Peringatan Seabad: Aliansi Kaum Ulama dan Kaum Merah versus Pemerintah Kolonial di Pandeglang
Tulisan dari Naufal Al-Zahra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di tengah gelap malam, derap kaki ratusan orang bersenjata memecah kesunyian di Kawedanaan Menes, Pandeglang. De Banten Bode yang terbit 100 tahun silam mengabarkan, kerumunan orang merangsek kediaman Raden Partadiningrat, Wedana Menes, lalu merubuhkan jasadnya pada malam antara Jumat hingga Sabtu, 12-13 November 1926. Sementara, sang istri beserta dua orang anaknya terluka parah.
Gerakan massa berlangsung di wilayah Pandeglang lainnya pada malam itu. Sin Po pada 13 November menyatakan, Asisten Wedana Cening dan beberapa orang polisi tewas. Di Labuan, sang wedana, Raden Wiriadikoesoema selamat dari maut, namun ia mesti membayarnya dengan luka tembak, sedangkan asistennya, ditangkap oleh sekelompok massa. Seorang opsir kereta api Eropa di Menes bernama Benjamins tewas secara mengenaskan.
Aksi massa yang terjadi di kawasan Pandeglang mendapatkan atensi khusus dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Media massa berbahasa Belanda seperti Het Vaderland, Algemeen Handelsblad voor Nederlandsche Indië, Bataviaash Niewsblad, Indische Courant, De Banten Bode, hingga Deli Courant menerbitkan banyak liputan mengenai peristiwa ini dengan nada sangat emosional.
Mereka kompak melabeli gerakan massa ini sebagai gerakan komunis. Istilah peyoratif seperti onlusten (huru-hara), opstand (pemberontakan), relletjes (keonaran), dan complot (persekongkolan) mewarnai berbagai liputan pers kolonial selama berhari-hari untuk menjelaskan peristiwa maupun pelaku yang terlibat gerakan ini.
Kendati mayoritas korban ialah pejabat bumiputra, tetapi bagi sebagian rakyat kala itu, aksi massa di Menes dan Labuan adalah bentuk perlawanan terhadap tatanan kolonial. Partai Komunis Indonesia (PKI) terbukti berada di balik perlawanan ini.
Namun, yang mengherankan para pejabat kolonial adalah investigasi berkenaan gerakan ini sebagaimana diterbitkan dalam Het Bantam Rapport (1927). Mereka justru menemukan para ulama dan jawara sebagai aktor yang berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam perlawanan.
Seorang ulama besar Banten yang berasal dari Caringin, Syaikh Mohammad Asnawi bersama menantunya, K.H. Toebagoes Achmad Chatib dan putranya, K.H. Toebagoes Achmad Hadi alias Emed adalah pemimpin intelekual yang mengorkestrasi perlawanan. Entol Enoch, mantan lurah dari Menes serta kiai karismatik semacam K.H. Ilyas, K.H. Moekri, K.H. Abdoel Hadi, K.H. Abdoel Hamid, dan K.H. Asikin tidak ketinggalan perannya sebagai pemimpin yang menggerakkan massa di wilayah Pandeglang.
Hampir seluruh pemimpin gerakan terbukti sebagai anggota PKI atau setidak-tidaknya pernah berhubungan dengan PKI. Misalnya, K.H. Achmad Chatib meskipun telah ditahan sebelum perlawanan terjadi, ia terbukti di pengadilan sebagai anggota PKI sehingga harus diasingkan ke Boven Digoel. Sahabatnya yaitu K.H. Ilyas dan K.H. Abdoel Hadi telah menjadi anggota organisasi ini juga. Pertanyaannya, mengapa PKI bisa memperoleh dukungan di wilayah Banten yang masyarakatnya dikenal religius?
