Kejagung Tetapkan PT BSJ Sebagai Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Tambang Nikel

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung RI. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung RI. Foto: Shutterstock

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode tahun 2013 hingga 2025.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penetapan tersebut dilakukan usai Kejagung melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan alat bukti.

"Di mana hasil dari pemeriksaan saksi-saksi dan juga hasil pemeriksaan barang bukti yang terkait, maka kemudian ditetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi," kata Anang kepada wartawan di Gedung Kejagung Jaksel, Selasa (10/11).

Anang menjelaskan, PT BSJ yang dikelola oleh Arif Kurniawan diduga tetap melakukan penambangan meski izin usahanya sudah berakhir pada tahun 2014.

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," jelas Anang.

Doorstop Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejagung, Jaksel, Selasa (10/11/2026). Foto: Kevin Daniel/kumparan

Mengenai total kerugian negara terkait perbuatan PT BSJ tersebut, Anang mengatakan hal itu masih dihitung oleh auditor.

"Masih dalam penghitungan," katanya.

Lebih jauh, Anang menyebut Arif Kurniawan merupakan salah satu pemilik manfaat dari perusahaan tersebut. Namun hingga kini, Kejagung belum menetapkan Arif maupun pihak lain sebagai tersangka.

"Salah satu owner yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner," ujarnya.

Atas perbuatannya, dalam sangkaan pertama primer, PT BSJ dikenakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor.

Kemudian, subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Atau kedua Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, dan ketiga Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.