Menakar Arah Kebijakan Menkeu Baru dan Taruhan Masa Depan Ekonomi Syariah
Mahasiswi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Siti Maryam tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPergantian kepemimpinan di tubuh Kementerian Keuangan selalu menjadi manuver politik anggaran yang paling menyita perhatian publik. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika domestik, pencopotan menteri keuangan beserta hadirnya pejabat baru tentu melahirkan riak spekulasi pasar.
Bagi kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syariah, peristiwa ini bukan sekadar panggung rotasi jabatan politik harian, melainkan sebuah titik krusial yang menentukan arah keberlanjutan ekosistem ekonomi halal nasional.
Indonesia sejauh ini telah berhasil mencatatkan rapor hijau dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Laporan internasional seperti State of the Global Islamic Economy (SGIE) konsisten menempatkan Indonesia di papan atas dunia, terutama pada sektor industri makanan halal, keuangan Islam, hingga busana muslim. Capaian ini tidak hadir secara kebetulan, melainkan hasil akumulasi intervensi kebijakan fiskal yang progresif selama beberapa tahun terakhir.
Namun, pertanyaan mendasar kini muncul ke permukaan: Apakah pejabat menteri keuangan yang baru akan mempertahankan akselerasi ini, atau justru menempatkan ekonomi syariah sebagai prioritas sekunder?
Tiga Ujian Krusial Menteri Keuangan Barusan
Masa transisi kepemimpinan di Bendahara Negara kerap membawa risiko perubahan arah angin kebijakan. Untuk memastikan momentum pertumbuhan industri syariah tidak terhenti, ada tiga tantangan fiskal utama yang perlu menjadi perhatian menteri keuangan yang baru:
Konsistensi Keberlanjutan Sukuk Negara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara telah terbukti menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan proyek infrastruktur nasional yang transparan dan bebas dari praktik spekulatif. Menkeu baru dituntut tidak hanya menjaga kuota penerbitan SBSN, tetapi juga memperluas diversifikasi produk seperti Green Sukuk dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) untuk mendanai proyek-proyek keberlanjutan.
Perwujudan Netralitas Pajak (Tax Neutrality) Skema transaksi keuangan syariah yang berbasis akad riil kerap kali dihadapkan pada ancaman pajak ganda (double taxation) dibanding instrumen konvensional. Menteri keuangan baru harus menjamin prinsip netralitas fiskal agar lembaga keuangan syariah memiliki level playing field yang setara dalam berkompetisi di pasar finansial domestik.
Penguatan Ekosistem Halal Hulu ke Hilir Ekonomi syariah tidak boleh dipersempit sebatas sektor perbankan. APBN di bawah kepemimpinan baru harus tetap memberikan porsi alokasi yang memadai untuk penguatan rantai nilai halal (halal value chain), mulai dari fasilitasi sertifikasi halal UMKM, pengembangan kawasan industri halal, hingga edukasi literasi keuangan syariah di tingkat akar rumput.
Skeptisisme: Menjembatani Ekspektasi Publik dan Menkeu Baru
Kekecewaan sebagian publik terhadap reshuffle kabinet di lini Bendahara Negara merupakan hal yang wajar. Ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dan kekhawatiran akan stagnasi ekosistem keuangan syariah sering kali muncul akibat minimnya ruang dialog saat transisi kekuasaan terjadi.
Namun, mengurung diri dalam kecemasan politik tidak akan menguntungkan arah pembangunan nasional. Agar kekecewaan ini tidak berubah menjadi keraguan pasar, ada tiga langkah strategis yang perlu didorong bersama oleh pemerintah dan publik.
Penyampaian Peta Jalan Fiskal yang Transparan dalam 100 Hari Pertama. Menteri keuangan baru harus segera menyampaikan paparan publik mengenai keberlanjutan agenda prioritas, termasuk penegasan komitmen terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan penguatan halal value chain. Kejelasan arah instrumen kebijakan adalah kunci utama mengembalikan kepercayaan pelaku pasar dan industri syariah.
Penguatan Forum Dialog Akselerasi Ekonomi Syariah. Pemerintah perlu membuka saluran komunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan—seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), otoritas keuangan, akademisi, serta asosiasi industri. Langkah ini penting untuk memastikan aspirasi riil masyarakat tidak terabaikan dalam penyusunan regulasi perpajakan maupun alokasi APBN.
Fungsi Check and Balance yang Konstruktif dari Akademisi dan Masyarakat. Publik, khususnya civitas akademika, tidak boleh berhenti pada sikap skeptis. Peran pengawasan akademis harus diarahkan pada pengawalan kebijakan secara terukur—memberikan masukan berbasis riset dan kritik yang solutif agar kebijakan fiskal tetap berada pada koridor keadilan ekonomi.
Pergantian figur di jajaran kepemimpinan kementerian adalah hal biasa dalam dinamika teknokrasi. Namun, agenda penguatan ekonomi syariah sebagai pilar ekonomi inklusif dan berkeadilan harus menjadi komitmen jangka panjang yang melampaui kepentingan siklus politik. Dengan pengawasan publik yang aktif dan keterbukaan pemerintah baru untuk berkolaborasi, keputusasaan dapat diubah menjadi energi kontrol sosial yang menjaga arah perekonomian Indonesia tetap berada pada jalur yang benar.