Banten yang Religius dan Konservatif
Kasus mobilisasi perlawanan kaum ulama dan kaum merah di wilayah Banten seabad yang lalu perlu dianalisis secara hati-hati. Konteks psiko-sosial orang Banten yang religius dan memori kolektif mengenai kejayaan Kesultanan Banten memainkan peranan cukup penting dalam membangun kesadaran massa. Peristiwa perlawanan di Cilegon pimpinan K.H. Wasid pada 1888 dengan perlawanan di Pandeglang 1926 memiliki ciri yang serupa.
Mobilisasi massa santri melalui basis tarekat dan pondok pesantren tidak bisa dipungkiri. Kendati saat itu organisasi modern seperti Sarekat Islam (SI) dan PKI sudah menembus Banten, namun corak keberagamaan orang Banten tetap bertahan dengan pemahaman yang konservatif. Hal ini misalnya ditandai dengan adanya relasi kiai dan santri yang diwadahi melalui jaringan tarekat dan pondok pesantren.
K.H. Asnawi sebagai ulama besar yang dibicarakan dalam konteks perlawanan di Caringin adalah Khalifah Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah masyhur sekaligus murid dari Syaikh Abdul Karim, yang banyak muridnya mengobarkan perlawanan dalam Geger Cilegon 1888.
Martin van Bruinessen dalam Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia (1984) menyatakan, pengaruh K.H. Asnawi sangat besar di seantero Banten dan melintasi wilayah lainnya. Ia mendirikan pondok pesantren yang saat ini bernama Masyarikul Anwar tidak lama setelah erupsi Gunung Krakatau 1883.
Meski saat itu gaung reformisme Islam yang didukung Muhammadiyah sedang menguat, namun hal itu tidak mudah untuk diterima masyarakat Banten. Sehingga, tidak mungkin untuk mengabaikan begitu saja faktor jejaring tarekat dan pondok pesantren dalam perlawanan di Pandeglang pada 1926.
Adanya hubungan antara K.H. Achmad Chatib dan K.H. Achmad Hadi, selaku menantu juga putranya K.H. Asnawi jadi indikasi bahwa jaringan keluarga kiai berperan penting. Selain itu, simbol perlawanan yang dipengaruhi agama Islam atau perang sabil masih cukup kentara.
Beberapa orang ulama membakar semangat perlawanan dengan khutbah perang sabil serta membekali laskarnya dengan atribut ala mujahidin seperti potongan bendera berlafaz ayat suci Al-Quran, serta praktik pati-geni atau puasa ekstrim, dan praktik ilmu kebal.
Propaganda komunisme pada awalnya tidak disambut baik di Banten. Poeradisastra, Ketua PKI Serang sempat keliru memahami medan propagandanya. Namun, setelah menarik K.H. Achmad Chatib, seorang Ketua SI Banten yang cenderung sejalan dengan visi kaum radikal dari SI Merah, propaganda PKI di wilayah ini mulai menghilangkan corak komunis aslinya.
Lemahnya pengaruh komunisme di Banten diulas melalui sebuah laporan investigasi lapangan orang Belanda ke wilayah Banten Barat setelah peristiwa tersebut. Hasilnya, mereka justru tidak menemukan adanya jejak komunisme di kalangan masyarakat.
Koran Algemeen Nederlandsche voor Indië pada 27 Januari 1927 menerbitkan hasil investigasi lapangan ke wilayah Banten Barat, sebagai berikut:
"Saya mendapat kesan bahwa pada diri mereka sama sekali tidak ditemukan secercah pun pemahaman tentang komunisme, persis seperti yang telah berulang kali ditulis.....di sini sama sekali tidak ada kekuatan seperti Internasional atau proletar merdeka, melainkan yang ada hanya doa dan wirid keagamaan, seperti yasin, iktibar, tabarok, dan lain-lain."
Islam menjadi gagasan yang digunakan oleh SI dan PKI di Banten untuk membakar semangat perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial. Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië pada 11 Februari 1927 menyatakan, sentuhan keagamaan dalam gerakan ini terbukti telah menarik sejumlah kiai dan pemuka masyarakat, seperti K.H. Madun dari Ciunjuk, K.H. Gadjali dari Petir, dan Entol Danawi dari Menes.
