Wali Kota Bekasi Tak Penuhi Panggilan Kejagung, Minta Diundur Jadi Pekan Depan

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan Pertamina EP periode 2009-2024, pada Selasa (17/11).
Hal itu dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, Selasa (17/11). Anang mengatakan Tri Adhianto tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan hari ini.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir,” ujar Anang.
Anang juga menyampaikan bahwa Tri Adhianto meminta surat untuk penjadwalan ulang pemeriksaan pada pekan depan.
“Ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” lanjutnya.
Kasus Sumur Minyak
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan perkara ini berkaitan dengan kerja sama operasi (KSO) pengelolaan sumur-sumur minyak di wilayah Bekasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat dugaan penyimpangan dan persyaratan yang mestinya dipenuhi.
Anang menjelaskan kerja sama tersebut juga melibatkan perusahaan asing. Menurutnya, berdasarkan peraturan yang berlaku, kerja sama itu harus melibatkan perusahaan setempat seperti badan usaha milik daerah (BUMD).
Namun, Anang menyebut ada persyaratan dan perizinan yang diabaikan, termasuk izin dari DPR serta Kementerian ESDM. Kondisi tersebut justru menyebabkan beberapa pihak mengalami kerugian.
“Mekanisme-mekanisme syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan,” kata Anang kepada wartawan saat ditemui di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/9).
“Sehingga terjadi kerugian. Yang harusnya ini malah kerugian, akhirnya defisit. Uang itu yang rugi tidak hanya Perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” lanjutnya.
Menanggapi penyidikan ini, Pertamina EP menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan siap bekerja sama. Manager Communication Relations PT Pertamina EP, Pinto Budi Bowo Laksono, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen menjalankan operasi dan bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai praktik tata kelola perusahaan yang baik.
Pinto menjelaskan PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda, yang sebelumnya bernama PD Migas Kota Bekasi, merupakan mitra kerja sama operasi (KSO) Pertamina EP di Lapangan Jatinegara. Kerja sama tersebut berlangsung hingga Februari 2026.
Setelah kontrak KSO berakhir, pengelolaan operasional Lapangan Jatinegara kemudian dilakukan langsung oleh Pertamina EP mulai Februari 2026.
“Seiring berakhirnya masa kontrak KSO tersebut, keberlanjutan operasional Lapangan Jatinegara dikelola oleh Pertamina EP (own operation), mulai Februari 2026,” lanjut Pinto.
Pinto lebih lanjut menyebut perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis secara transparan dan sesuai praktik tata kelola yang baik.
