Java, Karbaril, dan Janji yang Dibawa Sebuah Nama

Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Prof. Dr. Ok Saidin SH M. Hum H tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Membaca Penahanan Kopi Indonesia di Taiwan dari Perspektif Indikasi Geografis
Dua Puluh Ton Kopi dan Satu Kata
Pada pekan kedua November 2026, Otoritas Pengawas Obat dan Makanan Taiwan (Taiwan Food and Drug Administration/TFDA) menahan 20 ton biji kopi robusta asal Indonesia di perbatasan. Produk bernama dagang Robusta Coffee Bean EK 15 Java itu diekspor oleh PT Taman Delta Indonesia dan diimpor oleh King Car Food Industrial Co. (detikHealth, 2026). Uji laboratorium menemukan residu karbaril 0,02 bagian per juta (ppm). Angkanya kecil, tetapi Taiwan mewajibkan biji kopi mentah bebas karbaril, yakni di bawah batas kuantifikasi 0,02 ppm (Focus Taiwan, 2026). Seluruh muatan pun dikembalikan atau dimusnahkan, dan frekuensi pengambilan sampel atas produk importir yang sama dinaikkan menjadi 20–50 persen (detikHealth, 2026).
Sekilas, ini perkara keamanan pangan biasa, satu baris dalam daftar mingguan produk impor yang gagal uji di perbatasan Taiwan. Namun satu kata dalam nama produk itu membuatnya patut dibaca dari sudut hukum kekayaan intelektual: Java. Sejak abad ke-18 nama tempat itu menjadi sinonim kopi di pasar dunia, hingga “a cup of java” berarti secangkir kopi. Ketika kontainer berlabel Java ditolak karena residu pestisida, yang tertahan bukan hanya biji kopi, melainkan juga sebagian reputasi nama asal itu. Esai ini menautkan peristiwa tersebut dengan rezim Indikasi Geografis (IG) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 22–23 TRIPs Agreement, dengan satu pertanyaan: apa arti pelindungan sebuah nama geografis jika mutu barang yang menyandangnya tidak terjaga?
Bukan Kecelakaan Tunggal
Karbaril (carbaryl) adalah insektisida golongan karbamat yang dapat memengaruhi sistem saraf manusia, dari pusing, mual, dan kedutan otot hingga, pada paparan berat, kejang dan gangguan pernapasan (detikHealth, 2026). Karena itu sejumlah negara pengimpor menetapkan ambang yang sangat ketat, dan Taiwan memilih standar “tidak terdeteksi” untuk biji kopi mentah. Bagi robusta Indonesia, soal ini bukan cerita baru. Pada 2013, Amerika Serikat dan Jepang menolak robusta Lampung karena kadar karbarilnya melampaui batas toleransi kedua negara itu, dan petani ketika itu meminta bantuan pemerintah karena khawatir ekspor merosot tajam (The Jakarta Post, 2013). Tiga belas tahun kemudian masalah yang sama muncul di pasar lain. Pengulangan ini menunjukkan bahwa soalnya terletak pada mata rantai budidaya dan pascapanen yang belum terkendali: pemakaian pestisida di kebun, pengendalian hama di gudang pengepul, hingga lemahnya pengujian sebelum pengapalan.
Pada awal 2026 pula, TFDA memberlakukan pemeriksaan seratus persen atas kerupuk dan biskuit asal Indonesia karena temuan pemanis berlebih dan aflatoksin (Focus Taiwan, 2026), sementara rentetan kasus kontaminasi pangan ekspor, dari udang hingga rempah, membuat pasar utama makin cermat memeriksa label Made in Indonesia (The Jakarta Post, 2025). Tindakan Taiwan pun sah. Sebagai anggota WTO sejak 2002 dengan nama Wilayah Pabean Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu, Taiwan terikat pada SPS Agreement yang mengakui hak setiap anggota menetapkan tingkat pelindungan kesehatan yang dianggapnya layak, sepanjang berbasis ilmiah dan tidak diskriminatif. Energi Indonesia karena itu lebih tepat diarahkan ke dalam, membenahi rantai mutunya sendiri, ketimbang mempersoalkan ketatnya standar negara tujuan.
