Pemda DIY Tak Tutup Lokasi Wisata saat PPKM Level 3 Nataru: Hanya Dibatasi

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 1 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Jalan menuju wisata Kebun Buah Mangunan, Kecamatan Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Jalan menuju wisata Kebun Buah Mangunan, Kecamatan Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Pemda DIY memastikan mereka tidak akan menutup lokasi wisata selama PPKM level 3.

Sebelumnya pemerintah akan menerapkan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Pemda DIY justru menyambut baik langkah dari pemerintah pusat. Dengan kebijakan tersebut, mereka bisa membuat regulasi untuk melakukan pengetatan.

"Ya apik (bagus) lah. Artinya karena begini dengan level 3, daerah bisa membuat regulasi khusus untuk melakukan pengetatan-pengetatan supaya tidak terjadi konfirmasi positif," kata Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kepatihan Pemda DIY, Kamis (18/11).

kumparan post embed

Aji meyakini kebijakan tersebut diambil pemerintah agar daerah bisa memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya tergantung kondisi masing-masing.

Selama Nataru, orang tidak dilarang untuk ke Yogyakarta. Hanya saja akan dibatasi misal durasi kunjungan di tempat publik.

"Mengatur, tidak melarang orang datang tetapi kita melakukan pembatasan jumlahnya durasi kedatangannya," katanya.

Wisatawan mengunjungi kawasan Gembira Loka Zoo di Umbulharjo, Yogyakarta, Kamis (16/9). Foto: Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO

Diakui bahwa Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisatawan saat nataru. Maka dari itu, kabupaten kota akan membuat pengaturan-pengaturan ketika level 3 diterapkan.

"Bukan ditutup (destinasi wisata). Kita nggak mungkin lagi menutup pariwisata sekarang itu. Kita mengatur lagi supaya ada pembatasan tidak terjadi kerumunan kemudian tidak ada pelanggaran prokes," pungkas dia.