Beranda
Trending
Video
Galeri Foto
News
Entertainment
Mom
Food & Travel
Tekno & Sains
Otomotif
Woman
Bola & Sports
Bisnis
Buzz
Tentang kumparan
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Line
News
·
2 Maret 2021 16:23

Muhammadiyah Apresiasi Jokowi Cabut Perpres Miras: Harus Lebih Sensitif

Konten ini diproduksi oleh kumparan

Foto ini mungkin mengganggumu, apakah tetap ingin melihat?

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Foto: Facebook/Abbe Mukti

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi setelah mencabut poin investasi miras yang tercantum dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Apresiasi ini disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

ADVERTISEMENT

Abdul mengatakan, pencabutan peraturan investasi miras tersebut menjadi bukti pemerintah masih mendengar aspirasi serta masukan dari masyarakat khususnya dari mereka yang beragama Islam.

"Kami mengapresiasi keputusan Presiden yang dengan arif dan bijaksana telah mencabut lampiran Perpres Nomor 10/2021. Pencabutan tersebut membuktikan perhatian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam," kata Abdul kepada wartawan, Selasa (2/3).

Foto ini mungkin mengganggumu, apakah tetap ingin melihat?

Proses pemusnahan barang bukti miras di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (19/12). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Abdul kemudian mendorong pemerintah agar lebih peka dalam mengambil kebijakan terkait sejumlah hal yang berpotensi memancing respons negatif dari masyarakat umum.

Menurutnya, forum diskusi dan komunikasi antar kementerian lembaga harus ditingkatkan dalam memastikan aturan yang dibuat pemerintah nantinya tidak menuai pro dan kontra begitu diterapkan di tengah masyarakat.

"Dalam mengambil kebijakan, sebaiknya pemerintah memperbaiki komunikasi dan lebih sensitif terhadap masalah-masalah akhlak, norma sosial, dan nilai-nilai agama," kata Abdul.

ADVERTISEMENT
Show more

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan membatalkan Perpres tentang investasi miras. Jokowi mengambil langkah itu setelah menerima kritik dari berbagai pihak. Mulai dari Majelis MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan beberapa tokoh masyarakat.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut," ujar Jokowi.

Foto ini mungkin mengganggumu, apakah tetap ingin melihat?

Proses pemusnahan miras ilegal di Kantor Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta, Kamis (19/12). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Dalam lampiran perpres ini, diketahui ada beleid yang nantinya akan mengizinkan investasi miras dibuka di empat provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan juga Papua.

Secara keseluruhan, ada 46 bidang usaha yang masuk kategori terbuka dengan persyaratan khusus di dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2010 ini. Tiga di antaranya yakni Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol, Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol: Anggur, dan Industri Minuman Mengandung Malt.

ADVERTISEMENT

Masing-masing tertera di urutan nomor 31, 32, dan 33, lampiran Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021, atau tepat sebulan lalu. Ada pun persyaratan khusus dimaksud untuk industri minuman keras, yakni untuk investasi baru hanya dapat dilakukan di 4 provinsi dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.