Hak yang Hidup Selama Mutunya Hidup
Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 merumuskan IG sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang, karena faktor alam, manusia, atau keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu. Pasal 1 angka 7 menegaskan bahwa hak atas IG diberikan kepada pemegang hak terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik itu masih ada, dan Pasal 61 ayat (1) mengulang prinsip yang sama. Kata “selama” adalah kuncinya. Berbeda dengan merek yang berjangka waktu, IG tidak mengenal tanggal kedaluwarsa; ia hidup sepanjang mutunya hidup. IG bukan hadiah atas sebuah nama tempat, melainkan pengakuan atas mutu yang dijaga secara konsisten oleh komunitas produsennya (Saidin, 2015).
Pengikat mutu itu adalah Dokumen Deskripsi (Pasal 1 angka 11), yang untuk kopi memuat batas kawasan, varietas, budidaya, pascapanen, hingga profil cita rasa. Permohonan dapat ditolak bila dokumen itu tidak terbukti benar (Pasal 56 ayat (2) huruf a), dan setelah terdaftar, pemakaian IG atas barang yang tidak memenuhinya tergolong pelanggaran (Pasal 66 huruf a). Dokumen yang sama dengan demikian menjadi tolok ukur pelanggaran. Negara pun tidak berhenti pada pendaftaran: Bab XI (Pasal 70–71) mengatur pembinaan dan pengawasan IG, dan Pasal 71 ayat (3) menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik IG. Masalahnya, Pasal 71 ayat (1) hanya menyerahkan pengawasan kepada pemerintah pusat dan daerah “sesuai dengan kewenangannya“, tanpa menjelaskan siapa memeriksa apa dan dengan instrumen apa. Pengawasan pascapendaftaran pun menjadi wilayah tak bertuan.
Padahal kopi adalah komoditas IG terdaftar terbanyak di Indonesia (Jatim Times, 2025), mulai dari Robusta Lampung, Semendo, Empat Lawang, dan Temanggung hingga Java Bogor (Mongabay, 2023), di samping Arabika Java Preanger, Java Ijen-Raung, dan Java Sindoro-Sumbing. Kekayaan pendaftaran ini adalah capaian, tetapi juga beban: setiap nama yang didaftarkan adalah janji mutu yang harus ditepati di setiap kontainer yang dikirim ke luar negeri.
Celah TRIPs: Ancaman dari Dalam
Indonesia terikat pada TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Pasal 22 ayat (1) TRIPs mendefinisikan IG sebagai indikasi asal barang yang kualitas, reputasi, atau karakteristiknya pada dasarnya dapat dikaitkan dengan asal geografisnya, rumusan yang menjadi model Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016. Pasal 22 ayat (2) mewajibkan anggota mencegah penggunaan nama yang mengesankan asal palsu secara menyesatkan publik serta persaingan curang menurut Pasal 10bis Konvensi Paris. Ayat (3) memerintahkan penolakan atau pembatalan merek yang memuat IG secara menyesatkan, dan ayat (4) menjangkau IG yang secara harfiah benar tetapi tetap menyesatkan (WTO, 1994). Pelindungan tambahan Pasal 23 hanya berlaku bagi anggur dan minuman keras: pemakaian IG oleh produk dari luar tempat asal dilarang tanpa perlu membuktikan publik tersesat, bahkan bila asal sebenarnya dicantumkan, IG diterjemahkan, atau disertai kata seperti “jenis“, “tipe“, “gaya“, atau “tiruan“. Kopi Gayo, Toraja, atau Java Preanger hanya menikmati pelindungan umum Pasal 22. Asimetri inilah yang mendorong negara berkembang, termasuk Indonesia, mengusulkan perluasan Pasal 23 di Dewan TRIPs (Rangnekar, 2003), meski perundingan yang diamanatkan Pasal 24 ayat (1) belum membuahkan hasil yang mengikat.
Kasus Taiwan memperlihatkan sisi yang jarang dibicarakan. Arsitektur Pasal 22–23 dirancang menghadapi ancaman dari luar: pihak lain yang mendompleng nama tempat yang bukan miliknya. Di Taiwan, tidak ada yang memalsukan nama “Java“; kopi itu, sepanjang pemberitaan, memang berasal dari Indonesia. Kerusakan reputasi justru datang dari dalam, dari mutu barang penyandang nama itu sendiri. Untuk ancaman ini TRIPs tidak menyediakan obat; urusan menjaga agar nama tetap layak dilindungi diserahkan kepada hukum nasional. Bahkan jika Pasal 23 kelak diperluas ke kopi, pelindungan mutlak atas nama yang mutunya tidak terjaga hanya melindungi cangkang tanpa isi.
