News
·
3 September 2021 20:01
·
waktu baca 2 menit

Jawaban DPMPTSP Sumbar Soal Terbitkan Surat 'Minta Uang' dari Gubernur

Konten ini diproduksi oleh langkan

Foto ini mungkin mengganggumu, apakah tetap ingin melihat?

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Barat Maswar Dedi. Foto: sumbarprov.go.id

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Barat membantah anggapan DPRD Sumatera Barat yang menyebutkan instansinya juga turut menerbitkan surat minta uang yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, seperti yang terjadi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

ADVERTISEMENT

“Itu bukan surat sumbangan, itu surat imbauan, kita ingin mengimbau investor agar memanfaatkan peluang investasi di Sumatera Barat, jadi tidak ada itu surat sumbangan, tolong luruskan itu, jangan salah salah nanti,” kata Kepala DPMPTSP Sumatera Barat Maswar Dedi, Jumat (3/9).

Menurutnya, surat itu murni sebuah imbauan dari Gubernur Sumatera Barat soal mengajak investor untuk berinvestasi ke Sumatera Barat.

Bahkan di dalam surat itu jelas dicantumkan segala aturan dan landasan hukum/aturan terkait imbauan investasi dimaksud.

"Jadi berbeda dengan surat yang diterbitkan oleh Bappeda itu. Kalau di DPMPTSP sifatnya mengajak investor, itu saja," tegas Dedi.

Baca Juga: Ada Surat "Baru" Minta Uang dari Gubernur Sumbar, Sekarang Diterbitkan DPMPTSP

Sebelumnya Anggota DPRD Sumatera Barat Hidayat menyebutkan berdasarkan hasil rapat paripurna Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2021, ditemukan adanya surat yang diduga serupa dengan Bappeda yang diterbitkan oleh DPMPTSP, yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat.

ADVERTISEMENT

“Awalnya Fraksi Gerindra memang konsentrasi ke surat yang dikeluarkan oleh Bappeda, ternyata setelah pembahasan KUA PPAS perubahan 2021 ini ada lagi surat serupa yang dikeluarkan oleh DPMPTSP,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumatera Barat ini.

Hidayat menjelaskan surat itu berisi permohonan sponsorship untuk pembuatan profil potensi investasi di Sumatera Barat. Diduga ada pihak tertentu yang berupaya melakukan intervensi untuk mengambil keuntungan dari surat yang juga bertanda tangan gubernur tersebut.