Pakar Sebut RUU Perampasan Aset Tak Langgar HAM Selama dalam Koridor Pro Justitia
PerbesarPakar hukum Suhardi Somomoeljono menilai RUU Perampasan Aset tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) selama pelaksanaannya berada dalam koridor pro justitia atau demi kepentingan hukum.
“RUU Perampasan Aset tidak melanggar hak asasi manusia sepanjang dilaksanakan dalam skop pro justitia. Wacana bahwa RUU Perampasan Aset melanggar hak asasi manusia adalah kekeliruan dalam memahami esensi penegakan hukum yang modern,” kata Suhardi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
“Ya, sepanjang langkah aparat penegak hukum masih dalam koridor pro justitia, RUU Perampasan Aset justru adalah instrumen pelindung hak asasi manusia, bukan pelanggarannya,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, RUU Perampasan Aset merupakan manifestasi keadilan yang bersifat perbaikan atau correction. Sebab, kejahatan seperti korupsi, narkotika, dan pencucian uang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak ekonomi dan sosial masyarakat.
Karena itu, menurut Suhardi, negara tidak cukup hanya memberikan hukuman badan kepada pelaku kejahatan. Negara juga perlu mengembalikan hak-hak korban melalui perampasan aset yang berasal dari tindak pidana.
“RUU Perampasan Aset juga perlu menegaskan bahwa pro justitia adalah bentuk jaminan HAM. Jadi pro justitia itu adalah bentuk jaminan HAM itu sendiri sehingga RUU ini tidak memberikan kewenangan yang bersifat sewenang-wenang. Bahwa setiap penyitaan, pemblokiran, dan perampasan harus melalui penetapan pengadilan, hak untuk didengar, hak mengajukan keberatan, dan asas praduga terbalik secara terbatas yang tetap diawasi hakim,” ungkapnya.
Suhardi menegaskan, selama aparat penegak hukum bekerja berdasarkan surat perintah, penetapan pengadilan, serta prinsip due process of law, pelaksanaan RUU Perampasan Aset tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran HAM.
“RUU Perampasan Aset juga perlu menegaskan bahwa secara moral dan hukum aset hasil kejahatan tidak perlu dilindungi HAM. Aset hasil kejahatan tidak perlu dilindungi HAM. Bahwa HAM hanyalah melindungi hak milik subjek hukum yang sah. Tentunya HAM tidak pernah melindungi harta hasil korupsi, hasil penggelapan, hasil kejahatan,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung doktrin internasional, yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Financial Action Task Force (FATF), yang mengakui mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku.
“Namun Indonesia secara selektif sesuai dengan prinsip kedaulatan negara hukum tidak serta-merta menerapkan doktrin internasional secara murni seperti tersebut di atas,” tuturnya.
Suhardi juga menyoroti kemungkinan munculnya tuduhan kriminalisasi atau pelanggaran HAM terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan ketentuan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, tuduhan tersebut dapat menjadi bentuk pembelokan isu apabila aparat telah bekerja sesuai koridor pro justitia.
Ia justru menilai pembiaran terhadap pelaku kejahatan untuk tetap menikmati hasil tindak pidana merupakan persoalan yang harus diperhatikan negara, terutama ketika masyarakat menjadi pihak yang menanggung kerugian.
“Bahwa yang sesungguhnya melakukan pelanggaran HAM justru ketika negara membiarkan koruptor menikmati hasil kejahatannya, sementara rakyat miskin dan menderita,” ucapnya.
Suhardi juga mengusulkan agar judi online dimasukkan sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi terorganisir dalam RUU Perampasan Aset.
“Artinya judi online juga kalau bisa dimasukkan juga sebagai kejahatan yang mendasar gitu, ya. Karena ini sangat penting sekali, karena secara terstruktur dapat terjadi, misalnya bandar berada di luar negeri, server berada di Kamboja, Filipina, admin di Indonesia, endorse influencer, uang dicuci lewat UMKM fiktif, terlalu banyak cara,” pungkas dia.