TKN Prabowo-Gibran: Presiden Masih Netral, tapi Kita Tunggu Perkembangan
PerbesarTKN Prabowo-Gibran buka suara terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak di Pemilu.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Meutya Hafid, mengatakan ada narasi yang menyimpang. Meutya kebetulan ikut mendampingi ketika Jokowi mengatakan masalah ini.
Jokowi menyampaikan itu di samping Prabowo Subianto yang tengah bertugas sebagai Menteri Pertahanan. Keduanya menerima pesawat Super Hercules C-130J-30 di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
Meutya menjelaskan, ketika itu Jokowi ditanya oleh wartawan terkait menteri yang berkampanye. Jokowi menjawab, semua pejabat publik politik, memiliki hak untuk kampanye karena diatur dalam Undang-undang.
"Ini kok seolah hanya pernyataan deklarasi dukungan dari Presiden. Beliau sampaikan menteri boleh (kampanye) termasuk presiden," kata Meutya Hafid dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan, TKN perlu memberikan jawaban karena merasa masalah ini sudah dikait-kaitkan dengan mereka. Padahal Jokowi menyatakan netral.
"Kenapa TKN perlu menjawab ini? Karena pernyataan beliau ini dikaitkan kepada kami, paslon 02, makanya kami jawab ini," ucap dia.
Lebih jauh, politikus Golkar ini menghormati sikap Jokowi masih netral. Hanya saja Meutya mengatakan dalam akhir jawabannya, Jokowi tidak menutup kemungkinan akan kampanye.
"TKN sampai saat ini sangat menghormati keputusan presiden untuk tetap netral sebagai langkah beliau menghargai paslon lain," kata Meutya.
"Namun TKN menunggu, kita lihat nanti apakah presiden akan menggunakan hak beliau ikut kampanye atau berpihak, kita tunggu perkembangan," tutup dia.
Sebelumnya Jokowi ditanya soal menteri nonparpol yang ikut berkampanye dan bahkan masuk dalam timses paslon.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi.
Jokowi kemudian mengatakan, tak hanya seorang menteri, presiden juga boleh berkampanye dan berpihak.
"Presiden itu boleh, loh, kampanye. Presiden itu boleh, loh, memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh,” ujar Jokowi.