Saat Kampus Gagap Bicara Keadilan

Kita pasti pernah memperhatikan bagaimana para akademisi kita kerap terjebak dalam dua pilihan yang sama-sama ekstrem? Di satu sisi, ada kelompok yang memilih mengurung diri di "menara gading" kampus, sibuk dengan rumus, metodologi rumit, dan data statistik yang hanya dimengerti oleh sesama mereka. Di sisi lain, ada kelompok yang terjun bebas menjadi partisan, menjadi pemandu sorak kebijakan, hingga kehilangan daya kritisnya sebagai ilmuwan, dan bahkan menjadi 'pelacur' intelektual di kekuasaan.

Dilema ini bukan barang baru. Sejak seabad lalu, ilmuwan di Amerika Serikat memiliki permasalahan yang yang sama. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan memang selalu rumit. Seperti hubungan antar aku dan kamu, bukan?

foto: ilustrasi judul, dibuat menggunakan Ai

Yuks, kita bahas ulasan menarik dari John G. Gunnell (2006) tentang sejarah berdirinya American Political Science Association (APSA) pada tahun 1903. Proses penjelajahan intelektual mereka sepertinya tercermin dalam realitas dunia akademik dan politik kita hari ini. Tetapi ada pelajaran menarik tentang bagaimana sebuah profesi lahir dari sebuah "pemberontakan."

Pemberontakan dari Menara Kampus

Alkisah, sebelum tahun 1903, para pemikir politik di Amerika belum punya "rumah" sendiri. Mereka masih "menumpang" di asosiasi-asosiasi sejarah dan ekonomi. Namun, yang membuat tokoh-tokoh muda saat itu seperti W.W. Willoughby dan Frank Goodnow gelisah bukan soal administrasi organisasi, melainkan sebuah frustrasi yang mendalam: Mengapa suara para sarjana tidak pernah didengar oleh para pengambil kebijakan di pemerintahan? Generasi senior sebelum mereka terbiasa berkhotbah tentang moral dan demokrasi dari atas podium ruang kuliah. Hasilnya? Nol besar. Politisi di parlemen dan pemerintahan cuek bebek.

Dari sinilah APSA lahir sebagai sebuah gerakan perlawanan profesional. Mereka ingin mendefinisikan ulang hubungan antara sains dan politik. Strateginya? Mereka meminjam pemikiran sosiolog legendaris Max Weber tentang pemisahan yang tegas antara "fakta" dan "nilai."

Para pendiri APSA sadar, di tengah masyarakat yang semakin majemuk dan pragmatis, kampus tidak bisa lagi mendikte moral. Satu-satunya cara agar ilmuwan politik dihormati dan didengar oleh penguasa adalah dengan memiliki otoritas ilmiah yang objektif, netral, dan bebas dari kepentingan partisan. Sederhananya: jika Anda ingin mengubah kebijakan publik, bicaralah dengan data dan fakta empiris, bukan dengan khotbah moralitas.

Strategi mengejar objektivitas ini berhasil membawa ilmu politik menjadi disiplin yang disegani. Kampus-kampus mulai dipenuhi oleh para ahli yang menjadi konsultan kebijakan makro. Namun, badai kedua datang pada medio 1950-an hingga 1960-an ketika sebuah gelombang bernama behavioralism menguasai jagat ilmu politik.

Pendekatan ini sangat mendewakan metode kuantitatif dan statistik ilmiah. Segala hal yang tidak bisa diukur dengan angka dianggap tidak ilmiah. Akibatnya fatal. Ilmu politik menjadi sangat steril. Para ilmuwan sibuk menghitung persentase perilaku pemilih, tetapi gagap ketika harus menjawab pertanyaan mendasar: Apakah kebijakan ini adil? Apakah sistem ini demokratis? Sepertinya ini fase yang sedang kita alami ya? Di mana para ilmuan politik kita terlalu sibuk dengan survey-survey popularitas dan perilaku politik tetapi lupa meng-address apakah sebuah kebijakan yang dibuat oleh politisi memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai demokrasi atau tidak.

Walhasil, saat itu, inilah yang memicu pemberontakan gelombang kedua di dalam tubuh APSA. Teoretikus politik terkemuka, Sheldon Wolin (1969), meneriakkan kritik keras. Ia menyebut para ilmuwan kuantitatif ini sebagai "methodist"---orang yang diperbudak oleh metode hingga kehilangan kepekaan sosial. Wolin mendesak agar ilmu politik dikembalikan pada khitahnya: sebuah panggilan jiwa (vocation) untuk menyuarakan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar mesin hitung statistik.

Bahkan David Easton, sang pelopor behavioral itu sendiri, akhirnya melunak dan mengumumkan lahirnya era post-behavioral. Ia sepakat bahwa sains tidak boleh abai pada krisis nyata yang sedang terjadi di masyarakat. Sains harus berujung pada aksi nyata.

Refleksi untuk Indonesia

Membaca dinamika satu abad ilmu politik di Amerika ini membuat saya merenung. Kita di Indonesia sering kali mengulangi kesalahan yang sama. Berapa banyak riset-riset kampus kita yang berakhir hanya menjadi tumpukan kertas berdebu di perpustakaan karena terlalu sibuk dengan metodologi tanpa membumi pada realitas? Di sisi lain, berapa banyak intelektual kita yang dengan mudahnya menggadaikan objektivitas ilmiah demi mendapatkan jabatan komisaris atau staf ahli, lalu ikut membenarkan kebijakan yang pincang?

Tantangan terbesar seorang ilmuwan---baik di zaman Weber, Willoughby, hingga zaman kita sekarang---adalah bagaimana tetap menjaga independensi ilmiah yang objektif, namun di saat yang sama memiliki keberanian moral untuk bersuara ketika ada ketidakadilan. Ilmu pengetahuan tidak boleh netral terhadap penindasan, tetapi ia juga tidak boleh menjadi pelayan bagi kepentingan politik praktis yang berumur pendek. Menjaga keseimbangan di garis batas inilah tugas terberat kita sebagai anak bangsa yang terdidik.