Meski begitu, tidak semua kiai di Banten tertarik dengan propaganda radikal dari SI dan PKI. Di antara kiai yang menolak komunisme yaitu K.H. Roejani dari Kadoepinang, K.H. Moehamad Arif dari Pasir Kelapa, K.H. Mohamad Sidik dan K.H. Arsoeddin dari Baros, K.H. Mohamad Arif dari Serang, dan K.H. Mohammad Jasin dari Menes.
Titik Temu Kaum Ulama dan Kaum Merah
Lantas di mana titik temu kepentingan kaum ulama dan kaum merah? Jika ulama terbukti sebagai anggota PKI, apakah mereka memahami konsepsi pertentangan kelas antara proletar vis a vis borjouis ala Marx dan tunduk pada titah Moskow?
Temuan yang mendukung pertanyaan tadi dapat dilihat berkaitan dengan koneksi antara pemimpin, terutama K.H. Achmad Chatib, selaku Ketua SI Banten dengan Poeradisastra, Ketua PKI Serang serta kawan-kawannya seperti Achmad Bassaif, Toebagoes Alipan, Ajip Achmad, dan Toebagoes Hilman.
Percakapan antara K.H. Achmad Chatib dan Poeradisastra menandai adanya titik temu doktrin Islam dan komunisme terhadap penjajahan. Selebihnya, belum ditemukan jejak K.H. Achmad Chatib mempelajari doktrin komunisme secara serius dan mengajarkannya kepada orang lain.
Hal ini terbukti misalnya melalui pengakuan K.H. Abdoel Hadi di landraad Pandeglang pada 1928. Ia mengaku menjadi anggota PKI dan menyatakan bahwa K.H. Achmad Chatib pernah berpidato di Masjid Manuntung, Menes. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan kebijakan pajak yang mencekik serta harapan akan bangkitnya Kesultanan Banten.
Koran Het Nieuws van den Dag pada 12 November 1928 mengutip pernyataan K.H. Abdoel Hadi, tentang propaganda yang disampaikan K.H. Achmad Chatib. Narasinya cukup sarat harapan milenaristis, tentang adanya negara Islam yang membawa kesejahteraan untuk penduduk Banten.
"Ketika Banten masih berada di bawah para Sultan, tidak ada pajak yang dipungut. Orang-orang Belanda, melalui berbagai macam tipu muslihat, berhasil menguasai Banten, dan setelah Banten berada di tangan orang-orang Belanda, penduduk mendapat berbagai macam beban; pajak-pajak diberlakukan dan dari waktu ke waktu dibuat semakin tidak tertahankan. P.K.I. berusaha menuju kemerdekaan Banten dan ingin mengembalikan keadaan seperti dahulu.”
Muatan propaganda yang disampaikan K.H. Achmad Chatib jelas kontradiktif dengan filsafat komunisme yang menghendaki perubahan radikal melalui pertentangan kelas. Alih-alih menggantungkan harapan masyarakat tanpa kelas, ia mengajak masyarakat untuk mengembalikan keadaan seperti dahulu, ketika Banten bercorak monarki di bawah kuasa seorang sultan yang absolut.
Temuan menarik terdapat dalam monograf riwayat hidup K.H. Achmad Chatib yang ditulis tangan oleh putranya, K.H. Toebagoes A. Suchary Chatib. Melalui tulisannya, dinyatakan bahwa ayahnya adalah Ketua SI Banten yang progresif. Catatan ini mengindikasikan relasi K.H. Achmad Chatib dengan kaum merah.
"Di bawah pimpinan K.H. Tb. Achmad Chatib, S.I Banten semakin bersatu dan membangkitkan (? tulisan kurang terbaca) kekuatan umat Islam. Pada tahun 1924, S.I di Pusat Jakarta pecah² ada S.I Merah (kaum radikal) dan S.I. Putih (kaum lunak), aliran radikal inilah yang masuk ke Banten sesuai dengan jiwa² orang Banten. Akibatnya pada tahun 1926 rakyat berontak terhadap Pemerintahan Belanda menuntut kemerdekaan dan kedaulatan rakyat. Pemberontakan massa (? tulisan kurang terbaca) hanya terjadi di Labuan, Caringin, dan Menes yang sedianya harus diadakan di seluruh Jawa."
