Angka Benar, Cerita Timpang

Bayangkan seorang lulusan baru, sebut saja Rina. Sepekan terakhir ia mengantar tiga pesanan lewat aplikasi ojek daring: total satu jam, penghasilan mungkin tak cukup untuk makan siang tiga hari. Di mata statistik ketenagakerjaan, Rina tidak menganggur; ia bekerja. Pertanyaannya bukan apakah statistik itu salah, melainkan apa yang

terjadi ketika angka yang benar dipakai untuk menceritakan kisah yang timpang. Di titik inilah filsafat, yang sering dicap abstrak, mendadak terasa sangat praktis.

Dialektika dan Mitos Tesis–Antitesis–Sintesis

Hegel sering disebut sebagai pencetus rumus tesis–antitesis–sintesis. Sejarahnya lebih rumit. Pola tiga tahap semacam itu memiliki jejak dalam pemikiran Johann Gottlieb Fichte, antara lain dalam Wissenschaftslehre (1794), lalu dipopulerkan sebagai “metode Hegel” oleh Heinrich Moritz Chalybäus pada 1837.

Gustav E. Mueller (1958) menyebut penyederhanaan tersebut sebagai “legenda Hegel”. Hegel sendiri tidak menyajikan dialektika sebagai resep mekanis tiga langkah. Pemikirannya lebih dekat dengan gerak negasi dan Aufhebung: suatu pertentangan dilampaui, tetapi unsur yang bernilai dari tahap sebelumnya tidak serta-merta dibuang.

Dalam Phänomenologie des Geistes (1807), Hegel menulis bahwa yang benar adalah keseluruhan. Marx kemudian mengembangkan pendekatan dialektis dengan menempatkan kondisi material dan relasi sosial sebagai pusat analisis.

Untuk keperluan penjelasan populer, proses dialektis kadang disederhanakan menjadi tiga gerak: sebuah klaim diajukan (tesis), klaim itu diuji melalui sanggahan yang kuat (antitesis), lalu dirumuskan pemahaman yang lebih menyeluruh (sintesis).

Penyederhanaan ini berguna sebagai alat bantu berpikir, bukan formula baku yang selalu dipakai Hegel. Sintesis pun bukan sekadar jalan tengah atau kompromi. Ia seharusnya menghasilkan pemahaman yang lebih utuh, yang kemudian masih terbuka untuk diuji kembali.

Pemerintah, Oposisi, dan Sintesisnya

Dalam praktik bernegara, pemerintah mengajukan kebijakan dan alasan pendukungnya; oposisi, masyarakat sipil, akademisi, serta media menguji kebijakan itu dengan kritik dan bukti. Jika meminjam penyederhanaan dialektis, keduanya dapat dibaca sebagai tesis dan antitesis. Hasil yang diharapkan dalam sintesis bukan bagi-bagi kursi, melainkan kebijakan yang membaik karena kritik: data dibuka, indikator diperiksa, dan program dikoreksi. Syaratnya, perdebatan tetap berpijak pada fakta yang dapat diuji.

Di sinilah post-truth mengganggu proses demokratis. Hannah Arendt, dalam esai “Truth and Politics” (The New Yorker, 25 Februari 1967), mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat menjadi “a farce” jika informasi faktual tidak dijamin dan fakta terus-menerus dipersengketakan. Ketika fakta dipilih sesuka hati, kritik kehilangan pijakan dan perbaikan kebijakan berubah menjadi adu klaim.

Satu Jam, Tujuh Juta Penganggur, dan Angka yang Tak Diceritakan

Mari menguji gagasan itu melalui data ketenagakerjaan terbaru. Pada 5 November 2026, BPS merilis hasil Sakernas Agustus 2026: tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta orang. BPS menyebut TPT turun 0,09 poin persentase dibandingkan Agustus 2025; angka yang ditampilkan telah dibulatkan, sehingga selisih angka tampilan 4,85 dan 4,75 persen tampak sebesar 0,10 poin. Jumlah penganggur berkurang sekitar 77 ribu orang.

Ini kabar baik, dan layak diakui. Namun, angka pengangguran terbuka tidak sendirian menggambarkan mutu pekerjaan. Menurut konsep ketenagakerjaan yang digunakan BPS dengan merujuk standar ILO, seseorang yang bekerja sekurang-kurangnya satu jam dalam seminggu referensi untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan dapat dikategorikan bekerja. Definisi statistik ini diperlukan untuk mengukur pasar kerja, tetapi tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari sekitar 147,99 juta penduduk bekerja, 12,84 juta orang (8,68 persen) tergolong setengah pengangguran: bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Jumlah ini meningkat sekitar 1,24 juta orang dibandingkan setahun sebelumnya. Pekerja informal mencapai 57,93 persen, naik dari 57,80 persen.

Sementara itu, proporsi pekerja formal turun tipis dari 42,20 menjadi 42,07 persen. Namun, penting dicatat bahwa penurunan proporsi bukan berarti jumlah pekerja formal ikut turun: jumlahnya justru bertambah dari 61,84 juta menjadi 62,25 juta orang. Penambahan penduduk bekerja juga banyak berasal dari mereka yang berusaha sendiri (sekitar 530 ribu orang), sementara kategori buruh, karyawan, dan pegawai bertambah sekitar 360 ribu orang.

