gibran
PerbesarMahkamah Agung (MA) menerbitkan salinan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan gugatan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Gugatan itu berkaitan dengan Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang menjadi dokumen penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
MA menyatakan surat keterangan tersebut batal dan mewajibkan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah mencabutnya.
Sebelumnya, gugatan Subhan tidak diterima PTUN Jakarta melalui putusan pada 21 Mei 2026. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta pada 12 Agustus 2026.
Namun, pada tingkat kasasi, MA menilai pengadilan sebelumnya telah salah menerapkan hukum. Majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan kasasi Subhan.
Dalam pertimbangannya, MA memuat enam poin yang menjadi dasar pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Salah satunya, MA merujuk putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tak ada bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA.
Berikut isi lengkap enam poin pertimbangan MA:
1. Bahwa dalam hal Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat menjangkau kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu (sengketa tata usaha negara khusus) karena limitasi subjek, objek dan tenggang waktu penyelesaian sedangkan setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi, maka Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas;
2. Bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal mana kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tersebut merupakan kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam rangka menegakkan hukum dalam pelaksanaan Pemilu terkait persyaratan untuk menjadi calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada;
4. Bahwa dengan demikian, adanya perubahan keadaan hukum baru tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat lainnya yang diajukan dalam sengketa a quo berupa kedaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, sehingga Mahkamah Agung akan melakukan pengujian substansi objek sengketa a quo dalam rangka melakukan sistemisasi konkret atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 dalam mewujudkan suatu sistem hukum dan sebagai implementasi dari asas ius curia novit. Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum;
5. Bahwa secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat;
6. Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan. Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal;
"Mengadili: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. SUBHAN, S.H., M.H." demikian isi putusan, dikutip dari laman direktori putusan MA, Selasa (10/11).
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagai bukti telah menamatkan pendidikan setara SMA.
Dalam pertimbangannya, MK menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, yakni certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, bukan merupakan bukti kelulusan. Dokumen tersebut hanya sebagai tanda kehadiran.
Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. MK beralasan Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024 sehingga tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden dalam tahapan Pilpres 2024. Selain itu, permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.