Tiga Agenda Pembenahan
Pertama, menyadari bahwa nama “Java” adalah milik bersama yang rapuh. Tidak ada keterangan bahwa kopi yang ditahan itu berasal dari kawasan IG terdaftar; secara yuridis “Java” di situ lebih dekat pada indikasi asal ketimbang IG. Tetapi bagi konsumen dan regulator di Taipei, “Java” adalah Java. Kegagalan satu kontainer ikut membebani Java Preanger atau Java Bogor yang telah susah payah membangun reputasinya. Reputasi geografis berwatak barang bersama: dinikmati semua, dirusak satu, ditanggung semua. Karena itu kepentingan pemegang hak IG tidak berhenti pada anggotanya sendiri, tetapi meliputi mutu setiap barang yang memakai nama wilayahnya.
Kedua, memperlakukan IG sebagai sistem mutu, bukan sekadar sertifikat. Pendaftaran IG kerap dirayakan sebagai garis akhir, padahal logika Pasal 1 angka 7 dan Pasal 61 ayat (1) menjadikannya garis awal. Dokumen Deskripsi kopi semestinya memuat standar budidaya yang baik, pembatasan pestisida, ambang residu yang mengikuti pasar tujuan paling ketat, dan ketertelusuran dari kebun ke kontainer. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) perlu diperkuat menjadi lembaga kontrol internal yang sungguh-sungguh, bukan sekadar pemohon administratif, agar Pasal 66 huruf a tidak menjadi norma tanpa penegak.
Ketiga, menggerakkan pengawasan negara dari meja ke pelabuhan. Tujuan pengawasan sudah jelas dalam Pasal 71 ayat (3); yang belum ada adalah pembagian kerja yang tegas. Pengawasan IG oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu dihubungkan dengan instansi pertanian, karantina, dan pengujian mutu ekspor, sehingga residu pada kopi berlabel nama geografis Indonesia terdeteksi di gudang eksportir, bukan di laboratorium negara tujuan. Pengujian sebelum pengapalan jauh lebih murah daripada pengembalian 20 ton kopi, ditambah kerugian yang tak tercatat di neraca mana pun: pemeriksaan yang diperketat atas kiriman berikutnya dan menipisnya kepercayaan pembeli.
Agenda ini juga menentukan kredibilitas diplomasi. Indonesia tengah mendorong pendaftaran IG kopinya di pasar berpengendalian ketat seperti Uni Eropa, yang mensyaratkan verifikasi kepatuhan terhadap spesifikasi produk, sekaligus memperjuangkan perluasan Pasal 23 TRIPs di forum WTO. Kedua agenda itu hanya kredibel bila Indonesia mampu menunjukkan bahwa nama-nama geografisnya dijaga oleh sistem mutu yang dapat dipercaya. Tuntutan pelindungan yang lebih kuat di luar negeri harus diimbangi disiplin mutu yang lebih kuat di dalam negeri.
Penutup
Dua puluh ton kopi yang dikembalikan dari Taiwan, atau dimusnahkan di sana, adalah kerugian ekonomi yang dapat dihitung. Yang lebih sulit dihitung adalah ongkos reputasi yang ikut terbawa bersama kata “Java” di karung-karung itu. UU No. 20 Tahun 2016 dan Pasal 22–23 TRIPs Agreement memberi Indonesia perangkat untuk melindungi nama-nama geografisnya dari pendomplengan pihak lain. Tetapi tidak ada undang-undang atau perjanjian internasional yang dapat melindungi sebuah nama dari kelalaian pemiliknya sendiri.
Indikasi Geografis, pada akhirnya, adalah perjanjian diam-diam antara sebuah tempat dan dunia: bahwa barang yang membawa nama tempat itu akan selalu memenuhi apa yang dijanjikan namanya. Nama tempat adalah warisan; mutu adalah kewajiban. Selama kewajiban itu tidak ditunaikan dari kebun hingga pelabuhan, nama-nama besar kopi Nusantara akan terus tertahan di perbatasan negeri orang.