Menolak Warna Reformisme SI
Corak gerakan SI Merah memang lebih dekat dengan PKI. Daya tarik PKI dalam benak aktivis SI Merah ialah komitmennya yang kuat untuk tidak berkompromi dengan Pemerintah Kolonial. Karena itu, tidak mengherankan apabila ulama militan semacam K.H. Achmad Chatib mendukung gerakan kaum merah muncul di Banten.
Sebelumnya, corak SI di Banten dinilai kurang progresif di bawah kepemimpinan Raden Hasan Djajadiningrat. Sebagai seorang priyayi, ia dicap sekuler dan tidak bisa menunjukkan sikap SI yang tegas kepada Pemerintah Kolonial. Selain itu, menurut Michael C. Williams dalam Arit dan Bulan Sabit (2003), warna keagamaan SI yang makin reformis sejak pengaruh Haji Agus Salim menguat di pimpinan SI membuat organisasi ini kurang diminati oleh ulama-ulama di Banten.
Pernyataan mengenai rencana pemberontakan yang "sedianya harus dilakukan di seluruh Jawa" menandai adanya koneksi pemimpin perlawanan di Banten dengan pimpinan PKI. Koneksi ini nampak dari kesesuaian rencana perlawanan dengan hasil Konferensi Prambanan pada akhir 1925 yang juga mencanangkan pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial di Jawa maupun Sumatra pada 1926. Proses pengumpulan dana untuk penyediaan senjata juga diduga diatur oleh para pimpinan PKI.
Ditumpas dengan Mudah
Faktor psiko-sosial dan memori kolektif masyarakat Banten seolah mendapatkan ruang untuk berkembang pesat jadi suatu gerakan perlawanan, ketika mereka dihadapkan dengan realitas kesenjangan sosial-ekonomi. Petani yang frustasi dengan keadaan akibat hasil panen yang menurun sebagaimana diungkapkan Williams dalam Communism, Religion, and Revolt in Banten (1990) serta beban pajak yang mencekik bertemu dengan alasan rasional untuk menghadapi penindasan yang disebabkan Pemerintahan Kolonial.
Peristiwa aksi massa yang terjadi di Labuan dan Menes pada 1926 berlangsung dalam kurun sekitar satu pekan. Perlawanan para ulama, jawara, dan rakyat ini dapat ditumpas dengan mudah oleh aparat kolonial. Sebanyak 99 orang yang terlibat perlawanan diasingkan ke Boven Digoel, Papua. Sementara, empat orang divonis mati oleh landraad Pandeglang akibat aksi pembunuhan di Menes.
Bagi pejabat bumiputra, peristiwa ini menyebabkan Bupati Pandeglang, Raden Tumenggung Aria Kartadiningrat diberhentikan. Pasalnya, menurut pejabat maupun pers kolonial saat itu, Bupati Pandeglang menyepelekan soal ancaman gerakan komunis. Walhasil, kedudukannya digantikan oleh Raden Wiriaatmadja, bekas patih dari Priangan yang terbukti mampu mengatasi gerakan kaum merah.
Gerakan massa yang terjadi seabad silam menunjukkan, kesamaan nasib atas penindasan pihak asing mampu memobilisasi dua komunitas dengan akar historis dan sosiologis yang berbeda. Ada suatu masa ketika kaum ulama dan kaum merah di Banten membangun aliansi untuk berkonfrontasi menghadapi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Terlepas dari doktrin komunisme yang saat ini dinilai tabu di masyarakat, kasus di Banten menjadi suatu preseden historis menarik dalam konteks perlawanan massa terhadap otoritas yang menindas.