Rata-rata upah buruh tercatat Rp3,42 juta per bulan, tetapi angka ini hanya menggambarkan kelompok buruh, bukan seluruh pekerja—termasuk pekerja mandiri dan pekerja informal lainnya. Karena itu, angka upah tersebut tidak dapat langsung dianggap mewakili penghasilan Rina atau seluruh pekerja yang jam kerjanya pendek. Rilis ringkas BPS juga tidak menyajikan penghasilan khusus kelompok yang bekerja hanya satu jam. Untuk menilai kondisi mereka, diperlukan data yang lebih rinci, bukan dugaan bahwa mereka pasti sejahtera atau pasti sengsara.

Satu catatan agar kritik tidak berubah menjadi propaganda tandingan: angka 13,75 persen untuk industri pengolahan menunjukkan bagian penduduk bekerja yang terserap di sektor tersebut, bukan ukuran langsung apakah industrinya sedang runtuh atau tumbuh. Pada saat yang sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada triwulan III 2026.

Peneliti Indef Riza Annisa Pujarama mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, antara lain karena proporsi pekerja informal masih bertambah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan kualitas pekerjaan perlu dibaca sebagai dua hal yang berkaitan, tetapi tidak bisa saling menggantikan.

Inilah salah satu bentuk persoalan post-truth yang lebih halus: bukan selalu berupa kebohongan, melainkan kebenaran parsial yang disajikan seolah-olah sudah menggambarkan keseluruhan keadaan. Claire Wardle dan Hossein Derakhshan, dalam laporan Information Disorder (Dewan Eropa, 2017), menilai istilah “fake news” tidak memadai untuk menggambarkan kerumitan gangguan informasi.

Mereka membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Kerangka ini mengingatkan kita bahwa membaca informasi tidak cukup hanya dengan memeriksa benar atau salahnya satu angka; kita juga perlu memeriksa konteks, pemilihan fakta, dan hal-hal penting yang tidak disertakan.

Mahasiswa sebagai Oposisi Intelektual

Dengan memakai dialektika sebagai alat bantu, klaim bahwa TPT turun menjadi 4,75 persen dapat diperlakukan sebagai tesis: pemerintah menyajikan penurunan itu sebagai salah satu tanda perbaikan pasar kerja. Mahasiswa dapat mengambil posisi kritis—bukan dengan menolak angkanya, melainkan menguji apa yang diwakilinya.

Apakah berkurangnya sekitar 77 ribu penganggur berarti semakin banyak orang memperoleh pekerjaan yang layak? Bagaimana membaca kenaikan jumlah setengah penganggur dan masih besarnya proporsi pekerja informal? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak membatalkan kabar baik tentang turunnya TPT. Justru, kritik yang baik berangkat dari data yang sama dan memperluas gambaran yang dibangun dari data tersebut.

Bekal untuk menjalankan peran kritis itu ada tiga. Pertama, teori: cara berpikir dialektis membantu menyusun dan menguji argumen; teori framing Robert Entman (1993) menjelaskan bagaimana aspek tertentu dari realitas dipilih dan ditonjolkan; sedangkan kerangka information disorder membantu mengenali bentuk-bentuk gangguan informasi.

Kedua, literasi data: tanyakan bagaimana angka didefinisikan, siapa yang tidak tercakup, periode apa yang dibandingkan, dan indikator apa yang belum disajikan. Ketiga, keberanian yang disertai tanggung jawab. Mohammad Hatta, dalam pidato “Tanggung Jawab Moril Kaum Inteligensia” pada 11 Juni 1957, menekankan tanggung jawab intelektual sekaligus moral kaum terpelajar.

Secara konkret, mahasiswa dapat membuat infografik berbasis rilis BPS yang menjelaskan definisi “bekerja” sekaligus menyajikan data setengah pengangguran dan informalitas; ikut memverifikasi klaim publik melalui inisiatif cek fakta seperti Mafindo; menulis opini; meminta audiensi kepada DPR atau BPS untuk membahas keterbukaan data; serta menggelar diskusi yang menghadirkan pemerintah dan pengkritiknya. Satu pantangan perlu dijaga: kritik tidak boleh berubah menjadi klaim tandingan yang sama-sama parsial. Mahasiswa yang menyebarkan angka keliru demi terlihat berani justru menambah kebisingan informasi.

Sintesis yang diharapkan bukan kemenangan salah satu pihak, melainkan perbaikan bersama. Pertama, pelaporan ketenagakerjaan perlu lebih utuh: TPT dibaca berdampingan dengan setengah pengangguran, pekerja paruh waktu, informalitas, dan informasi penghasilan yang tersedia.

Kedua, kebijakan perlu menyasar kualitas pekerjaan, bukan hanya jumlahnya, antara lain melalui perlindungan sosial yang menjangkau pekerja informal dan penciptaan pekerjaan formal yang bermutu. Ketiga, publik perlu membiasakan diri menguji klaim: pemerintah terbuka terhadap kritik berbasis data, sementara mahasiswa dan masyarakat disiplin menjaga akurasi. Dengan begitu, klaim awal dan kritik terhadapnya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih utuh—yang tetap terbuka untuk diuji kembali.

Penutup

Pemerintah patut mengakui penurunan TPT menjadi 4,75 persen; publik dan mahasiswa tetap perlu bertanya tentang 12,84 juta orang yang setengah menganggur. Keduanya bukan fakta yang saling meniadakan.

Ukuran keberhasilan ketenagakerjaan semestinya tidak berhenti pada berapa banyak orang yang tercatat bekerja, tetapi juga memperhatikan jam kerja, kepastian pendapatan, dan mutu pekerjaan. Rina pantas dihitung, dan lebih dari itu, pantas didengar.